Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial
   
Untitled Document
   



 Berita Utama >
   
Sering Jajan Minuman Gelas, Gadis Kecil Terpaksa Dirawat di RS
11 Anggota Kopassus Terlibat Penyerangan Lapas Cebongan
Hanya Kenalan Biasa, Bu Pur Bukan Kepala Rumah Tangga Cikeas
Anas Punya Resep untuk Mengatasi Elektabilitas Partai
Kelompok Anonymous Menyerang Pemerintah India
BAKN DPR Belum Terima LHP Investigasi Hambalang II

  Berita Terkini >>
   
Tidak Cukup Bukti Suap, Mabes Polri Lepas Pengusaha Biro Jasa
Seharusnya E-KTP Berfungsi Dalam Segala Hal
Kuota Haji 2014 Sebanyak 168.800 Orang, Termasuk 13.600 Haji Khusus
Mulai Mei, Tarif Listrik Golongan Besar dan Industri Naik Bertahap
Tujuh Caleg Parnas dan Parlok di Aceh Utara Tuntut Pemilu Ulang
Tata Group Disebut Berada Dibalik Kanal Perusak Lingkungan

Untitled Document Untitled Document



Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS






















BeritaHUKUM.Com

    Berita Utama
Tidak Cukup Bukti Suap, Mabes Polri Lepas Pengusaha Biro Jasa | Thursday 17 Apr 2014 01:50:23
 
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Ronny F. Sompie Ronny F. Sompi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie, akhirnya menjelaskanr peihal gagalnya operasi tangkap tangan (OTT), dari perusahaan biro jasa berinisial S yang diduga kuat hendak melakukan suap di lingkungan Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (14/4/2014) lalu, suap ini terkait percaloan di lingkungan Samsat, dan Mabes Polri akhirnya melepas S karena tidak menemukan cukup bukti melakukan suap.

"Hasil interogasi dan penggeledahan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan pidana. Dengan demikian tidak dapat dilakukan tindak lanjut terhadap S," kata Ronny, Rabu (16/4) malam sebagai mana dikutip dari Warta Kota.

Menurut mantan Dir Reskrim Umum Polda Sumut ini, (OTT) ini kedepan merupakan kegiatan faktual yang merupakan penjabaran kebijakan Kapolri Jenderal pol Suatarman untuk menertibkan dan mengawasi kegiatan operasional anggota di bidang SIM, STNK dan BPKB.

Karenanya, ujar jenderal bintang dua ini, Divisi Propam Polri menugaskan Tim Pengamanan Internal (Paminal) untuk memback up penertiban biro jasa dan anggota Polri yang terlibat kegiatan percaloan di sekitar gedung Samsat Polda Metro Jaya.

"Akhirnya tim mencurigai adanya seseorang berinisial S dari biro jasa di sekitar kantor Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin lalu itu. Oleh karena itu, tim berusaha memberhentikan S untuk digeledah dan diinterogasi tentang maksud keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut," papar Ronny.

Ia menambahkan karena tidak menemukan hal-hal yang merupakan bukti terjadinya perbuatan pidana, maka tim berupaya mengumpulkan keterangan dari beberapa anggota PNS dan anggota Polri yang mengetahui keberadaan S di sana.

Dan, akhirnya tambah Ronny, hasil interogasi dan penggeledahan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan S dan anggota Polri yang mengetahui keberadaan S.

"Dengan demikian tidak dapat dilakukan tindak lanjut terhadap S," ujar Ronny.

Sebelumnya desakan keras dari Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane.

"Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan sikap Polri dan KPK yang sangat tidak transparan dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Polda Metro Jaya ini. Ironisnya, kedua institusi itu malah berusaha menutup-nutupi kasus tersebut," papar Neta.

IPW juga berharap KPK mengambilalih kasus ini agar bisa diketahui kemana saja aliran dana dari Dirlantas Polda Metro Jaya itu mengalir, apakah ada sejumlah jenderal terlibat menerimanya. Sebab dari informasi yang beredar uang Rp 350 juta yang disita itu merupakan setoran harian biro jasa T ke oknum pejabat di Polda Metro Jaya.(bhc/dbs/dar)


Bookmark and Share
 

Mantan Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Samarinda Dilaporkan ke Kompolnas | Thursday 13 Mar 2014 04:25:47

SAMARINDA, BeritaHUKUM - Mantan Kapolres Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim), Kombes Pol Arief Prapto Santosa dan Kasat Reskrim Polres Samarinda Kompol Feby DP Hutagalung, dilaporkan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) oleh Yayasan Informasi Pembangunan dan Advokasi Sosial Kaltim, Jumat (3/1) yang lalu.Hal tersebut diungkapkan Ket ...


Mabes Polri Siapkan Pasukan Tambahan Ke Polda Aceh | Thursday 13 Mar 2014 03:05:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Suansana menjelang putaran kampanye terbuka Pemilu 2014 yang akan dimulai pada 16 Maret, di Aceh dimana masih saja terus terjadi aksi kekerasan antar Parlok (Partai Lokal) yang menyerang simbol-simbol partai politik terjadi di Aceh, dari teror granat posko, penembakan dan pembakaran mobil Caleg serta penurunan bendera-bender ...


Sekjen Kominfo: Potensi Golput Kalangan Pemula Patut Diwaspadai | Thursday 13 Mar 2014 02:31:11

SURAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Suprawoto mengatakan potensi golongan putih (Golput) dari kalangan pemilih pemula patut diwaspadai. Menurutnya jumlah pemilih tersebut mecapai 52 juta jiwa atau 20% dari pemegang hak pilih.

"Jika tidak kelola dengan baik, kami kawatir jumlah golput akan terus b
...


Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala BNN | Thursday 13 Mar 2014 02:01:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Sekretariat Mahkumjakpol menyelenggarakan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementeri
...


Indonesia Ingin Produksi Pesawat Tempur dan Pesawat Terbang Tanpa Awak | Wednesday 12 Mar 2014 23:06:49

SURABAYA, Berita HUKUM - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yosgiantoro selaku Ketua Harian Komisi Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mengemukakan, KKIP telah melakukan pembinaan industri pertahanan secara bertahap dan berlanjut untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan tersebut, di antaranya dilakukan melakukan joint research and develo ...


QUO VADIST Independensi Media di Daerah Rawan Konflik Jelang Pemilu 2014 | Wednesday 12 Mar 2014 21:33:50

Oleh: Kamaruddin Hasan

SEMASA HIDUPNYA Dr. Dedy N. Hidayat dalam sebuah diskusi perkuliahan tentang Ekonomi Politik Media di Pasca UI Salemba Jakarta, tahun 2006 mengatakan, ...media massa berfungsi memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya s
...



<< First < Previous Next > Last >>

   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com