Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial
   
   



 Berita Utama >
   
Kucuran Kredit BNI 117 Miliar ke Boy Disetujui Hingga BNI Pusat
Kasus Pencurian Handphone, Basrief Tegaskan Tetap Diproses
KPK Kembali Sita 5 Mobil Wawan Suami Walikota Tangsel Airin
Pencanangan Tahun 2014 Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba
Negara Rugi Rp 3,7 Triliun, Kasus Yayasan Supersemar Kejagung Akan Ajukan PK
Ada Indikasi Bambang Widjojanto Bakal Tersingkir

  Berita Terkini >>
   
Review Status Implementasi REDD+ di Indonesia dan Langkah ke Depan
Kabid Kopertis: PTS Tidak Terakreditasi Ijazahnya Sama dengan Ijasah Palsu
Denpal Divif 2 Kostrad Rehab Bus Yonif 411/R dan Truk Yon Armed 8 Kostrad
Guru-Guru Yasarini Lanud Halim dapat Motivasi dari Ainy Fauziyah
Diduga Tidak Memiliki Akreditasi, PTS Atro Terancam Digugat Alumni
Pernyataan Hasim Djojohadikusumo Mengenai Keterangan Adanya Uang 'Mahar' Proses Balon Kepala Daerah Toba Samosir

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Berita Utama
Review Status Implementasi REDD+ di Indonesia dan Langkah ke Depan | Wednesday 05 Aug 2015 15:37:00
 
Nampak peserta workshop Kemen LHK, saat Focus Group Discussion di Hotel Peninsula.Jakarta Barat, Selasa (4/8)..(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemanasan global, perubahan iklim (climate change), merupakan ancaman dan tantangan iklim yang sedang dihadapan, khususnya untuk generasi umat manusia di muka bumi. Meski demikian, ancaman Global Warming, hal terburuk masih dapat dihindari jika tindakan dan langkah yang tepat terhadap lingkungan dilakukan semenjak sekarang.

Perubahan iklim merupakan kenyataan aktual yang sedang dihadapi turut berimplikasi dengan bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini semakin serius dan bertambah parah, bahkan sulit dan tidak bisa di predikasi datangnya. Pemanasan global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca ini yang jelas menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan telah mengancam dan berdampak pada jutaan orang yang tinggal di daerah pesisir, karena suhu udara yang semakin panas hingga mengakibatkan es di dua kutup semakin cepat mencair.

Di tahun 2015 menjadi periode yang krusial dalam perundingan perubahan iklim, karena di penghujung akhir tahun, tepatnya bulan Desember mendatang, Kesepakatan Baru Rezim Perubahan Iklim Global akan diadopsi pada Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change di Paris.

Semenjak COP (Conference of the Parties) 13 di Bali telah ada empat belas (14) keputusan COP terkait REDD. Dari 14 tersebut, 7 keputusan memberikan guidance (acuan) guna membangun fase kesiapan dan fase transisi. Sedangkan 7 (tujuh) Keputusan lainnya dihasilkan ketika COP 19 di Warsawa (Warsaw REDD + Framework), seluruh Instrumen internasional diperlukan untuk REDD+ secara penuh sudah tersedia, hingga tidak diperlukan lagi guidance tambahan dari COP UNFCC.

Memang sebelumnya telah diadakan sidang SSBSTA 42 di Bonn pada 1-11 juni 2015 yang lalu membahas agenda terkait REDD+, hingga tantangan ke depan yang diperlu dilakukan Indonesia menyiapkan perangkat instrumen tingkat baik Nasional maupun sub Nasional.

Tak bisa dipungkiri lagi kebutuhan adopsi kesepakatan global yang mengikat, guna menangani dan mengatasi perubahan iklim dinilai makin mendesak, soalnya dampak dari perubahan iklim juga makin nyata.

Dari uraian diatas, dengan lahirnya Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) melalui Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang, Organisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dijabarkan lebih lanjutnya dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/ MenLHK-II/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen LHK. Harapan dan tujuan kedepan dapat menjawab tantangan penanganan perubahan Iklim di indonesia, khususnya implementasi REDD+ secara resmi.

"Saya rasa semua (negara) secara umum, Namun bicara tentang perubahan iklim ada beberapa negara akan lebih besar merasakan impact atau lebih duluan. Negara letak kepulauan, memiliki tingkat kerentanan dengan perubahan iklim dan negara tropis, juga jika tidak menjaga mengalami dampak yang besar," ujar Novia Widyaningtyas S.Hut, M.Sc saat mengutarakan implikasi yang terjadi akibat perubahan iklim (climate change) kepada pewarta BeritaHUKUM.com, saat sesi jeda ketika workshop yang diadakan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) di Jakarta pada Selasa (4/8).

Workshop nasional, "Review Status Implementasi REDD+ di Indonesia dan Langkah ke depan" yang
diadakan oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) yang bertempat di Menara Hotel Peninsula, Jakarta, Selasa (4/8). Acara ini dihadiri pula oleh peserta yang terdiri dari Wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (termasuk pilot provinsi REDD+) swasta, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga riset, Pokja/komda REDD+, Mitra internasional, serta Perwakilaan pelaku kegiatan REDD+ (DA). Adapun jumlah peserta worshop kali ini berkisar 150 orang.

Selaku kepala Perubahan Iklim Pusat Standardisasi dan Lingkungan, Novia (sapaan akrab)-pun mengungkapkan, "yang ingin kami capai dari workshop ini kedepannya, cakupan mengenai metodologis, monitoring sistem (papatab teknis), mekanisme pendanaan, serta regulasi belum cukup memadai dan belum menjawab semua kebutuhan. Nantinya, kami akan melakukan review juga agar tidak terjadi Gap analisis regulasi," jelas Novia, yang lulusan S2 dengan kajian bidang, Natural Resources.

"Tugas substansial itu merupakan penggabungan tugas dan fungsi kementerian (Dirjen PPI, KemenLHK) dan dua Lembaga (Dewan Nasional Perubahan Iklim dan Badan Pengelola REDD+). Perlu koordinasi mengenai implementasi REDD+ dengan pihak/institusi terkait," tambah Novia.

Sementara, "Harapannya menghasilkan output, yakni Ter-komunikasikan status terkini, negosiasi internasional tentang REDD+. Diketahuinya status terkini impelementasi REDD+ di Indonesia, dan Terjaringnya input dari para peserta workshop; mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya dalam rangka implementasi penuh REDD+ di Indonesia. " tutupnya.(bh/mnd)


Bookmark and Share
 

DPR: UU Hak Cipta Untuk Hindari Kesewenang-wenangan | Friday 29 May 2015 16:04:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembatasan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bertujuan agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang dan sesuai dengan asas kemanfaatan. Hal ini disampaikan oleh Perwakilan DPR Didi Mukrianto dalam sidang yang digelar pada Rabu (27/5) di Ruang Sidang Plen ...


Tembakan Peringatan Hentikan Mobil Pengusaha BBM, Polisi Amankan 2,5 Ons Sabu | Friday 29 May 2015 06:50:09

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kejaran Unit Reserse Narkoba Polres Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Selasa (26/5) malam sekitar pukul 23.20 WITA terhadap sebuah mobil yang dikendarai oleh pelaku Hengki (43) dan Justan (24), keduanya mengaku sebagai warga Jl. Kedondong, Samarinda. Aksi yang dimulai di Jl. Gajah Mada, bantaran Tepian Mahakam memb ...


Pria Gangguan Jiwa Mengamuk Hingga Tewaskan 3 Orang dan 8 Lainnya Luka-Luka di Samarinda | Thursday 28 May 2015 20:21:18

SAMARINDA, Berita HUKUM - Seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang diketahui barnama Tamrin Nur (38) warga Jl. Dr. Soetomo pada, Selasa siang (19/5) lalu mengamuk dan menyerang warga dengan membabi buta di Jalan Pulau Kalimantan, Kota Samarinda, mengakibatkan 3 orang tewas dan delapan orang lainnya mengalami luka-luka.

Sejumlah
...


BNNP Kaltim Kini Gencar Razia Pengguna Narkoba di Tempat Hiburan Malam | Thursday 28 May 2015 19:23:54

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tim gabungan yang dipimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur, bersama Polisi Militer dan Satpol PP kembali pada, Sabtu (24/5) malam menggelar razia pada sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di kota Tepian Samarinda, sebagai ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam razia yang di bagi beberapa tim
...


Aksi Demo KSPI Terkait BPJS, Menkes dan Pemerintahan Jokowi Tidak Serius dan Tidak Pro Rakyat | Thursday 28 May 2015 14:29:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga akhir Mei 2015 ini, baru 143 juta jiwa rakyat indonesia yang terakses BPJS, dan masih ada 110 juta jiwa yang belum teserap BPJS.

Dari 143 juta jiwa, baru 82 juta orang miskin yang terdaftar di BPJS Kesehatan, yang iuranya di tanggung oleh Pemerintah, artinya dari total keluarga miskin hampir 28 juta KK, atau sekita
...


Bambang Widjojanto Kembali Ajukan Praperadilan | Thursday 28 May 2015 12:31:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto kembali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Tadi pagi sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata pengacara Bambang, Bahrain melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu, (27/5).

Bambang pada Rabu (20/5) menarik gugatan praperadilan terhad
...




   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com