Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Cukai
Cukai Ponsel Harus Mempertimbangkan Kalangan Tertentu
Tuesday 19 Feb 2013 00:57:58
 

Ponsel (Foto: ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap rencana pengenaan cukai terhadap telepon seluler (ponsel) jangan sampai mengganggu tujuan Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yakni menambah konektivitas.

Deputi Kemenko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengkritik rencana kebijakan Kementerian Keuangan tersebut dengan mengatakan Kementerian Keuangan harus memahami filosofi dan tujuan dilakukannya cukai terhadap ponsel.

Edy mengungkapan bahwa untuk menarik investasi untuk industri elektronik, khususnya ponsel, pemerintah harus memberikan kebijakan yang menggoda para investor besar. Menurutnya kebijakan tax holiday yang sudah diterapkan tidak cukup untuk menarik para investor apabila iklim investasi yang ada belum dianggap kompetitif dengan negara-negara lain. Ini agar Kemenkeu tidak menganggap semua ponsel merupakan barang mewah, sehingga komunikasi masyarakat di pedesaan tetap terjaga.

“Kalau (ponsel) itu dianggap barang mewah karena harganya atau menganggu kesehatan kena Undang-Undang (UU) nya boleh. Tapi kalau untuk komunikasi jangan sampai masyarakat di pedesaan kehilangan komunikasi, kan MP3EI mengharapkan konektivitas,” ujar Edy dikantornya, Jakarta, seperti dilansir investor.co.id, Senin (18/2).

Pengendalian impor ponsel sebelumnya juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang peraturan impor telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet.

Menurut Edy ketersediaan informasi dan komunikasi merupakan hal paling penting dalam MP3EI. Untuk itu dia menghimbau supaya Kemenkeu mencari alternatif kebijakan lain yang bisa dilakukan untuk menambah penerimaan negara.

Dia juga mengakui saat ini konsumsi masyarakat terhadap barang elektronik, khususnya ponsel, sangat tinggi jumlahnya. Namun, investasi di sektor elektronik sangat sedikit.

“Artinya manfaat ekonominya tidak banyak. Kita tidak mau jadi sasaran pasar, sekarang bagaimana tidak hanya melindungi konsumen namun supaya investor mau investasi di sini. Investasi harus diseleksi sesuai standarisasi nasional Indonesia, tapi jangan di batasi. Tidak cukup tax holiday, yang penting kenyamanan investasi,” tandasnya.” pungkasnya.

Sementara itu Menteri Perindustrian MS Hidayat pekan lalu mengatakan, investasi tetap harus digalakkan. "Hampir semua kebutuhan ponsel dalam negeri dipasok oleh produk impor. Itu sebabnya kita harus menggalakkan investasi di bidang industri khusus tadi, yakni bidang ponsel," kata Hidayat di Jakarta.(dbs/bhc/mdb)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar

3 Anak di Jakarta Meninggal karena Hapatitis Akut yang Masih 'Misterius'

HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Vespa World Days 2022 Siap Digelar Juni di Bali

Wakil Ketua MPR investasi Telkomsel ke GOTO berpotensi pidana

Benny Rhamdani Minta Kemnaker Tindak Tegas dan Cabut Izin P3MI Pemalsu Dokumen Penempatan PMI

Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022

Rugikan Petani Sawit, Larangan Ekspor CPO Harus Segera Dicabut

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2