Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Kasus Wanprestasi
AFH Cawagub Kaltim No 2 Digugat karena Wanprestasi Senilai Rp 22 Milyar
2018-05-04 05:07:21
 

Pengacara Hermanto Barus, SH, MH saat menunjukkan bukti surat pendaftaran gugatan.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berota HUKUM - Calon wakil Gubernur Kalimantan Timur (Cawagub Kaltim) No Urut 2 Awang Ferdian Hidayat (AFH) digugat secara perdata atas ingkar janji atau wanprestasi atas kewajiban membayar hutang kepada Lanny V Taruli selaku Ditektur PT. Optima Kharya Capital Securities senilai Rp 22 Milyar lebih.

Laporan Wanprestasi yang dilakukan AFH oleh Lanny V Taruli melalui Pengacara Hermanto Barus, SH, MH pada kantor hukum Hermanto Barus & rekan yang berkedudukan di Gedung Jaya Lt. 7 ruang 702 Jl. M. H. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat, secara resmi mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Samarinda pada, Rabu (3/5) tercatat dengan register nomor: 62/Pdt.G/2028/PN.Smda.

Dalam gugatannya selaku kuasa hukum, Hermanto Barus kepada pewarta BeritaHUKUM.com di ruang Pers PN Samarinda mengatakan bahwa, dalam laporan wanprestasi terhadap AFH menyebutkan bahwa, AFH selaku tergugat merupakan nasabah pada PT. KSEI yang telah mengisi formulir pembukaan sub rekening Efek Perseroan pada PT. KSEI tertanggal tanggal 6 Maret 2017.

Selaku perantara pedagang efek telah melakukan atas saham - saham antara lain; saham ANTM sebanyak 150 lembar saham dari Rp 12.500 perlembar menjadi Rp 1.875.000.000.- saham PTRA sebanyak 2.500.000 lembar sajam dari 168 perlembar menjadi Rp 420.000.000,- serta saham TMPI sebanyak 2.200.000 lembar saham dari 3.413 perlembar menjadi 7.288.600.000,- dengan total sejumlah Rp 9.583.600.000,- jelas Hermanto Barus.

Hermanto juga menjelaskan bahwa, terkait hal tersebut pada tanggal 10 Juli 2017 telah melakukan tagihan pertama senilai Rp 9.583.600,000,- dan AFH yang mengaku mempunyai uang sebesar itu dan berjanji akan membayar secara cicil, terang Hermanto.

"Jadi sejak diajukan permohonan pembelian saham -saham dari tanggal 6 Maret 2017 hingga 8 Maret 2018 terkait dengan perjanjian pembukaan efek dengan total yang belum dibayar sebesar Rp 22.044.501.528. Utang AFH selaku tergugat terus bertambah sampai dengan pembayaran lunas," ujar Hermanto Barus, Rabu (3/5).

Terkait pembelian saham-saham tersebut oleh Awang Ferdian Hidayat sebagai politisi dan Anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang saat ini masuk menjadi calon wakil Gubernur Kaltim nomor urut 2 sudah 3 (tiga) kali di somasi, namun tidak mendapatkan tanggapan dari AFH. Sehingga jelas telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang telah di daftarkan gugatannya ke PN Samarinda, tegas Hermanto.

"Kami meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar tergugat AFH mematuhi dan melaksanakan putusan perkara a guo, juga memohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara a guo terhitung sejak putusan perkara a guo berkekuatan hukum tetap (in ktacht van grwijsde)," pungkas Hemanto Barus.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait > Samarinda
 
  Demo Jamper Tuntut Kajari Tuntaskan Tunggakan Kasus dan Kembalikan Aset Komura
  Sudah 4 Kali Jaksa Tidak Hadirkan Terdakwa, Hakim PN Samarinda Ancam Panggil Paksa
  Jumat Besok PN Eksekusi Tanah dan Bangunan di MT Haryono Samarinda
  Permohonan Kasasi Faridah Dikabulkan, Para Tergugat Diharuskan Membayar Uang Paksa (Dwangson)
  Korupsi Perjalanan Dinas Sekwan Kukar, Jaksa Hadirkan 3 Saksi
 
ads

  Berita Utama
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR

4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak

Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses

 

  Berita Terkini
 
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

Visa Temukan Fakta-Fakta Baru Perilaku Orang Indonesia dalam Pembayaran

Trilogi Pembangunan, Panduan Partai Berkarya Membangun Indonesia

Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan

Komisi VIII: Rekomendasi 200 Mubalig Seharusnya Dihentikan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2