Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
HAM
4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Moeldoko: Penegakkan Hukum dan HAM Alami Progress
2018-10-23 17:05:38
 

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.(bh/amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, penegakkan Hukum dan HAM era 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK mengalami kemajuan (progress). Salah satunya dengan terbukanya akses keluarga korban ke Istana dan melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam, Jaksa Agung, Komnas HAM.

"Pemerintah telah membuka akses seluas-luasnya kepada semua pihak, termasuk keluarga korban, diantaranya Istana membuka pintu kepada keluarga yang melakukan Kamisan," kata Moeldoko yang ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/10).

Meski demikian, lanjut mantan Panglima TNI era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, tak mudah bagi pemerintah untuk bisa membongkar persoalan-persoalan di masa lalu.

"Tujuannya adalah untuk mencari bagaimana sebenarnya persoalan masa lalu yang cukup rumit dan segera diselesaikan dengan cara-cara prioritas. Jadi sebenarnya ada progressnya," jelas Moeldoko.

Ia mengatakan, pemerintah telah menawarkan pendekatan secara yuridis dan non-yuridis, namun pemerintah belum menemukan formula yang pas dalam penyelesaian kasus penegakkan Hukum dan HAM.

"Jadi, ini memang proses. Tidak bisa persoalan masa lalu yang begitu rumit bisa diselesaikan dalam tempo cepat. Ini mesti perlu ada kesabaran dari semua pihak. Bukan berarti pemerintah tidak berbuat. Sudah melakukan sesuatu," tukasnya.

Diketahui, Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2018 genap berusia 4 tahun. Berbagai tanggapan dari para pihak dalam menyikapi capaian pemerintahan Jokowi-JK selama 4 tahun memimpin Indonesia.

Sejumlah pihak dari koalisi menilai capaian Jokowi-JK bisa dikatakan berhasil dalam bidang infrastruktur, pembangunan, maupun ekonomi. Sementara pihak oposisi, menyoroti, tak banyak proses penegakkan Hukum dan HAM yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.(tribunnews/bh/amp)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

 

  Berita Terkini
 
Gatot Nurmantyo: Purnawirawan Harus Bangkit Atau Negara Punah

Ketua DPR: Kita Harus Bangga Maha Karya Indonesia Diakui Dunia

Ribuan Massa dari Banten Sudah Bergerak Ke Gedung MK

BW: Keterangan Saksi Anas 02 dan Anas 01 Sama

Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2