Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Presidential Threshold
5 Partai Usung Presidential Threshold 25 Persen, Yusril: Mereka Anti Demokrasi!
2017-07-18 06:10:17
 

Ilustrasi. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta.(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - lima paket krusial revisi Undang-Undang yang didalamnya terdapat poin tentang ambang batas pencapresan atau Presidential Threshold (PT) akan diputuskan dalam sidang paripurna pada 20 Juli 2017.

Namun demikian, hingga kini belum ada kesepakatan antar fraksi yang menolak dan mendukung terhadap usulan Presidential Treshold 25 persen. Dalam hal ini, terdapat lima partai yang tetap mendukung usulan Presidential Threshold 25 persen.

Lima partai besar yang tetap mendukung Presidential Threshold 25 persen tersebut yakni, PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura. Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menganggap lima partai yang tetap ngotot mendukung Presidential Threshold 25 persen itu anti demokrasi.

"Kelima partai itu anti demokrasi dan konstitusi. Yang ada di kepala mereka hanya kepentingan," kata Yusril saat dikonfirmasi Okezone, Senin (17/7).

Menurut Yusril, lima partai besar tersebut sengaja mendukung Presidential Treshold 25 persen karena ingin menjegal partai lain yang ingin ?mengusung calon presiden pada Pemilu serentak 2019.

"Kepentingannya adalah calon mereka ?saja yang bisa maju, namun mencoba menutup-nutupinya dengan alasan-alasan di luar logika hukum sama sekali," pungkasnya.(muf/okezone/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Presidential Threshold
 
  5 Partai Usung Presidential Threshold 25 Persen, Yusril: Mereka Anti Demokrasi!
  Presidential Threshold Tidak Dibutuhkan Lagi
  7 Fraksi Sepakat Presidential Threshold Langgar Putusan MK
 
ads

  Berita Utama
Konpress Bersama Polri, BNN dan Menkeu terkait Tangkapan Sabu 1 Ton di Kapal Laut Wanderlust

Udin Mulyono Divonis 3 Tahun Penjara terkait Korupsi Dana Hibah KONI

Sabu 6,52 Kg dengan 2 Bandar dari Batam ke Jakarta Melalui Jalur Darat Berhasil di Tangkap

DPR Tetap Bekerja dan Pansus Angket Tetap Selidiki KPK

 

  Berita Terkini
 
Konpress Bersama Polri, BNN dan Menkeu terkait Tangkapan Sabu 1 Ton di Kapal Laut Wanderlust

LRT Tidak Menyentuh Masyarakat Kecil

Polsek Cimanggis Menangkap ibu yang Tega Membuang Bayinya ke Sumur

Udin Mulyono Divonis 3 Tahun Penjara terkait Korupsi Dana Hibah KONI

Marine Plastic Debris Menjadi Ancaman Baru Negara Asean

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2