Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial
   
   



 Berita Utama >
   
Pilgub Jatim Terus Bermasalah
Sarjana Pendidikan Harus Tetap Ikut PPG
Menag: SI Perlu Perkuat Kembali Nilai Perjuangan
Kejaksaan Kembali Periksa Para Kadis Pertanian Terkait Kasus Benih Unggul Rp 209 Milyar
Mahfud MD: Penegakkan Hukum Indonesia Masih Lemah
Bantah Parpol, Seskab Tunjuk Prestasi Pemerintah Yang Buat Bangsa Bermartabat

  Berita Terkini >>
   
Tak Ada Kata Cuti untuk Tetap Memikirkan Masalah Sosial Bangsa
Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Harus Diperketat
Seluruh Fraksi DPR Sepakat Bahas RUU Paten
Ini Pernyataan PPWI Terkait Penahanan 2 Jurnalis di Aceh
Presiden Jokowi Umumkan 7 Nama Calon Anggota Komisi Yudisial 2015-2020
Jangan Nodai Pilkada

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Berita Utama
Ini Pernyataan PPWI Terkait Penahanan 2 Jurnalis di Aceh | Thursday 03 Sep 2015 14:20:22
 
Kartu Pengenal Anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).(Foto: Istimewa)
ACEH, Berita HUKUM - Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) menyayangkan 2 (dua) wartawan media online terbitan lokal di Aceh, Beritaatjeh.net, Umar Effendy dan Mawardi ditahan di sel tahanan Polres Lhokseumawe.

Keduanya ditahan usai diperiksa selama delapan jam oleh petugas kepolisian unit Tipiter Polres Lhokseumawe, Rabu (2/9) terkait pemberitaan oknum anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh berinisial AI, yang diduga membooking beberapa kamar hotel bersama dua wanita cantik.

PPWI mendesak kepolisian Polres Lhokseumawe untuk menghentikan proses penyidikan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Umar dan Mawardi. Dan segera menindak-lanjuti laporan invesitgasi berbentuk berita yang ditayangkan di media online dimaksud, demi mewujudkan kepastian hukum atas kasus yang dipersoalkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut Ketua DPN PPWI Wilson Lalengke, S.Pd.,M.Sc.,MA, kepada pewarta BeritaHUKUM.com pada, Kamis (3/9) mengatakan bahwa, hasil kerja jurnalistik sesungguhnya sangat berharga bukan saja bagi masyarakat, tetapi juga bagi Al agar yang bersangkutan menyadari bahwa ia adalah publik figur yang menjadi contoh tauladan bagi warganya yang akan senantiasa menjadi pusat perhatian masyarakatnya.

PPWI berkeyakinan dan menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak setiap usaha kriminalisasi dan membatasi hak anggota masyarakat, baik sipil maupun militer untuk mengeluarkan buah pikiran, pendapat, gagasan, informasi/data atau aspirasinya dan mempublikasikannya melalui media apapun, baik berbentuk tulisan, gambar/foto, grafik, maupun gambar bergerak (video).

2. Menolak setiap usaha membatasi hak masyarakat (publik) untuk mendapatkan informasi berupa laporan, berita, buah pikiran, pendapat, gagasan, dan/atau aspirasi yang bersifat kontrol sosial, membangun dan mencerahkan dari siapa saja.

3. Mendorong dan mendukung penuh setiap aktivitas berpikir dan berkarya dari setiap anggota masyarakat, termasuk menyampaikan informasi atau pendapat, sekecil dan sesederhana apapun, dalam kerangka kontrol sosial dan menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh wartawan Mawardi dan Umar Effendi.

4. Mendesak pihak Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pihak berwenang lainnya, untuk tidak gegabah menetapkan warga masyarakat pemberi informasi dan pendapat melalui media massa, baik cetak, elektronik dan media online termasuk blog dan jejaring sosial yang merupakan reaksi atau respon terhadap fenomena atau kejadian di masyarakat/lingkungannya, sebagai tersangka tindak pidana kriminal, tapi sebaliknya justru Kepolisian wajib bertindak cepat untuk menginvestigasi dan mengusut tuntas atau mengklarifikasi tentang fenomena (kriminal, asusila, sikap dan perilaku amoral) yang menjadi keprihatinan masyarakat.

5. Khusus berkaitan dengan kasus dugaan pencemaran nama baik oleh wartawan Mawardi dan Umar Effendi melalui tulisan berita faktual yang dipublikasikan di media online www.beritaatjeh.net,

6. Terkait dengan dugaan bahwa anggota DPR Aceh atas nama Azhar alias Cage telah melanggar ketentuan Hukum Syari’ah Islam yakni Melalaikan Sholat Jumat pada hari Jumat, tanggal 24 April 2015, PPWI mendesak Pimpinan DPR Aceh dan Partai Aceh untuk melakukan investigasi dan memanggil anggota yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran Hukum Islam, yakni kewajiban menunaikan Sholat Jumat sebagaimana digariskan dalam Kitab Suci Al-Qur’an, sumber hukum yang berlaku di Provinsi Aceh.

7. Menghimbau Pemerintah dan pengambil kebijakan lainnya untuk benar-benar memperhatikan dan merespon dengan semestinya setiap informasi, berita, pendapat, aspirasi, gagasan konstruktif, dan harapan dari setiap rakyat Indonesia, baik yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis di media-media massa, termasuk media online dan media sosial.(bh/sul)


Bookmark and Share
 

KPK Eksekusi Anas ke Lapas Sukamiskin | Wednesday 17 Jun 2015 20:11:21

JAKARTA, Berita HUKUM - KPK mengeksekusi mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ke lembaga pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Bandung dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"(Pemindahan ini) lebih lama dari yang saya harapkan. Jaksa eksekutor punya rencana, rencananya saya ikut program mondok Ramadhan. Hari ini baru berangk
...


DPR Minta Kemkominfo Kaji Penggabungan Antara, RRI dan TVRI | Wednesday 17 Jun 2015 15:42:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemmkominfo) mengkaji kemungkinan penggabungan tiga institusi negara yang bergerak di bidang pemberitaan yaitu Kantor Berita Antara, RRI dan TVRI.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dalam rapat dengan Menkominfo serta Direksi Antara di Ged
...


IKADIN Minta MK Tolak Uji Materi UU Advokat | Wednesday 17 Jun 2015 15:30:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan sejumlah advokat terkait aturan pemilihan ketua dengan menggunakan sistem satu orang satu suara (one man one vote). Hal ini dikarenakan permasalahan tersebut bukan merupakan ranah kewenangan MK. Keterangan ini disampaikan ...


Hilal Tidak Terlihat, Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh Pada Hari Kamis | Wednesday 17 Jun 2015 14:49:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah menerima laporan dari 36 titik pemantauan yang tidak ada satupun yang melihat hilal (bulan), Sidang Itsbat (penentuan) yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) pada, Selasa (16/6) malam memutuskan awal Ramadlan (1 Ramadlan) jatuh pada hari Kamis, 18 Juni 2015.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin me
...


Panglima TNI Sematkan Brevet dan Jaket pada Pemred dan Wartawan Senior | Wednesday 17 Jun 2015 12:04:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberikan brevet dan jaket kepada Pemimpin Redaksi (Pemred) dan wartawan senior sebagai Warga Kehormatan TNI di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/6).

Dalam amanatnya, Panglima TNI menegaskan, media merupakan mitra strategis TNI yang terbentuk menjadi sebuah si
...


Pengamat: Publik Kecewa Jokowi Pilih Bang Yos Jadi KaBIN | Tuesday 16 Jun 2015 11:51:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Presiden Joko Widodo memilih Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso (70), sebagai Ketua Badan Intelijen Negara (KaBIN) menuai berbagai kritikan dari masyarakat.

Dalam statistik media monitoring yang dilakukan oleh Indonesia Intelligence Institute (I3), ada 44% pendapat yang bernada menolak
...




   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com