Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Ahok
'Ahok Masih di Rutan Mako Brimob karena Kedekatannya dengan Jokowi'
2018-04-01 19:16:53
 

Ilustrasi. Terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok keluar dari mobil tahanan.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai pihak mempertanyakan sebagaimana pakar hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, yang juga mengungkapkan terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, belum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kemungkinan karena Ahok dekat dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Faktor kedekatan itulah yang membuat institusi pemerintah, baik Kejaksaan maupun Ditjen Pemasyarakatan, takut memindahkan Ahok ke Lapas dari rumah tahanan (Rutan) Mako Brimob.

"Ya kita semua tahu Ahok ini siapa, orang yang dekat dengan Jokowi. Ini kalau kita melihat dari asumsi di luar aturan ya," kata dia, Minggu (1/4).

Adanya kesan kedekatan Ahok dengan Jokowi itu, menurut Asep, membuat aparat pun membiarkan Ahok tetap berada di rutan Mako Brimob. "Ya itulah, merasa dilindungi oleh penguasa. Aparat di bawahnya jadi tidak berani mengeksekusi," ungkap dia.

Asep berpendapat, Ahok akan dipindahkan ke Lapas bila Jokowi turun tangan dengan meminta kepada jajarannya memindahkan Ahok ke Lapas seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang 12/1995 tentang Pemasyarakatan. "Kalau Jokowi mengatakan silakan bawa ke Lapas, nah semua akan ikut itu. Saya kira, ini ada di tangan Jokowi. Kalau saya boleh curiga begitu," ujar dia.

Menurut Asep, tak ada masalah jika pemerintah turut campur dalam penahanan kasus Ahok karena persoalan di ranah meja hijau telah selesai. Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Ahok juga sudah ditolak Mahkamah Agung. Putusan atas perkara kasus tersebut sudah inkrah.

Menurut Asep, pemerintah melanggar Undang-undang 12/1995 tentang Pemasyarakatan, karena tidak menjebloskan Ahok ke Lapas. "Sesungguhnya kalau sudah inkrah dan PK ditolak, artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak menempatkan di Lapas. Ini pelanggaran betul terhadap UU Pemasyarakatan," tegas Asep.(um/rd/republika/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Ahok
 
  Terkait Kewarganegaraan Ayah Ahok, Inilah Tanggapan Yusril Atas Surat Terbuka Adik Ahok
  'Ahok Masih di Rutan Mako Brimob karena Kedekatannya dengan Jokowi'
  Tim GNPF Pertanyakan Terpidana Ahok Masih Ditahan di Mako Brimob
  MA Menolak PK Ahok, Pelapor Ahok Menilai Langkah MA Sudah Tepat
  Chairul Huda: MA Dipastikan Akan Menolak PK Ahok
 
ads

  Berita Utama
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara

 

  Berita Terkini
 
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Narkoba, Satu Bandar Tewas

Legislator Desak Pemerintah Tuntaskan Kebocoran Pipa Minyak di Balikpapan

Jembatan Ambruk, Pemerintah Bisa Dipidana

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2