Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Media
ATVSI Usul Penyelenggara Multipleksing Bersama-sama Pemerintah dan Swasta
2018-02-05 21:41:13
 

Sekretaris Jenderal ATVSI, Neil R Tobing di saat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/2).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengurus Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) telah menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo pada, Senin (5/2). Dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja Ketua DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, juga disinggung tentang Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

ATVSI menyampaikan sikapnya atas sistem penggunaan frekuensi untuk penyiaran dalam revisi UU tersebut.

"Kita juga memaparkan kondisi dari industri penyiaran saat ini, khususnya industri televisi," ujar Sekretaris Jenderal ATVSI, Neil R Tobing di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/2).

Menurut Neil, industri televisi saat ini berada di persimpangan jalan menuju digitalisasi televisi yang juga sudah dilakukan di beberapa negara tetangga.

"Nah kita sampaikan apa concern kita," paparnya.

Dia menambahkan, kompetisi industri televisi di Indonesia tertinggi di dunia. Ketatnya kompetisi itu karena jumlah pemain industri di Indonesia jauh lebih banyak ketimbang di negara lain.

"Yang kedua, yang paling penting juga adalah kita mengusulkan model bisnis yang win-win bagi semua pihak yang berkeadilan, tidak dirugikan," ungkapnya.

Menurut dia, penguasaan infrastruktur frekuensi penyiaran itu tidak harus oleh negara.

"Jadi kalau DPR bilang berdasarkan Pasal 33 itu semua kekayaan dan semua infrastruktur dan sebagainya dikuasai negara, semuanya bukan hanya negara sebenarnya," katanya.

Dia melanjutkan bahwa negara terdiri atas empat unsur, pemerintah, wilayah, kedaulatan dan rakyat. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), lanjut dia, merupakan rakyat.

"Jadi diberi kesempatan juga untuk mengelola penyelenggara multipleksing. Jadi yang kita usulkan tadi, kalau Komisi I DPR mengusulkan single mux dikuasai oleh negara, kalau kita ini diselenggarakan bersama-sama pemerintah oleh negara dan swasta, LPS. Jadi itu sebenarnya intinya," tuturnya.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait > Media
 
  Kominfo Aceh Tamiang dan PPWI Gelar Pelatihan Jurnalistik Warga
  Pengadilan akan Melayangkan Surat Panggilan Ke 2 kepada Dewan Pers
  Sidang Perdana Gugatan ke Dewan Pers akan Disidang Hari ini
  Gugatan PMH Dewan Pers Siap Disidangkan PN Jakarta Pusat
  Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
 
ads

  Berita Utama
Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

AHY dan Sandi Bertemu, Demokrat Jajaki Peluang ke Koalisi Prabowo

Jatanras Ditreskrimum PMJ Tangkap 7 Tersangka Curas, 2 Pelaku Tewas

Ditlantas PMJ Melakukan Pemetaan Titik Rawan Kemacetan Salama Ramadhan

 

  Berita Terkini
 
Operasi Bakamla Tangkap Dua Kapal Vietnam Tanpa Dokumen

Pilkada Sumsel: Elektabilitas Herman Deru Tak Terkejar, Akrobat Politik Makin Menjadi

Rekomendasi 200 Mubalig Versi Kemenag Dinilai Bingungkan Umat

Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri

Melindungi Polisi: Perspektif Kebijakan Hukum Indonesia

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2