Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Presidential Threshold
5 Partai Usung Presidential Threshold 25 Persen, Yusril: Mereka Anti Demokrasi!
2017-07-18 06:10:17
 

Ilustrasi. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta.(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - lima paket krusial revisi Undang-Undang yang didalamnya terdapat poin tentang ambang batas pencapresan atau Presidential Threshold (PT) akan diputuskan dalam sidang paripurna pada 20 Juli 2017.

Namun demikian, hingga kini belum ada kesepakatan antar fraksi yang menolak dan mendukung terhadap usulan Presidential Treshold 25 persen. Dalam hal ini, terdapat lima partai yang tetap mendukung usulan Presidential Threshold 25 persen.

Lima partai besar yang tetap mendukung Presidential Threshold 25 persen tersebut yakni, PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura. Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menganggap lima partai yang tetap ngotot mendukung Presidential Threshold 25 persen itu anti demokrasi.

"Kelima partai itu anti demokrasi dan konstitusi. Yang ada di kepala mereka hanya kepentingan," kata Yusril saat dikonfirmasi Okezone, Senin (17/7).

Menurut Yusril, lima partai besar tersebut sengaja mendukung Presidential Treshold 25 persen karena ingin menjegal partai lain yang ingin ?mengusung calon presiden pada Pemilu serentak 2019.

"Kepentingannya adalah calon mereka ?saja yang bisa maju, namun mencoba menutup-nutupinya dengan alasan-alasan di luar logika hukum sama sekali," pungkasnya.(muf/okezone/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Presidential Threshold
 
  Ini Alasanya Yusril Akan Menggugat Kembali Syarat Presidential Threshold Ke MK
  Soal Pencapresan PT 20%, Yusril: Jangan Ubah Demokrasi Menjadi Oligarki, Ayo Bersikap Gentlemen
  Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
  SBY dan Prabowo Sepakat Awasi Penguasa agar Tidak Melampaui Batas
  5 Partai Usung Presidential Threshold 25 Persen, Yusril: Mereka Anti Demokrasi!
 
ads

  Berita Utama
Bangsa Ini Sudah Sadar Bahwa Jokowi Sudah Tidak Sanggup Memimpin

Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara

Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid

Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

 

  Berita Terkini
 
Keppres Gaji BPIP Bertentangan dengan Keuangan Negara

Kasus Narkoba Dhawiya Putri Penyanyi Dangdut Telah Lengkap atau P21

Gaji Megawati Rp 112 Juta, Priyo Budi Santoso Malu kepada Mahathir!

Bangsa Ini Sudah Sadar Bahwa Jokowi Sudah Tidak Sanggup Memimpin

AS dan Korut Persiapkan Pertemuan Puncak Trump-Kim, Setelah Sempat Dibatalkan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2