Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pertanian
37 PPL Pertanian Tuntut BKDPSDM Kaur Keluarkan Verifikasi Sarat Tes P3K
2019-02-22 04:09:34
 

Tampak saat rombongan PPL menyampaikan tuntutannya di halaman kantor BKDPSDM Kaur.(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Demi memperjuangkan untuk dapat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sekitar 38 orang Penyuluh Pertanian Honorer Harian Lepas berkumpul didepan kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu untuk mendapatkan verifikasi sebagai sarat mengikuti tes P3K pada Kamis (21/2).

Menurut keterangan salah satu dari PPL, Saipun Nizar mngatakan bahwa, "sebenarnya tuntutan kami hanya mengharapkan BKDPSDM Kaur mengakomodir permintaan untuk dapat mengeluarkan hasil verifikasi, kendati Kabupaten Kaur belum bisa melaksanakan rekrutmen tes P3K tersebut," ungkap Saipun, Kamis (21/2).

"Tapi kami PPL ini dapat mengikuti tes di Kabupaten lain, bila verifikasi tersebut sudah dikeluarkan oleh BKDPSDM Kaur.

"Sebagai dasar kami ,Kementerian Pertanian sudah merekomendasikan untuk mengikuti tes P3K tersebut, dan sebagai bahan pertimbangan berikutnya Kabupaten Bengkulu Tengah sudah mendapatkan verifikasi dari BKDPSDM Bengkulu Tengah, sehingga kami menuntut kenapa Kaur tidak mau mengeluarkannya," tegas Saipun.

Sementara, Sekertaris BKDPSDM:Sipta Mirip, SE menyampaikan di kerumunan PPL tersebut, kendala Kabupaten Kaur tidak bisa mengeluarkan verifikasi tersebut adalah:

1. Adanya dasar berita acara dari unsur terkait.

2. Dari KemenPAN RB sudah menutup untuk melakukan pendaftaran pada Rabu malam pukul 24.00 Wib.

"Bila saat ini dipaksakan untuk mengeluarkan verifikasi lagi, ini percuma karena tidak bisa lagi untuk mendaftar," ungkap Sipta.

Sipta juga menambahkan, sebagai Sekertaris tidak bisa mengambil kebijakan, "ini perlu koordinasi lagi dengan kepala dinas, Sekda dan bahkan ke Bupati agar tidak ada dikemudian hari melanggar aturan," pungkas Sipta dengan para Honor Harian Lepas Pertanian tersebut.(bh/aty)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

 

  Berita Terkini
 
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana

Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran

Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh

Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat

Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2