Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Kasus Wanprestasi
AFH Cawagub Kaltim No 2 Digugat karena Wanprestasi Senilai Rp 22 Milyar
2018-05-04 05:07:21
 

Pengacara Hermanto Barus, SH, MH saat menunjukkan bukti surat pendaftaran gugatan.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berota HUKUM - Calon wakil Gubernur Kalimantan Timur (Cawagub Kaltim) No Urut 2 Awang Ferdian Hidayat (AFH) digugat secara perdata atas ingkar janji atau wanprestasi atas kewajiban membayar hutang kepada Lanny V Taruli selaku Ditektur PT. Optima Kharya Capital Securities senilai Rp 22 Milyar lebih.

Laporan Wanprestasi yang dilakukan AFH oleh Lanny V Taruli melalui Pengacara Hermanto Barus, SH, MH pada kantor hukum Hermanto Barus & rekan yang berkedudukan di Gedung Jaya Lt. 7 ruang 702 Jl. M. H. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat, secara resmi mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Samarinda pada, Rabu (3/5) tercatat dengan register nomor: 62/Pdt.G/2028/PN.Smda.

Dalam gugatannya selaku kuasa hukum, Hermanto Barus kepada pewarta BeritaHUKUM.com di ruang Pers PN Samarinda mengatakan bahwa, dalam laporan wanprestasi terhadap AFH menyebutkan bahwa, AFH selaku tergugat merupakan nasabah pada PT. KSEI yang telah mengisi formulir pembukaan sub rekening Efek Perseroan pada PT. KSEI tertanggal tanggal 6 Maret 2017.

Selaku perantara pedagang efek telah melakukan atas saham - saham antara lain; saham ANTM sebanyak 150 lembar saham dari Rp 12.500 perlembar menjadi Rp 1.875.000.000.- saham PTRA sebanyak 2.500.000 lembar sajam dari 168 perlembar menjadi Rp 420.000.000,- serta saham TMPI sebanyak 2.200.000 lembar saham dari 3.413 perlembar menjadi 7.288.600.000,- dengan total sejumlah Rp 9.583.600.000,- jelas Hermanto Barus.

Hermanto juga menjelaskan bahwa, terkait hal tersebut pada tanggal 10 Juli 2017 telah melakukan tagihan pertama senilai Rp 9.583.600,000,- dan AFH yang mengaku mempunyai uang sebesar itu dan berjanji akan membayar secara cicil, terang Hermanto.

"Jadi sejak diajukan permohonan pembelian saham -saham dari tanggal 6 Maret 2017 hingga 8 Maret 2018 terkait dengan perjanjian pembukaan efek dengan total yang belum dibayar sebesar Rp 22.044.501.528. Utang AFH selaku tergugat terus bertambah sampai dengan pembayaran lunas," ujar Hermanto Barus, Rabu (3/5).

Terkait pembelian saham-saham tersebut oleh Awang Ferdian Hidayat sebagai politisi dan Anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang saat ini masuk menjadi calon wakil Gubernur Kaltim nomor urut 2 sudah 3 (tiga) kali di somasi, namun tidak mendapatkan tanggapan dari AFH. Sehingga jelas telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang telah di daftarkan gugatannya ke PN Samarinda, tegas Hermanto.

"Kami meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar tergugat AFH mematuhi dan melaksanakan putusan perkara a guo, juga memohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara a guo terhitung sejak putusan perkara a guo berkekuatan hukum tetap (in ktacht van grwijsde)," pungkas Hemanto Barus.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Wanprestasi
 
  Dugaan Penipuan, Cawagub Kaltim Awang Ferdian Terancam Dilaporkan ke Mabes Polri
  Dugaan Kasus Wanprestasi Cawagub Awang Ferdian akan Mengurangi Kepercayaan Masyarakat Pemilih
  Sidang Perdana Dugaan Kasus Wanprestasi Rp 22 Milyar Awang Ferdian Cawagub Kaltim
  Dugaan Wanprestasi Rp 22 Milyar Awang Ferdian Cawagub Kaltim Siap Disidang
  AFH Cawagub Kaltim No 2 Digugat karena Wanprestasi Senilai Rp 22 Milyar
 
ads

  Berita Utama
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP

Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan

APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim

Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

 

  Berita Terkini
 
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP

Soal Tarif Integrasi Tol JORR Rp 15.000, Ini Penjelasan Kementerian PUPR

Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan

Rachmawati Soekarnoputri: Jokowi Jauh dari Trisakti, 2019 Harus Ganti Presiden!

TNI Miliki Peran Penting Dalam Sukseskan Program Nasional

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2