Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
14 Negara Pasifik Hadiri Forum IPPP
2018-07-23 12:13:58
 

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 14 negara di Kawasan Pasifik menghadiri forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainaibility yang digelar di Jakarta, Senin-Selasa (23-24/7). Pertemuan ini merupakan forum kemitraan parlemen baru antara Indonesia dan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, IPPP merupakan inisiatif DPR RI dalam mencari terobosan baru untuk mengembangkan kerja sama kemitraan di berbagai bidang, khususnya ekonomi, dengan negara-negara di Kawasan Pasifik.

"Agenda IPPP ini untuk mempererat hubungan diplomasi antara Parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik. Alhamdulilah, dari 16 negara ada 14 negara yang hadir dan 9 Ketua DPR," ungkap Nurhayati, usai gala dinner sebagai simbol penyambutan kepada seluruh delegasi, di Jakarta, Minggu (22/7) malam.

Ke-14 negara tersebut adalah Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Republik Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia dan Kaledonia Baru.

Politisi Partai Demokrat ini menuturkan, sidang yang mengangkat tema tentang pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan maritim ini merupakan momentum bersejarah karena pertama kalinya bagi Indonesia dan negara-negara pasifik saling bertemu guna memperat konektivitas.

"Tadi sudah dilakukan beberapa pertemuan bilateral. Mereka mengatakan sangat berterima kasih atas keramatamahan masyarakat Indonesia. Kita semua sepakat hubungan yang sudah dekat ini perlu ditingkatkan lagi," papar Nurhayati.

Di sisi lain ia menambahkan, melalui forum ini diharapkan negara-negara Pasifik dapat mengenal lebih jauh budaya serta karakteristik bangsa Indonesia yang begitu beragam. Sama seperti negara Pasifik, Indonesia juga memiliki masyarakat yang berasal dari rumpun Melanesia dan Polynesia.

"Hal-hal seperti ini perlu juga kita kenalkan supaya mereka memahami bahwa inilah Indonesia. Kita adalah negara kesatuan republik yang berdaulat dan tidak pernah membedakan suku maupun etnis. Itu kita tekankan dan mereka sangat terbuka, bisa dirasakan dari welcome dinner malam ini. Mereka begitu menyatu dan merasa berada di daerah mereka sendiri," tandas Nurhayati.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  Fahri Hamzah: DPR Punya 'Hak Ganggu'
  Daulat Rakyat Ada pada DPR
  DPR Beri Kesempatan Rakyat Sampaikan Kritik
  Sidang Tahunan dan Sidang Bersama Berlangsung Khidmat
  Sekjen DPR Tekad Bangun Tradisi Intelektual di Kompleks Parlemen
 
ads

  Berita Utama
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR

Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

 

  Berita Terkini
 
Merasa Dirugikan, Rizal Ramli Tuntut Surya Paloh Ganti Rugi 1 Triliun

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

TNI Dirikan 1.300 MCK Darurat di Pengungsian Palu

Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional

Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2