Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
KSPI
7 Oktober: Buruh Siap Turun ke Jalan, Serentak di Berbagai Kota
2017-10-06 19:49:57
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari Kerja Layak Internasional yang jatuh pada tanggal 7 Oktober akan diperingati buruh Indonesia dengan cara unjuk rasa. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara di daerah-daerah lain, aksi akan dilakukan di pusat-pusat pemerintahan.

Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Kamis (5/10).

Menurut Said Iqbal, aksi ini mengangkat isu JAMKESTUM: JAMinan KESehatan dan Tolak Upah Murah.

Said Iqbal menilai, jaminan kesehatan akan terus menjadi persoalan karena persoalan anggaran. Oleh karena itu, KSPI mendorong agar pemerintah, melalui APBN segera menambah alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan. Ini sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap hak kesehatan bagi rakyat.

Selain itu, masih menurut Said Iqbal, sistem INA CBGs menyebabkan rumah sakit swasta banyak yang tidak mau bekerjasama, sehingga akibatnya bayak penolakan seperti yang dialami bayi Debora.

"Kami mendesak agar INA CBGs diganti dengan fee for service," kata Said Iqbal.

Dalam menyuarakan tentang perbaikan BPJS Kesehatan, relawan Jamkeswatch KSPI melakukan aksi jalan kaki dari Surabaya - Jakarta yang dimulai dari Tugu Pahlawan, Surabaya, pada tanggal 19 September 2017.

Diperkirakan, 12 hari lagi akan sampai di Jakarta.

Selain jaminan kesehatan, dalam aksi 7 Oktober buruh juga akan menyuarakan tolak upah murah.

"Kami akan mengkampanyekan upah plus 50 (upah kenaikan sebesar 50 dolar), atau setara dengan 650 ribu," kata Said Iqbal.

Kampanye upah plus 50 merupakan kampanye kaum buruh di Asia Pacific. Hal ini, karena, dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, Amerika, Australia, upah di Asia Pacific relatif rendah.

Kampanye ini sekaligus merupakan bagian dari kampanye global "End Corporate Greed." Seruan untuk mengakhiri kerakusan kapitalis.

Secara bersamaan, kampanye naik upah plus 50 juga berkorelasi dengan penolakan terhadap PHK.

PHK yang terjadi di sektor garmen, pertambangan, ritail, telekomunikasi, dan elektronik, merupakan bukti bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, menurut Said Iqbal, negara harus hadir. Memastikan adanya kepastian kerja di negeri ini.

Tentang Daya Beli Turun, KSPI Bantah Pernyataan Jokowi

Sementara, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membantah penurunan daya beli masyarakat lebih banyak disebabkan pergeseran pola belanja dari offline menjadi online seperti yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

KSPI menilai pergeseran pasar dari offline ke online justru tak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Organisasi itu malah menganggap perubahan ke arah online menimbulkan kerugian dan terjadinya PHK besar-besaran.

"Shifting ke online itu justru menyerap tenaga kerja sedikit dan menutup lapangan kerja besar-besaran. Akibat terjadinya pergeseran ke online itu lebih fatal," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, di Gedung LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2017 ini, setidak 50 ribu buruh sudah di PHK di berbagai sektor industri. Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta,

Menurut Said Iqbal, gelombang PHK ini terjadi akibat menurunnya daya beli masyarakat, yang salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan upah murah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Iqbal menyatakan Presiden Jokowi sedang berpolitik terhadap rakyat saat melontarkan pernyataan tersebut.

KSPI berpendapat sebaliknya, penurunan daya beli masyarakat sekarang terjadi akibat upah murah yang menyebabkan daya beli serta konsumsi menurun, bukan sekadar pergeseran pasar.

"Ada shifting memang dari offline ke online, tapi enggak signifikan, masyarakat kelas bawah tetap saja daya belinya turun. Karena faktanya rakyat terbebani, listrik mahal dan harga-harga semakin meningkat," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menuding isu soal turunnya daya beli masyarakat sengaja digulirkan oleh lawan politik untuk menghambat elektabilitasnya di Pemilu Presiden mendatang.

Dia mencontohkan isu penurunan daya beli masyarakat yang belakangan ini berhembus. Padahal, menurut dia, kenyataan yang ada hanyalah pergeseran dunia usaha offline menuju online.

"Ada isu daya beli turun. Itu siapa yang ngomong? Oh orang politik. Tidak apa-apa. Memang tugasnya seperti itu buat isu 2019," kata Jokowi di Ritz Carlton Kuningan, Selasa (3/10) di kutip dari cnn

Hal tersebut diungkapkan Kepala Negara pada saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2017, di Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Aulia Ersyah Marinto sebelumnya menuturkan peralihan daya beli masyarakat dari offline ke online belum bisa dibuktikan.

Pasalnya, banyak pelaku e-commerce yang masih enggan berbagi hasil pertumbuhan penjualan dan transaksinya. Hal itu juga karena kebanyakan e-commerce bukan perusahaan terbuka di pasar modal.(ete/cnn/koranperdjoeangan/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KSPI
 
  7 Oktober: Buruh Siap Turun ke Jalan, Serentak di Berbagai Kota
  KSPI Bakal Aksi Besar-besar pada 8 Agustus 2017 di 20 Provinsi
  Buruh KSPI Siap Demo 3 Hari di KPK, PN Jakpus lalu di Balai Kota DKI Jakarta
  KSPI Mengapresiasi Panja Komisi IX, KSPI Tetap Menuntut Pencabutan PP Pengupahan No 78/2015
  Kebakaran PT Mandom, Said Iqbal: Indikasinya Lalai dan Kurang Peduli Program K3
 
ads

  Berita Utama
Melecehkan Profesi Wartawan 'Pelacur', MW Resmi Dilaporkan Ke Polres Samarinda

Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri

Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

 

  Berita Terkini
 
Melecehkan Profesi Wartawan 'Pelacur', MW Resmi Dilaporkan Ke Polres Samarinda

Enam Fraksi DPR Setuju Perppu Ormas

Refleksi 3 Tahun Jokowi-JK, Utang Negara Hambat Pembangunan

Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing

DitJen Imigrasi: Syarat Pergantian Paspor Hanya E-KTP dan Paspor Lama

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2