Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial
   
Untitled Document
   



 Berita Utama >
   
Remisi Koruptor Kontraproduktif dengan Pemberantasan Korupsi
BIN Pertanyakan Travel Warning Kemlu Inggris
Patrialis Sesalkan Wacana Pembubaran KPK
Mahfud MD Capres Pilihan Santri
Ada Upaya Lenyapkan Chandra dan Ade
Produksi Minyak 2013 Gagal Capai Target

  Berita Terkini >>
   
Petinggi PPP Islah, Menuju Indonesia Berkah
Mahfud MD Tetap Maju pada Bursa Capres dan Cawapres
MK Tolak Gugatan UU Kejaksaaan, Antasari: Penahanan Saya Batal Demi Hukum
Penerimaan Pajak dari Sektor Minerba Tidak Optimal
Hebat, Aceng Fikri Melenggang ke Senayan
Ruhut Sitompul: SBY Jadi King Maker, Akan Ada Capres yang Jadi Korban

Untitled Document Untitled Document



Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS






















BeritaHUKUM.Com

    Berita Utama
Petinggi PPP Islah, Menuju Indonesia Berkah | Thursday 24 Apr 2014 23:36:27
 
Peserta Mukernas Berhak Minta Muktamar PPP Dipercepat.(Foto: itoday)
BOGOR, Berita HUKUM - Perpecahan di internal petinggi DPP PPP akhirnya tercapai kesepakatan Islah kedua belah pihak, dengan dilakukan Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan (Mukernas PPP) ke III yang telah selesai digelar selama 2 hari, (23-24/4) di Hotel Seruni Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menghasilkan keputusan antara lain.

1. Menerima Fatwah Islah dari Ketua Majelis Syari'ah DPP PPP KH. Maimoen Zubeir

2. Mengamanatkan kepada Majelis Musyawarah partai kolektif kolegial untuk melakukan lobi-lobi politik dalam rangka penjajakan koalisi partai serta penjajakan Capres dan Cawapres

3. Mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Rapimnas selambat-lambatnya minggu pertama bulan Mei 2014 untuk menetepkan koalisi serta Capres / Cawapres dari PPP

4. Mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Muktamar yang dipercepat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilu Presiden 2014. Pasal 56 ART PPP Rapat Majelis Musyawarah Partai DPP PPP adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Ketua Majelis Syari'ah, Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Majelis Pakar dan Ketua Mahkamah Partai.

Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy usai penutupan Mukernas mengatakan, "Ini bukan sanksi tetapi lebih kepada kebutuhan partai untuk berkonsolidasi," ujar Romahurmuziy di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/4).

Romi mengatakan Muktamar akan dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan setelah Pemilihan Presiden 2014. Dimana sebelumnya dalam AD/ART Muktamar dijadwalkan akan dilaksanakan akhir 2015.

Menurut Romi PPP sudah dua kali mempercepat pelaksanaan Muktamar hal tersebut dikarenakan atas desakan kebutuhan partai."Kadang-kadang dalam politik perlu ada variasinya," ujar Romi beralasan.

Romi juga menegaskan, bahwa mempercepat Mukhtar bukan untuk menjustrifikasi Suryadarma Ali bersalah. Tetapi lebih kepada keperluan konsolidasi partai tersebut.

"Pak SDA sudah mengaku bersalah dalam Mukernas ini dia (SDA) sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan sungguh-sungguh hingga matanya berkaca-kaca dan Alhamdulillah seluruh peserta menerima permintaan maaf sesuai dengan ajaran Islam untuk saling memaafkan," ujarnya.

Saat ditanya terkait koalisi yang telah dilakukan kepada partai Gerindra, Romi menjelaskan, posisi PPP saat ini siap untuk membuka diri dan bekerjasama tanpa mengkotak-kotakan partai nasional manapun.

"Untuk koalisi PP masih ada pendapat beragam, ada yang mau membangun koalisi dengan poros Islam, ada yang menginginkan dengan PDI-P, Gerindra dan juga Abu Rizal Bakri dan poros keempat dengan Partai Demokrat," ujar Romi.

Dari hasil Mukernas ke III PPP yang dilangsungkan di Cisarua, Kabupaten Bogor menyepakati empat poin keputusan yakni menerima fatwa Islah dari Ketua Majelis Syari'ah DPP PPP KH Maimoen Zubeir mengamanatkan kepada majelis partai secara kolektif kolegial untuk melakukan lobi-lobi politik dalam rangka menjajaki koalisi partai serta penjajakan calon presiden dan calon wakil presiden.

Poin ketiga hasil keputusan Muktamar yakni mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Rapimnas selambat-lambatnya minggu pertama bulan Mei 2014 untuk menetapkan koalisi serta calon presiden dan calon wakil presiden dari PPP.

Selanjutnya poin keempat yakni mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Muktamar yang dipercepat selambat-lambatnya satu bulan setelah Pemilu Presiden 2014.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menjelaskan, ada 9 orang anggota MPP PPP yakni Suryadharma Ali, Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Azrul Azwar, Lukman Hakim Saifuddin, Romahurmuziy, Berlianti Harahap, Zarkasih Nur, dan Maimun Zubair.

Menurut Emron pembentukan MPP sesuai dengan pasal 57 AD/ART partai. Dengan demikian, tidak ada lagi keputusan yang diambil perorangan. “Dengan demikian tidak ada lagi persoalan dalam mengambil keputusan-keputusan, Seluruhnya dalam majelis musyawarah. Menghindari one man show,” papar Emron.

Dari pantauan pewarta di media sosial Facebook pada akun resmi PPP, keputusan Islah ini ramai ditanggapi oleh mayoritas anggota dan simpatisan PPP, salah satunya adalah dari Salman Anas yang menulis, "Assalamu alaikum War.Wab. Mohon maaaf.Selmat dan hani-an lakum atas ishlah yang telah dicapai. Semoga PPP selalu tampil dengan penuh kesadaran yang penuh semangat bahwa PPP adalah Partai islam tertua yang tentunya selalu mengedepankan islam sebagai solusi, karena PPP adalah partai berazaz islam dan berlambang ka'bah yang merupakan penmersatu umat islam seluruh dunia secara muthlaq. Smoga PPP selalu istiqomah berusaha terus menegakkan syari'ah islam dalam seluruh aktifitas politiknya. Jika PPP istiqomah menyuarakan syari'ah, maka insya Allah Allah pasti Allah swt~akan membuka jalan menuju PPP yang benar-benar nyata sebagai "RUMAH BESAR UMAT ISLAM".(rol/hr/ant/ppp.or.id/rival/dwt/bhc/sya)


Bookmark and Share
 

Pemprov DKI Gunakan Preman Kuasai Lahan Taman BMW, 1 Korban Luka | Saturday 22 Mar 2014 01:26:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Ribut ahli waris pemilik lahan Taman BMW, Jakarta Utara, antara pihak Donald Guilamme Wolf memasuki babak baru, dimana dalam memperjuangakan hak atas tanah miliknya, ahi waris melalui kuasa hukumnya David Sulaiman mengandeng ormas Front Pembela islam (FPI), dan Laskar Anti Korupsi LAKIP 45, namun kehadiran ormas FPI dan LAKI ...


Tangan Dingin H.A.Rasyid Bangun Desa Muara Pantauan | Friday 21 Mar 2014 15:44:00

SAMARINDA, Berita HUKUM - Mendengar nama Desa Muara Pantuan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang merupakan Kabupaten yang terkaya di Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditempu dengan perjalanan darat maupun sungai dengan memakan waktu 3 atau 4 jam, dengan penduduk rata-tata sebagai petani sawah.

Daerah yang cukup jauh dan masih dikel
...


Ada Aparat Hukum Pemilik Rekening Gedut di Belakang Jokowi | Friday 21 Mar 2014 01:26:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Gerindra, Arif Poyuono menuding, sejumlah koruptor kakap berada di belakang pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sebagai calon presiden RI 2014 mendatang.

"Saya dapat informasi, ada oknum aparat hukum pemilik rekening gendut yang menjadi donatur Jokowi. Makanya mereka itu ketakutan ketika Prabowo akan me
...


Di Langsa, Posko Caleg Partai Aceh Diduga Dibakar OTK | Thursday 20 Mar 2014 20:35:51

ACEH, Berita HUKUM - Intensitas politik jelang Pemilu 2014 di Aceh semakin memanas. Kali ini, giliran Pos Komando (Posko) Caleg DPRK Langsa dari Partai Aceh (PA), Maimul Mahdi, di Jl. PTPN I Kebun Baru, Gampong Payabujok Seuleumak, Kecamatan. Langsa Baro, Kota Langsa diduga dibakar OTK, Rabu (19/3).

Berdasarkan informasi di lapangan, peristiwa t
...


Sabam Leo Batubara Jadi Saksi ‎​Sidang Blue Bird Vs Gamya | Thursday 20 Mar 2014 20:27:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Belum berakhir sengketa antara pemegang saham di Blue Bird, sidang gugatan yang dilayangkan PT Blue Bird Taxi terhadap PT Gamya kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam sidang kali ini, bos PT Gamya, Mintarsih A Latief selaku tergugat menghadirkan 3 orang saksi ahli yang meringankan, yang salah satu sak
...


TKW di Jadikan Kurir Narkoba Oleh Agen TKI | Thursday 20 Mar 2014 18:51:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Subdit Tindak Pidana Perdagangan Orang Direktorat Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan seorang tenaga kerja wanita (TKW) buruh migran asal Guangzhou bernama Maria yang dijadikan kurir oleh agen TKI.

Terbongkarnya modus yang tergolong baru ini
...



<< First < Previous Next > Last >>

   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com