Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
KPU
2 Komisioner KPU RI Dipecat, Pengamat: Indikasi Kuat Kecurangan Pilpres 2019
2020-03-20 19:19:05
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dua komisioner dipecat yaitu Wahyu Setiawan dan Evi Novida Ginting disebut menjadi dugaan kuat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terlibat kecurangan Pilpres 2019.

"Bobrok KPU mulai terbongkar mulai dari Wahyu Setiawan, sekarang Evi Novida Ginting. Keduanya dipecat. Ini menjadi indikasi kuat kecurangan Pilpres 2019," kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Kamis (19/3).

Kata Muslim, dalam keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan peringatan keras terhadap Ketua KPU dan empat komisioner KPU lainnya.

"Kerja KPU kolektif kolegial tentunya keputusan seorang komisioner tidak bisa dilepaskan keputusan bersama komusioner lainnya," tegas Muslim.

Muslim mengatakan, rakyat Indonesia makin mengetahui KPU diisi orang-orang yang tidak jujur. "Kecurangan Pilpres 2019 akan terbongkar sendirinya," jelas Muslim.

DKPP tidak hanya memecat Evi Novida Ginting Manik dalam sidang yang berlangsung hari, Rabu (18/3).

DKPP juga memberikan peringatan keras terhadap Ketua KPU dan empat komisioner KPU lainnya.

"Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu I Arief Budiman selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia," kata Pelaksana Tugas Ketua DKPP Muhammad saat membacakan putusan sidang di Gedung DKPP, Jakarta Pusat.(gelora/bh/sya)




 
   Berita Terkait > KPU
 
  MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019
  Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber'
  2 Komisioner KPU RI Dipecat, Pengamat: Indikasi Kuat Kecurangan Pilpres 2019
  KPU: Jaga Kepercayaan Publik Lewat Situng
  Fadli Zon Sarankan KPU Prioritaskan Masyarakat Belum Masuk DPT
 
ads1

  Berita Utama
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)

Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020

Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia

Polri Berhasil Gagalkan Peredaran 200 Kg Sabu Jaringan Internasional

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kasus Korupsi Dana Hibah NPC, Pengacara Sujiono dan Hakim Minta Jaksa Hadirkan Irianto Lambrie ke Persidangan

Hadiri Pelantikan Pengurus PMI DKI, Anies Berpesan Pentingnya Peran PMI di Masa Pandemi

IPW: Polri Seperti Tidak Peduli Jemput 2 Buronan Kakap yang Ditangkap AS

Ekonomi Anjlok Bukti Slogan 'Kerja, Kerja, Kerja' Sebatas Ilusi

Penyelesaian RUU PDP Semakin Krusial

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2