Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Hoax
Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?
2019-01-24 04:19:25
 

Ustadz Abu Bakar Ba'asyir saat digandeng Yusril Ihza Mahendra.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo dianggap telah menyebarkan kabar bohong atau hoax, karena tidak jadi membebaskan terpidana kasus terorisme Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Padahal Jokowi sebelumnya sudah menyampaikan, pembebasan tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean menyindir Capres nomor urut 01, Jokowi, dan pengacaranya Prof Dr Yusril Ihza Mahendra terkait pernyataan pembebasan mantan pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia itu dari Lapas Gunung Sindur ke Pondok Pesantren Ngruki Sukoharjo.

"Siapa mereka ini yg menebar hoax apakah Yusril atau Jokowi? Ini hoax yang mengerikan. Hoax yang timbul dari jantung pemerintah, dimana presiden sendiri terlibat menyampaikannya," kata Ferdinand kepada telusur.co.id, Rabu (23/1).

Tak hanya itu, politikus Partai Demokrat ini menganggap, pembatalan pembebasan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, itu menjadi hoax terbesar di zaman Jokowi, ketimbang yang dilakukan aktivis Ratna Sarumpaet.

"Ini hoax yang sangat besar di zaman Jokowi ada yg paling buruk bahkan paling buruk dari hoax Ratna Sarumpaet," tegasnya.

Lebih lanjut, Ferdinand mengaku miris, penguasa seoalah mempermainkan sosok Abu Bakar Ba'asyir. Menurut dia, cara negara memperlakukan warganya seperti itu tidak baik.

"Ini juga sangat kita sayangkan. Presiden Jokowi berani mempermainkan rasa kemanusiaan seorang Ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sepuh," sesalnya.

"Ini tidak baik bagi contoh generasi bagi contoh moral bagi generasi bangsa kita. Jokowi menyatakan alasan nya kemanusiaan, tetapi tiba-tiba dibatalkan dengan alasan tidak mau menandatangani surat kesetiaan kepada NKRI ini lucu ini sangat lucu," tambahnya.

Data yang dihimpun pewarta, bahkan sebelumnya, sebagaimana yang dilansir media Kompas pada Jumat (18/1/2019) dengan judul: 'Jokowi Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir, Ini Kata Ma'ruf Amin' menulis bahwa, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo membebaskan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dari penjara. Jokowi adalah capres petahana pasangan Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019.

"Saya mengapresiasi pemerintah, terutama Pak Jokowi yang visi kemanusiaannya tinggi sekali," ujar Ma'ruf di sela kegiatannya di Tangerang, Banten, dikutip dari siaran pers, Jumat (18/1/2019). Sebab, Ma'ruf mengetahui betul kondisi Ba'asyir di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur kini yang sudah sepuh dan sakit-sakitan.

Ma'ruf juga mengaku, tahu proses Jokowi mengambil keputusan membebaskan Ba'asyir. Menurut Ma'ruf, hal itu bukan atas dorongan siapa-siapa, melainkan atas inisiatif Jokowi sendiri.

"Saya tahu beliau punya kemauan dan keinginan yang keras untuk itu. Bahkan, bukan hanya membebaskan, beliau juga ingin merawat Abu Bakar Ba'asyir. Ini sisi kemanusiaan yang luar biasa dari seorang pemimpin negara," ujar dia. Diberitakan, Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa ia telah menyetujui pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir.

Menurut Jokowi, Baasyir yang belum menjalani seluruh masa hukumannya dibebaskan karena alasan kemanusiaan. "Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan, artinya Beliau kan sudah sepuh (tua). Ya pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan. Karena sudah sepuh. Termasuk ya tadi kondisi kesehatan," kata Jokowi seusai meninjau Pondok Pesantren Darul Arqam, di Garut, Jumat (18/1).

Jokowi mengakui, keputusannya untuk menyetujui pembebasan Baasyir ini adalah hasil diskusi dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Namun, ia juga menegaskan bahwa sebelumnya sudah ada diskusi yang panjang di internal pemerintah.

Pada Jumat pagi, Yusril didampingi Yusron Ihza Mahendra dan Afriansyah Noor bertandang ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur untuk memberitahukan pembebasan kepada Ba'asyir. Pembebasan Ba'asyir itu akan dilakukan secepatnya sambil membereskan urusan administrasi pribadi di Kementerian Hukum dan HAM. Ba'asyir sendiri meminta waktu setidaknya tiga hari ke depan untuk membereskan barang-barangnya di sel. "Setelah bebas nanti, Ba'asyir akan pulang ke Solo dan akan tinggal di rumah anaknya, Abdul Rahim," ujar Yusril.

Sedangkan, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan bahwa saat ini permintaan pembebasan bersyarat terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Alasannya, Ba'asyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 3/2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.(dbs/sbk/telusur.co.id/kompas/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Hoax
 
  Boni Hargens: Politik Indonesia Sudah Masuk era 'Post-Truth Society'
  Siarkan Berita Hoax Prabowo Kampanye di Padang, Andre Rosiade Akan Laporkan Metro TV ke Dewan Pers
  Arief Poyuono: Pertengkaran dan Adu Domba Dirinya di Twitter dengan Ferdinan Hutahaean Adalah Hoax
  FSP LEM SPSI DKI Jakarta Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoax
  Khilafatul Muslimin Dukung Pemilu 2019 Damai Tanpa Hoaks
 
ads

  Berita Utama
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu

 

  Berita Terkini
 
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Andi Arief Sarankan Prabowo Bentuk Komisi Pencari Fakta Kecurangan Pemilu 2019

Pasca Pemilu, Camat Maje Himbau Jaga Persatuan

Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2