Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Makar
5 Orang Tersangka Dugaan Permufakatan Makar Dikenakan Pasal 107 dan Pasal 110 KUHP
2017-04-04 06:22:32
 

Ilustrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Senin (5/12).(Foto: BH /as)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tersangka kasus dugaan permufakatan makar oleh Muhammad Gatot Saptono alias Muhammad Al Khaththath sebagai Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Zainudin Arsyad, Irwansyah, Dikho Nugraha dan Andre, telah melakukan dua kali pertemuan membahas dugaan upaya permufakatan makar. Pertemuan pertama dilakukan di Kalibata, Jakarta Selatan dan pertemuan kedua di Menteng, Jakarta Pusat.

Lima tersangka kasus dugaan makar telah melakukan pertemuan dan menyiapkan sejumlah rencana untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia yang sah, termasuk menduduki Gedung DPR-MPR RI.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, Polisi telah menangkap lima orang tersangka dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

"Sudah kami tahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Jadi pada dasarnya yang bersangkutan kami kenakan Pasal 107 dan Pasal 110 KUHP. Jadi itu adalah permufakatan makar," ujar Kombes Argo di Jakarta, Senin (3/4).

Dikatakan Argo, tujuan utama pertemuan itu untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

"Jadi ada permufakatan di dua lokasi. Ada beberapa hal dihasilkan rapat. Selain menggulingkan pemerintah sah, juga ada pembahasan pemberian dana di situ. Ada dana yang direncanakan, ada beberapa dana ditelusuri dan kemarin juga digunakan kegiatan unjuk rasa, ada yang digunakan untuk sewa bus, logistik semua ada di situ. Di tempat pertemuan itu juga akan duduki DPR-MPR," katanya.

Menurutnya, para tersangka sudah merinci langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menduduki Gedung DPR-MPR RI.

"Di situ sampai terinci, masuk ke gedung DPR-MPR ada beberapa jalan yang dilewati. Ada juga caranya untuk menabrakan kendaraan truk di pagar belakang DPR, ada juga tujuh pintu dari hasil rapat itu, gorong-gorong, jalan setapak. Jadi dengan asumsi bahwa kalau semua massa sudah masuk ke gedung DPR, akan kesulitan didorong keluar. Ini ada permufakatan dan niat," jelasnya.

Selain membahas kegiatan apa yang akan dilakukan, mereka juga membicarakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 3 miliar, penyidik sedang mendalami seputar dana Rp 3 miliar tersebut.

"Memang di sana disampaikan bahwa untuk jatuhkan pemerintah sah dibutuhkan dana Rp 3 miliar. Sedang kami dalami kembali," paparnya.

Menyoal apakah sudah diketahui siapa donator upaya makar yang rencananya akan dilaksanakan setelah pencoblosan Pilkada DKI Jakarta, tanggal 19 April mendatang, Argo menyampaikan, polisi masih menyelidikinya.

"Belum dapat (siapa donaturnya). Sedang kami dalami. Memang ada dana yang direncanakan untuk kegiatan, untuk sewa bus, logistik, semua ada (dibahas) di situ," ungkapnya.

Terkait masalah kelima tersangka kasus dugaan makar tidak mau menandatangani surat penahanan.

"Kalau tidak menandatangani berita acara penahanan tidak masalah, kita buatkan berita acara tidak mau menandatangani. Itu tidak masalah," imbuhnya.

Argo menambahkan, minimal penyidik telah mengantongi dua alat bukti sehingga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para tersangka. Penahanan dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait > Penangkapan Aktivis
 
  Kasus Penangkapan Mahasiswa Indonesia Jangan Terjadi Lagi
  Fadli Zon: Masih Ada Diskriminasi Penindakan Hukum
  Sejumlah Aktivis Ditangkap, Rezim Jokowi Tunjukkan Fobia Kritik
  Polisi Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Firza Husein
  Kapolda Metro Jaya Membantah kalau Firza Husein Tak Dimonitor Kesehatannya
 
ads

  Berita Utama
Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

Waspadai Gagal Bayar Pembangunan Infrastruktur dengan Utang

Pengusaha Batubara Melapor ke Propam, Diduga Diperas Oknum Penyidik Polri

Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

 

  Berita Terkini
 
Demo Mahasiswa di Depan Istana Berakhir Ricuh, 9 Orang Diamankan

Sejarawan A B Kusuma Sayangkan Sulit Mengakses Arsip Otentik di Arsip Nasional/ ANRI

Pemerintah Jangan Gegabah Mewajibkan E-Toll

Berkas Kasus Narkoba Artis Pretty Asmara Telah Dinyatakan P-21 oleh Kejati DKI Jakarta

Penegakan Hukum dan Pengawasan Sektor Lingkungan Belum Efektif

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2