Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilkada
ACTA Beberkan 3 Kasus Pertanda Ketidaknetralan di Pilkada DKI
2017-04-15 21:02:47
 

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhamad Taufik (kanan) melaporkan Bank DKI ke OJK dan Bawaslu atas dugaan keterlibatan kampanye paslon Ahok-Djarot.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman, menyatakan, masyarakat perlu mewaspadai hal selain potensi penipuan saat hari tenang dan pencoblosan di putaran dua Pilkada DKI Jakarta. Masyarakat juga harus mengawasi netralitas Penyelenggara Pemilu (Pemilu) Pemerintah dan Kepolisian. "Netralitas ketiga lembaga ini adalah kunci kondusifnya putaran kedua pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta," ujarnya.

Pilkada DKI Jakarta menyisakan dua pasang kandidat. Habiburokhman mengatakan masyarakat dapat segera mendeteksi segala bentuk keberpihakan. Masyarakat juga bisa segera merespons. "Selama putaran kedua kampanye ada beberapa kejadian yang membuat netralitas peyelenggara, pemerintah dan polisi untuk dipertanyakan," jelas Habiburokhman, di Hotel Ibis Menteng, Jakarta, Sabtu (15/4).

Habiburokhman mengungkapkan sejumlah kejanggalan terdapat dalam kasus pemanggilan pengurus Masjid Al Ijtihad di Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Jakarta oleh Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat terkait pemasangan spanduk syiar di masjid. Menurut ACTA selaku kuasa hukum warga, pemasangan spanduk tersebut masih dalam koridor hukum. "Isinya hanya menunjukkan sikap mereka sebagai yang didasarkan pada ajaran Alquran serta tidak berbentuk paksaan terhadap orang lain untuk mengikuti sikap mereka," ujarnya.

Di samping itu, masih ada kasus pengamanan Nanik S Deang di Jakarta Utara. ACTA mengutuk keras tindakan Panwaslu Jakarta Utara yang dikawal aparat kepolisian yang menghentikan dan mengamanakan aktivitas Nanik S Deang dan kawan-kawannya yang membagikan kaos bertuliskan "Saya Pilih Gubernur Muslim" pada Kamis (13/4) lalu. "Tindakan tersebut jelas mencederai demokrasi karena menghalangi hak masyarakat untuk berkekspresi," jelasnya.

Ketidaknetralan juga tampak di kasus rekening Lansia di Bank DKI. Habiburokhman menyesalkan tidak adanya tindakan hukum apapun yang dilakukan terhadap dugaan penggunaan fasilitas negara, yaitu Bank DKI Jakarta, yang menguntungkan pasangan calon tertentu.

Habiburokhman berharap selama masa tenang hingga hari pencoblosan nanti penyelenggara pemilu, pemerintah dan kepolisian bisa lebih menjaga netralitas. ACTA tak ingin ada pembiaran tindakan pelanggaran penggunaan fasilitas negara yang dilakukan salah satu pasangan calon. "Jangan ada pula intimidasi, tekanan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan ekspresi politiknya," kata Habiburokhman.(Ali/Reiny/republika/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Peringatan Ketua Timses Pasangan Anies dan Sandi pada Relawan, Dilarang Minta Jatah Proyek
  KPU Gelar Evaluasi Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Penetapan Hasil Pilkada 2017
  Eep Saefulloh: Posko Pemenangan Ahok Ada di Istana, Operatornya Menkopolhukam
  Haedar: Tidak Perlu Mereproduksi Isu-Isu yang Dapat Memecah Belah Bangsa
  Pilkada Jakarta Bukti Demokrasi Indonesia Semakin Matang
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita

Pemimpin Korut Kim Jong-un Putuskan Memantau Dulu 'Para Yankee Dungu' Amerika

Jadi Korban First Travel? Hubungi Posko 'Hotline' Ini jika Butuh Informasi!

Polisi Sita Ribuan Paspor, First Travel Diperkirakan Tidak Mampu Kembalikan Uang Calon Jemaah

 

  Berita Terkini
 
Galaxy Note 8 Siap Meluncur, Samsung Sebarkan Video Teaser

Meriahnya Perayaan Kemerdekaan di Istana, SBY dan Megawati Hadiri Bersama Detik-Detik Proklamasi

Presiden Sampaikan Program Pemerintah 2018 Dalam Paripurna DPR

Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM

Presiden Ucapkan Terima Kasih Disetujuinya Perppu Akses Informasi Keuangan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2