Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
BP2MI
85 PMI di Taiwan Positif Covid-19, BP2MI Buat Timsus Selidiki Penyelenggaraan Prokes di P3MI
2020-12-03 11:36:20
 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani bersama jajarannya saat konferensi pers.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan membuat tim khusus berkolaborasi dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei atau TETO (Taipei Economic and Trade Office/TETO) untuk melakukan pengetatan, pengawasan dan evaluasi sejauh mana P3MI (Pengusaha Pengiriman Pekerja Migran Indonesia) secara efektif dan konsisten melakukan tes PCR untuk para PMI sebelum berangkat ke negara penempatan.

Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah BP2MI menyikapi dan merespon penghentian sementara kerjasama P3MI oleh otoritas Taiwan setelah ditemukan sebanyak 85 PMI terkonfirmasi positif covid-19 di Taiwan.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, 85 PMI yang terkonfirmasi positif di Taiwan adalah masalah yang sangat serius.

"Indonesia serius dalam menangani Covid-19 karena keselamatan PMI adalah hukum tertinggi," lugasnya pada Rabu (2/12), usai melakukan pertemuan dengan perwakilan TETO Taiwan untuk Indonesia.

Benny menambahkan, pihaknya juga bakal melakukan revisi terhadap Surat Edaran Kepala BP2MI tanggal 9 September 2020 yang lebih strong dengan mencantumkan sanksi terhadap P3MI yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak dapat membuktikan hasil PCR yang valid.

"Kami juga akan segera merevisi surat edaran BP2MI yang sebelumnya dikeluarkan tanggal 9 September 2020 dengan mencantumkan hal-hal lebih detil, prinsipal dan mencantumkan sanksi yang akan kami jatuhkan jika ditemukan di kemudian hari ditemukan P3MI tidak sungguh-sungguh melaksanakan protokol kesehatan," papar Benny.

Tak hanya langkah itu, BP2MI juga akan merekomendasikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar P3MI yang melanggar protokol kesehatan dan terbukti tidak melakukan tes PCR terhadap PMI untuk dicabut izinnya, begitu pula rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan agar sarkes (sarana kesehatan) yang diduga memalsukan hasil tes PCR untuk dicabut izinnya.

Selain itu, untuk penyelesaian permasalahan tersebut BP2MI meminta bantuan otoritas Taiwan untuk menginformasikan lengkap nama-nama PMI yang terkonfirmasi Covid-19 sebagai referensi untuk melakukan tracing di dalam negeri.

"Menginformasikan jika ada kebijakan protokol kesehatan baru," ujar Benny.

Sebelumnya Benny menerangkan, penghentian sementara kerjasama P3MI oleh pihak otoritas Taiwan dipicu karena adanya 85 PMI di Taiwan yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang baru tiba bulan Oktober sampai November 2020,

"Dari 85 yang dinyatakan positif, 13 sudah dinyatakan pulih dan 72 dalam proses perawatan," rinci Benny.(bh/amp)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU

Haedar Nashir: Waspada Terhadap Covid-19 adalah Bentuk Ketaqwaan

SBY Minta Pemerintah Kendalikan Defisit APBN, Jangan Berlindung di Balik UU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Raffi Ahmad akan Jalani Sidang Perdana 27 Januari 2021 di PN Depok

Joe Biden Umumkan Paket Stimulus Ekonomi AS termasuk Tunjangan Rp20 Juta Per Warga

Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi

DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

Sebanyak 42 Orang Meninggal Dunia Akibat Gempa 6,2 SR di Sulawesi Barat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2