Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Media
ATVSI Mengusulkan 7 Komponen Penting terkait Revisi UU Penyiaran
2017-05-04 20:13:33
 

Tampak Ketua ATVSI, Ishadi saat jumpa pers di JCC Senayan, Kamis (4/5).(Foto: BH /as)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) mengusulkan beberapa pendapat penting kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tengah membahas revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Menurut ATVSI ada tujuh komponen yang harus disepakati bersama oleh stakeholder penyiaran dalam revisi yang beredar sudah dibahas oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI versi 6 Februari 2017.

"Pertama strategi dan blue print digital, pembentukan wadah dan keterlibatan Asosiasi Media Penyiaran Indonesia, penerapan sistem Hybrid sebagai bentuk demokrasi penyiaran, durasi iklan komersial dan iklan layanan masyarakat, pembatasan iklan rokok, siaran lokal dan terakhir pencabutan izin penyelenggara penyiaran," kata Ketua ATVSI, Ishadi di JCC Senayan, Kamis (4/5).

Ishadi menyampaikan pihaknya sudah menyerahkan draf revusi UU tersebut ke Badan Legislatif dan ke Panja RUU Penyiaran DPR RI. Sebab, saat itu ATVSI diminta untuk menanggapi revisi UU itu karena isu tersebut sangat penting dan menjadi roh penyiaran.

"Selama dua tahun lalu kami bekerja untuk lakukan koordinasi menyampaikan pendapat dari pihak yang sepaham, sekarang ini tahap kedua akan masuk ke paripurna, kita akan lakukan berbagai langkah pendekatan preskonpres isu penting yang akan di bahas," jelasnya.

Ishadi menambahkan, pihaknya berharap RUU penyiaran yang direvisi nanti harus dapat bersifat Visioner untuk dapat menyiarkan konten yang baik dan berkualitas. "Maka dari itu, penyusunan RUU Penyiaran harus dapat melibatkan pemangku kepentingan pelaku Industri penyiaran, Regulator dan industri terakit lainnya agar lebih baik lagi," paparnya. (bh/as)



 

 
   Berita Terkait > Media
 
  Kapolri Mengaku Kepolisian Awalnya Tidak Ingin Telegram Diblokir, Kami Diberi Akses
  SMCE: Membangun Kebebasan Pers Berlandaskan Nilai Pancasila dan Terbebas dari Gerakan Radikalisme
  ATVSI Mengusulkan 7 Komponen Penting terkait Revisi UU Penyiaran
  Independensi Media Jadi Esensi Demokrasi
  Heboh Foto Wanita Disebut Putri Raja Saudi Itu Hoax!, Ternyata Pramugari Inggris
 
ads

  Berita Utama
Amien Rais: Kekayaan Indonesia Dikuasai Asing Secara Absolut

Yusril: PBB Punya Legal Standing Ajukan Uji Materi UU Pemilu

Polda Metro Jaya Melaksanakan Operasi Pasar Jelang Idul Adha 2017

Panglima TNI Gagas Doa Bersama 17 17 17 Serentak dari Sabang-Meuroke

 

  Berita Terkini
 
Amien Rais: Kekayaan Indonesia Dikuasai Asing Secara Absolut

Kawal Dana Desa, Kejari Se-Gorontalo Lakukan Sosialisasi

Yusril: PBB Punya Legal Standing Ajukan Uji Materi UU Pemilu

Polda Metro Jaya Melaksanakan Operasi Pasar Jelang Idul Adha 2017

Mahasiswa Harus Wujudkan Mimpi yang Tinggi menjadi Bangsa Pemenang

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2