Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial
   
   



 Berita Utama >
   
Punya Jejak Buruk, Neneng Dituntut 7 Tahun Penjara
Kejari Samarinda Musnahkan Barang Bukti Rp2 Miliar
3 Faktor Rustriningsih Eks Kader PDIP yang Bakal Kurangi Suara Jokowi-JK
Neneng Bantah Menjabat Direktur PT Anugerah Nusantara
Pedemo Minta Kejagung Tidak Politisasi Kasus Korupsi Bus TransJakarta
Usai Lebaran, KPK Pastikan Tahan Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng

  Berita Terkini >>
   
Jelang ‪#‎Muktamar47‬ PP Muhammadiyah, Keluarkan Maklumat ! Menolak Kebijakan BBM Pemerintah
Panglima TNI Pimpin Sertijab Kapuskes TNI
Ketum: Muhammadiyah Akan Terus Berjihad Konstitusi
Ical Bawa Nama JK, Agung Tidak Peduli!
Mengkritik lewat Status Facebook, Rudi Lombok Kini Mendekam di Penjara
PT Freeport Harus Hijaukan Kembali Daerah Terkena Sirsat

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Berita Utama
Jelang ‪#‎Muktamar47‬ PP Muhammadiyah, Keluarkan Maklumat ! Menolak Kebijakan BBM Pemerintah | Tuesday 26 May 2015 01:29:15
 
Ilustrasi. Tampilan posting Maklumat Muhammadiyah tentang BBM di beranda Facebooknya.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang Muktamar yang ke 47 di Makasar, Organiisasi Islam Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta sejak 18 November 1912, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Maklumat Nomer: 218/MLM/ I.0/ I /2015 Tentang Kebijakan Pemerintah Menaikkan dan Menurunkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Prof. Dr. H M. Din Syamsuddin dan Sekretaris Dr H Abdul Mu'ti, M.Ed di Jakarta pada, 04 Sya'ban 1436 H atau Jumat (22/5).

Dalam Maklumat disebutkan, PP Muhammadiyah mmaklumatkan kepada seluruh masyarakat bahwa kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan atau menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri berdasarkan harga jual minyak di pasar dunia adalah bertentangan dengan UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi junto nomor 36/PUU/2012.

Maklumat ini disampaikan sebagai tanggung jawab kebangsaan Muhammadiyah dan untuk menjadi perhatian semua pihak yang berkomitmen terhadap penegakan hukum dan konstitusi serta tegaknya kedaulatan negara.

Demikian maklumat tersebut, sebagaimana yang diposting pada media sosial facebook Persyarikatan Muhammadiyah pada, Senin (25/5). Dari pantauan pewarta, baru 3 jam di posting sudah ada 500 akun yang memberikan Like dan 108 orang memberikan komentar yang positif dengan memberikan pujian yang menuliskan seperti; Alhamdulillah. Subhanallah. Sipp. MasyaAllah. Allah Huakbar. Klik Facebook.

Sementara sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Din Syamsudin di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada, Senin (18/5) lalu, mengatakan saat seminar, salah satu topik yang menjadi pembahasan adalah jihad konstitusi yang selama ini telah dilakukan Muhammadiyah selama ini, yakni menolak menyerahkan harga bahan bakar minyak (BBM) ke dalam mekanisme pasar bebas.

“Kebijakan pemerintah dengan menaikan mengacu pada fluktuasi harga minyak dunia menurut kami itu bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Ditambahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini bahwa harga bahan bakar minyak tidak boleh disesuaikan dengan harga minyak dunia.

“Maka kami berharap dan meminta perhatikan keputusan itu, karena ini prinsip konstitusi dan sebenarnya kami sudah melayangkan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta penjelasan tinggal saja pemerintah tidak menyadari adanya keputusan itu atau akan mengabaikan keputusan konstitusi karena mengabaikan keputusan tersebut akan menyebabkan masyarakat dibawah susah,” tegasnya.

Hal tersebut dikarenakan adanya upaya pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menyerahkan harga bahan bakar minyak ke dalam mekanisme pasar bebas. Dengan di batalkannya pasal UU Migas, maka secara praktis aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

“Jika ada upaya pemerintah sudah tidak lagi mengindahkan keputusan MK maka secara tegas kita menolak menyerahkan harga bahan bakar minyak ke dalam mekanisme pasar bebas,” tukas Ketum PP Muhammadiyah dua periode ini.(dzar/fb/muhammadiyah/bh/sya)


Bookmark and Share
 

Kemenkum HAM Sulit Tentukan Syarat Remisi | Friday 27 Mar 2015 14:11:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menyatakan syarat pemberian remisi yang sebelumnya terdapat dalam PP No 99/2012 dinilai sulit dilakukan. Staf Ahli Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kemenkum HAM, Ma'mun, mengatakan syarat seperti berkelakuan baik dan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar kasus bukanl ...


Grace Natalie Ketua Umum PSI Hadiri Silaturahmi Tokoh Bangsa ke 7 | Friday 27 Mar 2015 08:38:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Acara silaturahmi Tokoh Bangsa yang ke-7 dengan tema 'Problematika Bangsa dan Solusinya', Grace Natalie memperkenalkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), "Perkenalkan saya Grace, Ketua Umum PSI. Saya perempuan, muda, non-Muslim dan Tionghoa," ungkap Grace, dalam keterangannya di Kantor Pusat Dakwa ...


Waspadai Ancaman Puting Beliung Hingga April Mendatang | Friday 27 Mar 2015 06:55:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagian besar wilayah di Indonesia mulai masuk musim pancaroba yaitu dari musim hujan menuju kemarau. BMKG memprediksikan April mendatang sudah mulai musim kamarau. Saat musim pancaroba maka ancaman puting beliung meningkat.

Menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, dalam tiga hari terakh
...


Musnahkan 50 Kilo Sabu, Amankan Tiga WN Tiongkok dan Satu WN Nigeria | Friday 27 Mar 2015 06:49:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika kembali dilakukan BNN di lapangan Parkir Gedung BNN Cawang, Kamis (26/3). Sebanyak 50.760,66 gram sabu diamankan petugas dari pengungkapan dua kasus tidnak pidana Narkotika. Sebelumnya petugas menyisihkan 47,5 gram guna uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidang ...


Wawali Gorontalo: Bonus 3 Juta yang Menangkap Pencuri Bunga | Thursday 26 Mar 2015 20:59:50

GORONTALO, Berita HUKUM - Wakil Walikota (Wawali) Gorontalo, Budi Doku membuka sayembara bagi yang berhasil menangkap pencuri bunga di taman- taman Kota.

“Siapa saja yang berhasil menangkap pencuri bunga langsung akan diberi hadiah uang sebesar Rp 3 juta,” ujar Wawali.

Sayembara mendadak ini merupakan bentuk kekesalan mantan anggota DPD RI
...


Presiden Dianggap Lakukan Abuse of Power Jika Budi Gunawan Tak Dilantik | Thursday 26 Mar 2015 20:50:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengacara senior OC Kaligis mengatakan presiden Joko Widodo bisa terjebak dalam pelanggaran hukum (abuse of power) jika tidak segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pasalnya kata dia, pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri telah melalui proses hukum dan ketatanegaraan.

"Indonesia adalah negara hukum. M
...




   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com