Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri
2017-10-22 09:08:20
 

Ilustrasi. Ekonom Faisal Basri.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior Faisal H Basri menyoroti hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang ekonomi selama tiga tahun ini. Dalam analisisnya, pemerintahan Jokowi mengantongi rapor merah dalam membenahi perekonomian nasional.

Menurut Faisal, selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi ternyata angka pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan. Padahal di era sebelumnya, angka pertumbuhan ekonomi cukup stabil.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 5,01 persen. Sementara pada tahun lalu angka pertumbuhannya sebesar 5,02 persen.

"Yang perlu dikoreksi kenapa keseimbangan zaman Pak Jokowi itu turun terus pertumbuhan ekonominya. Industri manufaktur juga ikut turun," ujarnya di Jakarta, Sabtu (21/10).

Meski demikian, selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan ikut turun. Tercatat sejak September 2014, tingkat kemiskinan sebesar 10,96 persen.

Namun, angkanya naik menjadi 11,22 persen pada Maret 2015. Kemudian kembali turun menjadi 11,13 persen di September 2015.

Angka itu bergerak ke level 10,86 persen di Maret 2016. Hingga September 2016 turun menjadi 10,7 persen.

Sedangkan saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari seluruh penduduk. Sementara untuk ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio juga mengalami penurunan menjadi 0,393 per Maret 2017 jika dibandingkan yang sebelumnya berada di posisi 0,394 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Yang patut disyukuri dari jumlah orang miskin turun melambat. Kemudian ketimpangan juga sudah di bawah 0,4," tutur mantan sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.(cr4/JPC/jpnn/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  'Inpres Anti-Gaduh' Dituding sebagai Persiapan Jokowi Jelang Tahun Politik 2019
  Presiden Jokowi Bersyukur Ijab Kabul Pernikahan Kahiyang-Bobby Berjalan Lancar
  Tak Mampu Atasi Pengangguran, Aktivis: Demi Bangsa Jokowi Jangan Ambisi 2019
  Acara Pernikahan Kahiyang, Jokowi Terlihat Hedonis dan Inkonsisten
  Fadli Zon: Demokrasi Indonesia Mundur Selama Dipimpin Jokowi
 
ads

  Berita Utama
Panglima TNI: Proxy War Bisa Hancurkan Negara Tanpa Peluru

Kombes M Iqbal Kini Resmi Menjabat Karo Penmas Divisi Humas Polri

Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

 

  Berita Terkini
 
Asas Ne Bis In Idem Tidak Berlaku untuk Setya Novanto

Panglima TNI: Proxy War Bisa Hancurkan Negara Tanpa Peluru

Kombes M Iqbal Kini Resmi Menjabat Karo Penmas Divisi Humas Polri

Jelang Pilkada Serentak 2018, Polda Jatim Gelar Sispam

Mintarsih A. Latief Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel ke Bawas MA

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2