Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial
   
   



 Berita Utama >
   
Mahfud MD: Hukum Tidak Tegak, Konsep Pembangunan Ekonomi Ideal Akan Ambruk
Mahfud MD: Soal Kasus Century, DPR Bisa Panggil Paksa KPK
Wasekjen LAKI P45: KPK 'Dendam Kesumat' Terhadap Institusi Polri
Tersangka Kedua Bendahara PU Deli Serdang Di BUI
Rizal Ramli Kaget Makanan Lezat yang Dihidangkan KPK
Suara Sumbang ICW Akan Sinergi Polri - KPK Tidak Layak Didengar

  Berita Terkini >>
   
Terkait Polemik Kapolri, Arteria Dahlan: Kita Ingin Negara Ini Sesuai Koridor Hukum
Mutasi Jabatan 67 Pati TNI
Yusril: Kami Percaya Hukum akan Mengalahkan Kekuasaan dan Kesewenangan
Tunjangan Uang Muka Pembelian Kendaraan Perorangan Pejabat Negara Naik Jadi Rp 210,890 Juta
Konsultasi DPR-Presiden Digelar Kamis atau Senin Mendatang
Terkait Pemblokiran Situs Media-media Islam, Kominfo Jangan Gegabah!

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Berita Utama
Terkait Polemik Kapolri, Arteria Dahlan: Kita Ingin Negara Ini Sesuai Koridor Hukum | Wednesday 01 Apr 2015 18:41:51
 
Arteria Dahlan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konsepsi dan Program Nawacita adalah penjabaran dari PDI-P, untuk kedepannya pun pihak dari PDI-P ingin memastikan semuanya sesuai dengan janji sebelum Pilpres. Arteria Dahlan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP meminta agar Pemerintahan saat ini harus sesuai dengan kehendak rakyat banyak.

"Kita ingin negara ini sesuai koridor hukum, sesuai mekanisme Hukum dan tunduk pada peraturan perundang-undangan," ujar Arteria Dahlan selaku Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI-P setelah menjadi pembicara dalam Diskusi Publik, Menegaskan Kewajiban Konstitusional Presiden RI "Presiden InKonstitusional" di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat Selasa (31/3).

Arteria pun mengingatkan agar Pemerintahan saat ini harus sesuai dengan kehendak rakyat banyak, seperti terkait pembatalan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai calon kepala Polri dan menggantinya dengan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. "Terkait dengan Status Pak Budi Gunawan ini statusnya apa ? diberhentikan, diminta untuk berhenti, atau apa? Ada mekanisme hukum yang harus diperjelas lagi oleh Bapak Presiden Joko Widodo," ungkap Arteria Dahlan yang bertanya balik dengan kondisi kekosongan Kapolri, karena belum ada pelantikan resmi hingga saat ini.

Kondisi seperti ini perlu penjelasan yang dapat diterima oleh Masyarakat, dan PDI-P pada khususnya. Berhubung persamaan setiap penduduk dihadapan hukum dijalankan dan asas praduga tak bersalah juga berlaku, karena sejatinya; Supremasi Hukum.

"Tidak ada lagi hak Presiden, apalagi hak prerogatif Presiden. Yang ada kewajiban Presiden melantik Bapak Budi Gunawan," jelas Arteria, yang bersikeras mengingatkan agar pelantikan BG, apalagi surat dari Komisi III sudah dilayangkan kepada Presiden.

"Kami ingin memastikan dan jangan sampai tergelincir. Dalam konteks ini Presiden sudah pada konstitusi. Presiden akan melaksanakan Hukum dan Perundang-undangan selurus-lurusnya," tandas Arteri Dahlan, Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VI.

Sementara, Presiden Joko Widodo akan memenuhi permintaan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendatangi Gedung DPR membahas soal pergantian calon kepala Polri. Presiden dijadwalkan bertemu pimpinan DPR pada Senin (6/4) pagi.(bh/mnd)


Bookmark and Share
 

Ketentuan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kapolri Digugat ke MK | Saturday 14 Feb 2015 21:12:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Pusat Advokasi dan Pengawasan Penegakan Hukum (PAPPH), Windu Wijaya ajukan pengujian ketentuan pemberhentian Kepala Polri (Kapolri) dan pengangkatan pelaksana tugas (plt) Kapolri oleh presiden dalam keadaan mendesak dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sidang perdana perkara yang teregistrasi de ...


Hari Ini Jam 08:00 WIB Dimulai Pendaftaran Gratis SNMPTN 2015 | Friday 13 Feb 2015 16:19:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Pelaksana Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) mengumumkan bahwa pendaftaran SNMPTN 2015 dimulai hari ini pada, Jumat (13/2) jam 08.00 WIB. Pemerintah menegaskan bahwa SNMPTN 2015 gratis, peserta tidak dipungut biaya karena, seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah.

SNMPTN 2015 resmi diluncurk
...


Jambi 'Tidak Patuh' Cegah Korupsi | Friday 13 Feb 2015 13:47:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Jambi dinilai tidak patuh dalam melaporkan harta yang dimiliki sejumlah pejabatnya pada lingkup eksekutif maupun legislatif. Minimnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan dari data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, jumlah yang wajib melaporkan harta kekayaan sebanyak ...


Teror kepada Penyidik KPK Tidak Bisa Ditolerir | Friday 13 Feb 2015 11:50:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan setiap tindakan teror adalah suatu pelanggaran pidana dan sanksinya sudah tegas diatur dalam dalam KUHP dan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Apalagi menurutnya apabila teror itu dilakukan kepada aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya.

"Teror ter
...


Pemerintah Bakal Turunkan Harga Solar | Friday 13 Feb 2015 04:44:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencananya Pemerintah akan membuat kebijakan baru dengan diturunkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dari Rp 6400 turun ke Rp 6200 perliter. Kabar gembira tersebut, setidaknya akan mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam hal transpotasi.

Pemerintah kemungkinan besar akan menurunkan harga solar bersubsidi ini, pa
...


Titiek Soeharto Berharap Menteri Lebih Perhatikan Pembudidaya Kepiting | Friday 13 Feb 2015 04:36:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau kerap disapa Titiek Soeharto meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lebih memperhatikan nasib pembudidaya kepiting di sejumlah daerah.

“Ibu (Susi Pudjiastuti) mengeluarkan peraturan yang tiba-tiba tanpa ada sosialiasi atau tenggang waktu,” katanya, d
...




   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com