Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri
2017-10-22 09:08:20
 

Ilustrasi. Ekonom Faisal Basri.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior Faisal H Basri menyoroti hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang ekonomi selama tiga tahun ini. Dalam analisisnya, pemerintahan Jokowi mengantongi rapor merah dalam membenahi perekonomian nasional.

Menurut Faisal, selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi ternyata angka pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan. Padahal di era sebelumnya, angka pertumbuhan ekonomi cukup stabil.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 5,01 persen. Sementara pada tahun lalu angka pertumbuhannya sebesar 5,02 persen.

"Yang perlu dikoreksi kenapa keseimbangan zaman Pak Jokowi itu turun terus pertumbuhan ekonominya. Industri manufaktur juga ikut turun," ujarnya di Jakarta, Sabtu (21/10).

Meski demikian, selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan ikut turun. Tercatat sejak September 2014, tingkat kemiskinan sebesar 10,96 persen.

Namun, angkanya naik menjadi 11,22 persen pada Maret 2015. Kemudian kembali turun menjadi 11,13 persen di September 2015.

Angka itu bergerak ke level 10,86 persen di Maret 2016. Hingga September 2016 turun menjadi 10,7 persen.

Sedangkan saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari seluruh penduduk. Sementara untuk ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio juga mengalami penurunan menjadi 0,393 per Maret 2017 jika dibandingkan yang sebelumnya berada di posisi 0,394 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Yang patut disyukuri dari jumlah orang miskin turun melambat. Kemudian ketimpangan juga sudah di bawah 0,4," tutur mantan sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.(cr4/JPC/jpnn/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
  Jokowi Harus Buktikan Keluarganya Bukan Anggota PKI dengan Tes DNA
  Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
  Habib Rizieq Shihab: Pak Jokowi, Tegakkan Keadilan, Jangan Hanya Fokus Pencitraan
  4 Tahun Jokowi Berkuasa: Masih Gagal di Bidang Pemberantasan Korupsi
 
ads

  Berita Utama
Pernyataan Hence Mandagi Selaku Ketua Tim Formatur Dewan Pers Independen

Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia

Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

 

  Berita Terkini
 
Ahli: Peradi Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat Berdasar UU Advokat

Pernyataan Hence Mandagi Selaku Ketua Tim Formatur Dewan Pers Independen

Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia

Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Brigjen Maruli Simanjuntak Resmi Jabat Danpaspampres

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2