Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Acara Pernikahan Kahiyang, Jokowi Terlihat Hedonis dan Inkonsisten
2017-11-07 05:35:06
 

Ilustrasi. Komisioner Komnas Ham Natalius Pigai.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo dinilai telah melangar komitmennya sendiri terkait banyaknya tamu yang diundang dalam resepsi pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution.

Saat memulai memimpin, Jokowi mengeluarkan kebijakan bahwa pejabat di tingkat pusat maupun daerah dilarang menggelar pesta berlebihan. Peraturan tersebut mulai diterapkan pada 1 Januari 2015.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai, sebagai orang tua Jokowi mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan resepsi pernikahan anaknya. Hal ini patut dihargai dan diapresiasi.

Namun demikian, Pigai menilai terdapat sejumlah pelajaran dari resepsi yang dilakukan di Graha Saba Buwang Solo pada 8 November 2017 itu.

Pertama mengenai inkonsisten Jokowi terhadap peraturan yang pernah dibuatnya. Menurut Pigai, Jokowi telah mengingkari peraturan yang dibuatnya, dan hal itu merupakan pelanggaran.

"Dari sisi etika, seorang presiden menyelenggarakan resepsi besar-besaran dengan menabrak aturan dan komitmen pemerintah," ujar Pigai kepada kantor berita politik RMOL, Minggu (5/11).

Pelajaran yang kedua, Pigai menilai, revolusi mental yang digaungkan Jokowi tidak terlihat dalam acara tersebut.

Jokowi lebih cenderung terlihat hedonis yang mau memamerkan kewewahan, kekayaan di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang mengalami goncangan.

Menurut Pigai, sangat tidak elok Jokowi menyelenggarakan acara begitu megah dan besar di tengah keterpurukan ekonomi.

"Presiden Jokowi tentu tahu bahwa banyak supermarket, mall ditutup karena terancam bangkrut karena daya beli masyarakt rendah. Sarjana sudah tidak lagi mendapat kesempatan pekerjaan yang baik sehingga orientasi mereka menjadi tukang ojek online," ujarnya.

lebih lanjut Pigai menilai sangat wajar jika revolusi mental ala Jokowi tidak berjalan mulus lantaran tindakan yang dilakukan Jokowi sendiri.

Menurutnya, kebijakan Jokowi tentang revolusi mental sangat baik, terlebih dalam buku Manusia Indonesia karya Mochtar Lubis, menjelasakan bahwa salah satu kelemahan Indonesia adalah mental hipokrit atau munafik.

"Revolusi mental itu salah satunya menghapus gaya hipokrit, tetapi Jokowi sendiri menunjukkan pertentangan. Dalam situasi begini bisa dikatakan revolusi ental tidak jalan karena jokowi," ujarnya.

Pigai menambahkan sudah pantas jika Jokowi mendapat sanksi sosial mengenai langkah yang dilakukannya seperti menabrak aturan yang dibuat sendiri dan menabrak etika revolusi mental dan cinderung hedonistik.

Dirinya juga berharap para politisi ikut memberikan kritik kepada Jokowi terkait rencana yang akan dilakukannnya.

"Para politikus jangan buta jangan diam. Minimal mengingatkan pemerintah tentang ini," pungkas Pigai.(nes/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  'Inpres Anti-Gaduh' Dituding sebagai Persiapan Jokowi Jelang Tahun Politik 2019
  Presiden Jokowi Bersyukur Ijab Kabul Pernikahan Kahiyang-Bobby Berjalan Lancar
  Tak Mampu Atasi Pengangguran, Aktivis: Demi Bangsa Jokowi Jangan Ambisi 2019
  Acara Pernikahan Kahiyang, Jokowi Terlihat Hedonis dan Inkonsisten
  Fadli Zon: Demokrasi Indonesia Mundur Selama Dipimpin Jokowi
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

 

  Berita Terkini
 
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Program KUBE Butuh Penasihat Usaha

MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Aparat Hukum Harus Buktikan Kasus Transfer Standard Chartered Rp19 Triliun

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2