Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial
   
   



 Berita Utama >
   
Sidang BNI 46, Saksi: Pengucuran Kredit Tidak Ada Masalah
PKB Menaruh Harapan 2014 ke Mahfud MD
Setelah Lebaran, DPR Gulirkan HMP Century
Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Mulai Tanggal 10-28 Oktober 2012
Korupsi e-KTP, KPK Harus Dalami Aspek Perangkat Teknologinya
Pimpinan DPR Minta Presiden Bantu Penyelesaian RUU

  Berita Terkini >>
   
Komisi VII DPR Pertanyakan Pembangunan Smelter Freeport di Gresik
Panglima TNI: Kekuatan Pemimpin Berada di Anak Buah
Harus Mundur Saat Menjadi Caleg, PNS Gugat UU Pemilu Legislatif
Inilah Peraturan Presiden Tentang Badan Ekonomi Kreatif
TNI Tanam Sayuran Manfaatkan Lahan Tidur
Anggota DPR Kriitik Larangan Penangkapan Benih Lobster

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Berita Utama
Komisi VII DPR Pertanyakan Pembangunan Smelter Freeport di Gresik | Tuesday 27 Jan 2015 21:00:55
 
Ilustrasi. Aktifitas pertambangan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan alasan PT Freeport membangun Smelternya diluar Papua.

Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan RDPU dengan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsuddin dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi, di Gedung Nusantara I, Selasa, (27/1).

"Menyangkut smelter, itu merupakan amanah UU Minerba secara teori ekonomi perusahaan yang menguntungkan itu yang terintegrasi secara ekonomi, demikian juga tambang punya lapangan penambangan, processing bahan baku atau konsentrat sampai end productnya. Itu kalau sampai di hilir semestinya berada dibawah bendera Freeport," ujar anggota DPR Kurtubi dari Partai Nasdem.

Menurutnya, melalui pembangunan smelter tentu produknya akan lebih mahal dibandingkan hanya ekspor konsentrat. "Saya heran kenapa Freeport itu mengeluh soal listrik, lokasi, dan lain-lain. Kalau Freeport bangun smelter di NKRI yang untung tentu perusahaan sendiri, mungkin saja keberatan Perusahaan tambang membangun smelter karena mereka punya smelter sendiri," terangnya.

Kurtubi juga mempertanyakan hasil final dari konsentrat tersebut. "Apa sih sebenarnya hasil final smelter itu jangan-jangan hasilnya itu uranium. Selain itu kenapa Smelter di bangun di Gresik padahal semua fasilitas bisa dibangun di Papua," tegasnya.

Sementara Anggota DPR Eni Maulani dari Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan dari Freeport terkait pembangunan smelter di Gresik yang dinilainya tidak masuk akal. "Ini kenapa tidak dibangun di Papua, tolong jelaskan kenapa di Gresik, selain itu terkait MOU itu apakah kepanjangan soal Pembangunan Freeport apa kontrak," tanyanya.(Sugeng/dpr/bhc/sya)


Bookmark and Share
 

237 Izin Usaha Pertambangan Dicabut | Saturday 22 Nov 2014 13:47:54

PALEMBANG, Berita HUKUM - Sebanyak 237 izin usaha pertambangan di 4 provinsi di Sumatera bagian selatan dicabut seiring pengetatan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sektor pertambangan yang berlangsung sejak April 2014. Izin usaha pertambangan yang masih bermasalah diberi tenggat hingga Desember 2014 sebelum diberlakukan t ...


Pemilik Saham Blue Bird Taxi, Mintarsih A. Latief Ajukan Laporan ke KPPU | Friday 21 Nov 2014 13:55:50

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Blue Bird Taxi yang berdiri sejak tahun 1972 hingga saat ini masih tetap berjalan. Setelah 29 tahun berdiri, tiba-tiba ada 2 pemegang saham secara diam-diam mendirikan PT Blue Bird, dan semuanya sama. Kemudian PT Blue Bird (tanpa kata taxi) menggunakan fasilitas milik PT Blue Bird Taxi.

Adanya permasalahan tersebut me
...


Dir Intelkam Polda Aceh Bantah Briptu Romi Anggota Intel | Friday 21 Nov 2014 13:42:56

ACEH, Berita HUKUM - Dir Intelkam Polda Aceh membantah dan mengklarifikasi berita yang tayang di BeritaHUKUM.com dengan judul; Oknum Intel Polda Aceh Diduga Peras Warga Bireun Rp 50 Juta< ...


Demokrat: Kenaikan Harga BBM tak Sesuai Janji Kampanye Jokowi-JK | Friday 21 Nov 2014 13:18:43

JAKARTA, Berita HUKUM- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dianggap tidak tepat, mengada -ada serta tanpa adanya alasan yang jelas dan disaat harga BBM dunia mengalami penurunan harga, sekarang asumsi BBM di APBN US$105 per barel, sedangkan harga BBM dunia sedang turun berkisar US$82 per barel.

Kenaikan harga oleh pemerintahan J
...


Oknum Intel Polda Aceh Diduga Peras Warga Bireun Rp 50 Juta | Friday 21 Nov 2014 08:59:04

ACEH, Berita HUKUM - Polda Aceh kembali tercoreng akibat ulah salah seorang oknum intelnya yang berinisial Briptu M, bagaimana tidak, berawal dari pertemanan lewat Blackberry Messenger yang di kenalkan mantan suami keduanya I warga Pase dengan M warga Biren mantan suami pertama I berhasil di peras mencapai Rp 50 oleh Briptu M.

Menurut pengakuan
...


Golkar Ancam Gulingkan Jokowi Jika Penjelasan BBM Tak Masuk Akal | Friday 21 Nov 2014 01:18:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan Presiden Joko Widodo berbuntut interpelasi di DPR. Fraksi Partai Golkar bakal menggalang tanda tangan anggota DPR sebagai syarat mengajukan interpelasi atau hak bertanya.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan, terkait dengan kenaikan BBM tanpa
...




   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com