Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial
   
   



 Berita Utama >
   
Pesero Komanditer, Harta Mintarsih di CV Lestiani Tidak Dilepas
Dirut Bank BRI Sofyan Basyir Dilaporkan ke Mabes Polri
Uang Hilang, Gelar Haji Melayang
Empat Warga Palestina Tewas Tertembak
8 Pasal Kontroversial dalam RUU Kamnas
Gubernur Maluku Utara Ditangkap di Manado

  Berita Terkini >>
   
Kongres KNPI, Wapres: Tingkatkan Profesionalisme Pemuda
Mahkamah Agung AS Dukung Pemakai Kerudung
Lenovo Jadi Korban Serangan Internet
KOMPAK Serahkan Bantuan Pembangunan Masjid Darul Muhya
Komisi VII Tanyakan Eksplorasi Baru Pertamina dan PLN Dianggap Tidak Kompeten
TNI Dukung Pemberantasan Illegal Mining

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Berita Utama
KPK Diingatkan Sidik Ulang Innospec | Thursday 26 Feb 2015 12:27:45
 
Ilustrasi. Lambang KPK.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan agar kembali membongkar kasus suap Tetra Ethyl Lead (TEL) oleh perusahaan asal Inggris, Innospec, yang telah mengendap di KPK sejak tahun 2010. KPK juga diminta agar memanggil kembali bekas Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno yang sebelumnya sempat diperiksa dalam kasus tersebut.

Hal itu disampaikan Ferdinand Hutahean, wakil dari Energy Watch Indonesia (EWI) kepada BeritaHUKUM, Kamis (26/2) di Jakarta. "Ini kasus mafia migas yang sengaja ditutupi oleh komisioner KPK yang lama. Secara khusus kami minta Taufiqurohman Ruki agar segera menindak lanjuti kasus suap yang dilakukan oleh inospect ltd ke sejumlah pejabat di Pertamina dan kementrian ESDM," sebut Ferdinand.

Ferdinand berharap bahwa kasus ini tidak berhenti sampai di Suroso pun W. Liem, kedua pejabat mitra Pertamina yang telah dijadikan tersangka oleh KPK pada 2011/2012. Tapi harus dikembangkan hingga ke Dirut Pertamina pada kepemimpinan Arie Soemarno dan Menteri ESDM era itu (Darwin Nasution - Jero Wacik). "Berdasarkan pengakuan pejabat inospect, mereka menyuap beberapa pejabat bukan hanya Suroso. Jadi ini harus dijadikan sebagai pintu masuk pemberantasan secara hukum para pelaku kejahatan migas, yang selama ini terbiarkan dan bebas melakukan aksinya tanpa sanksi," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, berjanji mempercepat peyidikan kasus proyek pengadaan bahan bakar Tetra Ethyl Lead (TEL) di PT Pertamina 2004-2005. Termasuk memanggil kembali bekas Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno yang sebelumnya sempat diperiksa dalam kasus tersebut.

"Tadi kan sudah disebutkan, Innospec kan sudah, kita kan harus mempercepat penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di kantor KPK, Rabu (25/2).

Untuk mengebut kasus Innospec, sambung Zul, KPK tak ingin perkara tersebut beralih ke pimpinan periode keempat (berikutnya). Terlebih, kasus tersebut sudah dipegang KPK sejak pimpinan periode kedua.

"Kami tidak ingin periode ketiga ini termasuk Pelaksana Tugas (Plt), perkara-perkara terlalu banyak beralih ke periode ke empat," sambung Zulkarnaen.

Adapun tersangka kasus tersebut adalah mantan Direktur Pengelolaan Pertamina, Suroso Atmo Martoyo (SAM) dan Direktur PT Soegih Interjaya, Willy Sebastian Lim (WSL). Perusahaan yang dipimpin WSL merupakan agen resmi PT Innospec, Ltd, sebuah perusahaan minyak asal Inggris pada tahun 2005 silam, turut memperlancar program penundaan penerapan bensin bebas timbal yang melibatkan Suroso Atmomartoyo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) dan Rahmat Sudibyo yang menjabat sebagai Dirjen Migas Kementerian ESDM periode 2011.

Kasus yang ditangani KPK sejak tahun 2007 itu terhenti dan seolah nyaris menguap. Sebelum penyelidikan terhenti, KPK telah menetapkan 4 orang jajaran Pertamina sebagai tersangka, antara lain Khrisna Damayanto selaku Vice Presedent Redana, Burhanudin selaku Ketua tim lelang, Sofrinaldy selaku Manajer Perencanaan Direktorat Pengolahan, Heri Purwoko selaku staf Rencana Operasi Direktorat Pengolahan.

Peneliti Indonesia Energy Watch (IEW), yang juga Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Pemuda Nusantara Muhamad Adnan mengatakan, Innospec.Ltd yang merupakan produsen zat tambahan bahan bakar TEL di kabarkan terduga telah menyuap pejabat pejabat migas di Indonesia sebesar USD 8 Juta agar menunda penerapan bensin bebas timbal, karena seharusnya sudah dimulai pada tahun 1999. Pengadilan Southwark Crown Inggris pun akhirnya menjatuhkan denda kepada Innospec. Ltd sebesar USD 12,7 Juta karena terbukti melakukan penyuapan pejabat pejabat migas Indonesia, namun kasus yang ditangani KPK sejak tahun 2011 itu seolah nyaris menguap.

"Arie Soemarno diduga sebagai penghubung proyek minyak Zatapi, dan diduga kuat masih ada segelintir orang yang tidak menginginkan kasus Innospec mencuat kepermukaan, sehingga ada isu mengobrak abrik KPK," tutur Adnan.

Sementara, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan KPK selama ini bermain dalam tataran di kalangan Direktur, dan belum masuk kepada membongkar Mafia Migas, namun belum menyentuh mafia migas tapi sudah di obrak-abrik oleh oknum tertentu.

"KPK hanya sampai di Direktur pengelolaan saja, KPK kita anggap gagal membongkar mafia migas di Pertamina. Seharusnya, KPK bisa menyentuh yang lebih elite lagi, artinya KPK harus memperhatikan Soemarno Inc ketika korupsi ini terjadi," jelas Ucok, saat dihubungi Selasa malam, (25/2).

Kontroversi mafia migas sebelumnya sempat menjadi perhatian utama dari sejumlah media di Indonesia, namun tim yang dibentuk oleh Menteri ESDM, Sudirman Said yaitu Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dikomandoi oleh Fasial Basri, hanya mengunggah anak perusahaan Pertamina yaitu Petral, saat Petral di evaluasi dan impor minyak tidak melalui Petral maka kasus pun ditutup.(bhc/rar)


Bookmark and Share
 

Panglima TNI: Ekor Pesawat AirAsia Belum Berhasil Diangkat | Friday 09 Jan 2015 05:23:59

KALIMANTAN TENGAH, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko mengatakan proses pelaksanaan operasi pengangkatan bagian ekor pesawat AirAsia QZ-8501 belum berhasil diangkat karena faktor arus yang cukup deras berkisar 4 sampai dengan 5 knot di dasar laut perairan Selat Karimata, Kalimantan Tengah, Kamis (8/1).

“Tim penyelam sudah say
...


Ahli: Perpu Pilkada Tidak Memenuhi Syarat Formil | Friday 09 Jan 2015 05:15:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan sebaik apapun materi sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), perdebatan pertama dan utamanya adalah apakah perpu tersebut telah memenuhi syarat hal ihwal kegentingan memaksa menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak. Inilah yan ...


UU Desa Harus Diseriusi, Hana: Desa Adalah Kaki Negara | Thursday 08 Jan 2015 10:36:13

GORONTALO, Berita HUKUM - “DPD RI telah merekomendasikan kepada Presiden agar melaksanakan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara utuh dan konsekuen sebagai bukti keberpihakan kepada desa, masyarakat, dan kawasan tertinggal. Mengapa? Karena desa merupakan kaki negara ini,” jelas Anggota DPD RI, Hana Hasanah Fadel Muhammad, saat melakukan reses dan sosi ...


Ribuan Alumni Minta Dikembalikan Nama Zawiyah Cot Kala pada IAIN Langsa | Thursday 08 Jan 2015 05:05:00

ACEH, Berita HUKUM - Peningkatan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa menuai protes dari 6.000 lebih alumni perguruan tertua di Aceh. Hal tersebut terungkap dalam diskusi akademik yang di gelar Lembaga Bantuan Hukum Bening (LBH Bening) pada, Rabu (7/1) di Aula Hotel Kart ...


Kecaman Internasional atas Serangan Satir Charlie Hebdo Paris | Thursday 08 Jan 2015 04:06:29

PRANCIS, Berita HUKUM - Para pemimpin dunia bersatu mengecam serangan atas kantor majalah satir Charlie Hebdo di Paris, Prancis, yang menewaskan 12 orang dan melukai 10 lainnya. Dua orang pria bersenjata menyerbu masuk ke kantor majalah itu ketika sedang berlangsung rapat redaksi dan memekik Allahu Akbar saat melakukan serangan.

Aparat Prancis k
...


LBHI Berharap Kapolri Menjadikan Negara Demokrasi Menuju Gerakan Masyarakat Sipil | Wednesday 07 Jan 2015 09:56:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Saat masa akan pergantian Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) dimana pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) melalui Iradat Ismail, yang juga sebagai Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga PP GPI (gerakan pemuda islam) berharap agar Kapolri memiliki komitmen yang betul-betul untuk mengayomi, melindungi dan m ...




   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com