Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
TKI
Sibuk Urus Politik, Demokrat Minta Nusron Wahid Dicopot dari BNP2TKI
2018-11-03 19:21:57
 

Nusron Wahid.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tujuan pendirian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) baik, yaitu untuk mengoordinasikan dan mengatur penempatan dan perlindungan TKI.

Namun di bawah kepemimpinan Nusron Wahid, lembaga tersebut tidak pernah menunjukan kinerja yang baik dan bermanfaat bagi TKI. Bahkan sang pimpinan yang notabene merupakan politisi Partai Golkar itu lebih banyak membahas politik ketimbang masalah TKI.

Begitu kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi kematian TKI atau pekerja migran Indonesia (PMI) asal Majalengka, Tuty Tursilawati yang dieksekusi mati di Arab Saudi tanpa notifikasi atau pemberitahuan sebelumnya kepada pemerintah Indonesia.

"Kepala BNP2TKI tampaknya kurang bicara tentang perlindungan TKI di depan publik, tapi lebih banyak bicara politik dan pilpres serta hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan tupoksinya," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/11).

Akibatnya, sambung Ferdinand, lembaga itu hanya menjadi beban APBN dan beban calon tenaga kerja yang ingin ke luar negeri.

Dia tidak sepakat BNP2TKI dibubarkan. Namun demikian, dia menilai bahwa Nusron Wahid yang harus diganti agar lembaga tersebut benar-benar memberikan perlindungan kepada TKI di luar negari.

"Saya usul, sebaiknya jangan dibubarkan. Tapi diganti pemimpinnya agar BNP2TKI lebih berguna lagi ke depan," harapnya.

"Tapi jika memang tak bisa diharapkan lagi, silakan bubarkan karena percuma saja. Alihkan semua masalah TKI menjadi direktorat tersendiri di Kemenaker. Ini lebih baik," pungkas Ferdinand.(ian/RMOL/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > TKI
 
  Sibuk Urus Politik, Demokrat Minta Nusron Wahid Dicopot dari BNP2TKI
  'Segel' Kedubes Arab Saudi, Demonstran Protes Eksekusi Mati Tuti Tursilawati
  TKI Dipancung Tanpa Notifikasi, Gerindra: Bukti Jokowi Tidak Dipandang Dunia Internasional
  Eksekusi Mati Tuti Wujud Kerentanan Pekerja Migran Perempuan di Arab Saudi
  Kemenaker Gelar Rakor LTSA dan Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural
 
ads

  Berita Utama
Polisi Bekuk Premanisme di Diskotik Bandara yang Mengakibatkan 2 Korban Tewas

Sekber Pers Indonesia: Tangkap Pelaku Pembunuh Wartawan Dufi!

Jenazah Dufi, Korban Dalam Drum Dimakamkan di TPU Semper Cilincing

Peserta Kirab Pemuda 2018 Diharapkan Mampu Berimajinasi, Jangan Berhenti Menulis dan Membaca tentang Indonesia

 

  Berita Terkini
 
Diduga Kurang Respon Tuntutan Warga, Kantor Polsek Adonara Timur Dirusak Warga

Polisi Bekuk Premanisme di Diskotik Bandara yang Mengakibatkan 2 Korban Tewas

Rapat Paripurna DPRD Kaur Menyetujui 7 Raperda Tahun 2018

Pemprov DKI Jakarta Adakan Penghapusan Sanksi Administrasi Tiga Jenis Pajak

DPR Komitmen Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2