Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Palestina
AS Veto Resolusi DK PBB yang Tolak Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
2017-12-19 08:14:47
 

Nikki Haley mengatakan AS "dipaksa membela kedaulatannya".(Foto: Istimewa)
 
NEW YORK, Berita HUKUM - Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan draf resolusi tersebut merupakan "penghinaan". Dia juga mewanti-wanti bahwa AS tidak akan melupakan pengajuan draf semacam itu.

"Ini adalah bukti tambahan bahwa PBB melakukan lebih banyak mudarat ketimbang manfaat dalam menangani konflik Israel-Palestina," ujarnya.

"Hari ini, hanya karena menentukan di mana kami akan meletakkan kedutaan besar saja, Amerika Serikat dipaksa membela kedaulatannya. Catatan akan menunjukkan bahwa kami melakukan ini dengan bangga," sambung Haley.

Situs Yerusalem

Draf resolusi penolakan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel diajukan oleh Mesir. Sebagaimana dilaporkan wartawan BBC di New York, Nada Tawfik, draf tersebut menghindari penyebutan AS atau Trump secara gamblang agar bisa disokong secara penuh.

Alih-alih mengajak negara-negara mengecam AS, draf itu mendesak "semua negara menahan diri untuk tidak menetapkan perwakilan diplomatik di kota suci Yerusalem".

Draf tersebut juga menghendaki "semua negara patuh pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan mengenai Kota Suci Yerusalem dan tidak menyetujui aksi atau tindakan apapun yang berlawanan dengan resolusi-resolusi itu".

Peta Yerusalem

Kecuali AS, draf itu disetujui empat anggota permanen DK PBB - Cina, Prancis, Rusia, dan Inggris-beserta 10 anggota nonpermanen lainnya.

Langkah veto AS terhadap draf resolusi DK PBB mendapat sanjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Secara khusus dia memuji Nikki Haley melalui Twitter.

Namun, juru bicara Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas, menyebut tindakan AS "tidak bisa diterima dan mengancam stabilitas komunitas internasional karena negara itu tidak menghormatinya".

"Komunitas internasional kini harus berupaya melindungi rakyat Palestina," kata Nabil Abu Rudeina, jubir Mahmoud Abbas, kepada kantor berita AFP.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengatakan dirinya akan menyerukan pertemuan darurat Majelis Umum PBB untuk mendiskusikan masalah Yerusalem.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Palestina
 
  DPR dan Pemerintah Indonesia Solid Dukung Kemerdekaan Palestina
  Amerika Tutup Perwakilan Palestina dan Ancam Mahkamah Internasional ICC
  Indonesia Mendukung Resolusi Perlindungan Warga Sipil Palestina
  Terpilih Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia Harus Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
  Palestina dan Aktivis Kemanusian Kecewa Atas Perjalanan Yahya Staquf ke Israel
 
ads

  Berita Utama
Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan

Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib

 

  Berita Terkini
 
Program 'Satu Juta Umat Mandiri', AXA Mandiri Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah

Implementasi Ilmu Forensik dalam Proses Penegakan Hukum

Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan

Salah Satu Tahanan Kabur Polsek Kepulauan Seribu Kembali Diciduk Polisi

Harga Diri Bangsa Indonesia di Kancah Internasional Terus Meningkat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2