Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial
   
   



 Berita Utama >
   
Keraton Surakarta Tuntut Status Istimewa
Jakarta Tambah Macet Parah, Imbas Hujan dan Banjir di Sejumlah Jalan
HBA ke 53, Basrief: Tingkatkan Pengabdian Kepada Masyarakat
Angelina Sondakh Ditahan KPK
Hakim Nonaktif Syarifuddin Dituntut 20 Tahun Penjara
Dua Awak Pesawat Bravo 202 di Nyatakan Tewas

  Berita Terkini >>
   
Militan Boko Haram Menculik 100 Warga Desa
RSIA Ibnu Sina Jalin Kerjasama dengan Majelis Taklim Telkomsel
Anggota Komisi IX DPR RI Bersilaturahmi dengan Kader Partai Gerindra
PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata
Fahri Hamzah: Menteri Jangan Ikut Campur Urusan Baju!
Gandeng KPK, Kementerian Luar Negeri Buktikan Komitmen Antikorupsi

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Berita Utama
PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata | Thursday 18 Dec 2014 22:25:47
 
Ilustrasi. Perkebunan sawit.(Foto: Istimewa)
ACEH, Berita HUKUM - 'Perbudakan' buruh kembali terjadi di kabupaten Aceh Timur, Aceh. Hal ini dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawi PT. Bumi Flora, perusahaan dituding milik warga keturunan Tionghoa di meda ini juga diduga kuat sarat konflik dengan warga sekitar terkait hewan satwa liar yang dilindungi, seperti Gajah dan Harimau.

Berdasarkan laporan yang di terima awak media ini dari karyawan perusahaan itu, mereka menyebutkan ratusan pekerja belum di bayar gajinya, mulai dari bulan Oktober hingga Desember, yang terdiri dari buruh harian tetap, dan buruh harian lepas.

Menurut salah seorang pekerja SP (30) menyebutkan bahwa PT. Bumi Flora bukan hanya menahan gaji para pekerja, pihak perusahaan juga telah melanggar peraturan tentang tenaga kerja dengan memberikan upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Rp 900.000 perbulan. Hanya 48 orang karyawan buruh tetap yang menerima upah Rp 1.600.000,- sedangkan 10 orang karyawan harian lepas saat ini baik karyawan maupun keluarganya sedang dilanda kelaparan, karena upahnya tak kunjung di bayar oleh pihak perusahaan.

Terkait hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Timur terkesan tutup mata, tidak pernah memantau perusahaan nakal, padahal mereka sudah sangat jelas melanggar pasal 1 ayat 30, pasal 54 ayat 1, pasal 88 ayat 1, pasal 91 ayat 2, dan pasal 94 undang undang No 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Perusahaan tersebut juga melanggar pasal 14 ayat 3 Permen Naker No 1 tahun 1999 tentang pemberian upah tenaga kerja, dan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 7 tahun 2013 tentang upah pekerja.

Sementara, KTU pihak perkebunan sawit PT. Bumi Flora, Dahri saat di konfirmasi awak media ini melalui handphone selulernya sempat menyebutkan dan mengirim No Handphone salah seorang oknum wartawan di salah satu Media Mingguan di Sumatra Utara yang berinisial MY, Untuk memberikan bahasa tanggapan pihak perusahaan tersebut pada pewarta BeritaHUKUM.com. Setelah dihubungi, oknum wartawan tersebut merasa ketakutan dengan menyebutkan, saya tidak membeking perusahaan, saya buat berita, kalau tidak percaya buka di Online, arahnya pada awak media ini tanpa menyebutkan dari berita Online mana.

Setelah di hubungi kembali, Dahri selaku KTU diperusahaan tersebut hanya mengatakan, perkebunan PT. Bumi Flora saat ini sedang Koleb alias Bangkrut, soal gaji karyawan akan kita bayar dalam dua hari ini, janjinya. Saat di tanya terkait upah pekerja di bawan Upah Minimum Provinsi (UMP), buru buru Hendphonenya dimatikan, "perusahaan sedang bangkrut, soal gaji karyawan akan kita bayar dalam dua hari ini, sudah dulu ya,' pungkasnya, yang langsung mematikan Handphone.(bhc/kar)


Bookmark and Share
 

Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR | Thursday 23 Oct 2014 13:58:09

Oleh: Aan Andrianih, SH,MH

UNDANG-UNDANG merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Selain Undang-Undang, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Pe
...


NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut | Thursday 23 Oct 2014 11:13:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman menyangkan tindakan yang dilakukan fraksi pendukung pemerintah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengulur-ulur waktu dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan.

“Bagaimana mungkin DPR dapat mulai bekerja jika pimpinan komisi belum terbentuk.
...


Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang | Thursday 23 Oct 2014 03:34:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kreditur Ke-1 (25/9) Tachiana Sumampouw (Dalam Pailit) hadir, yang hadir didampingi oleh Kuasa hukum, Metsie T. Kandou, SH, MH, di Pengadilan Negeri (PN) Niaga Jakarta Pusat, hingga saat ini TS belum menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah, meskipun tidak mengajukan upaya hukum apa-apa, namun "menyerang" Franciska A. Po ...


Sandiwara Dibatalkan Paket Proyek Semani II, Kadis Bina Marga Diduga Bermain | Wednesday 22 Oct 2014 20:13:18

SAMARINDA, Berita HUKUM - Paket proyek pembangunan Polder Semani Tahap II dengan program Multiyear tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan pagu anggaran Rp 120 Milyar, melalui kegiatan pelelangan terbuka dari 23 Oktober 2013 hingga 30 Desember 2014 lalu yang diikuti oleh berbagai perusahaan BUMN, baik lokal maupun skala nasional yang dilakukan oleh satuan ...


Abraham Samad: Kami Telah Jalankan Tugas Keputusan Ditangan Presiden Jokowi | Wednesday 22 Oct 2014 18:49:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meyatakan pihaknya telah menjalankan tugas terkait rekam jejak calon menteri kabinet pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah diajukan Tim transisi Jokowi pada Jumat lalu (17/10).

Dalam pernyataanya, Abraham menyampaikan dalam tugas tersebut, pihakn
...


Hari Ini di Istana, Presiden Jokowi Adakan Jumpa Pers Perdana | Wednesday 22 Oct 2014 17:32:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar jumpa pers perdana selaku Presiden RI usai pelantikannya sebagai Presiden RI pada Senin (20/10) lalu. Jumpa pers perdana dilakukan Jokowi di Istana Negara, tepatnya di halaman belakang istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Rabu (22/10) sore tadi.

Bagi awak media, jumpa pers perdana ini
...




   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com