Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Gratifikasi
Ada 2 Nama Jenderal Polisi Disebut di Pusaran Kasus Dugaan Suap Gratifikasi Nurhadi Beserta Menantunya Rezky
2020-11-12 09:57:37
 

Saat memberikan kesaksian Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia Hengky Soenjoto, di Pengadilan Tipikor.(Foto: BH /ams)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono, kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (11/11).

Dalam persidangan tersebut, terungkap dua nama Jendral Polisi dalam kesaksian Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia Hengky Soenjoto, yang nota banenya adalah abang kandung terdakwa lainnya, yakni Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Hengky disuruh Hiendra untuk menghubungi kedua orang tersebut pada saat Hiendra sedang bersengketa di Pengadilan Jakarta Utara.

Dua jenderal Polri itu adalah mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Mochamad Iriawan alias Iwan Bule dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol Purn Budi Gunawan alias BG. Munculnya dua nama tersebut diungkap oleh Hengky Soenjoto dimuka persidangan yang di Ketuai oleh Majelis Hakim Saefudin Zuhri beserta Duta Baskara dan Sukartono sebagai hakim anggota.

"Saya diminta Hiendra menghubungi beberapa orang, ada yang namanya Haji Bakri tokoh orang Madura di Surabaya. Beliaunya kan dekat dengan Pak Iwan Bule sebagai Kapolda," ujar Hengky dalam kesaksiannya untuk perkara dengan terdakwa Nurhadi dan Rezky Herbiyono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/11).

Menurut Hengky dirinya juga diminta Hiendra untuk menghubungi beberapa orang pada saat adiknya itu bersengketa dengan Direktur Keuangan PT MIT Ashar Umar. Karena pada saat itu Hiendra telah menjadi tersangka dan ditahan di penjara.

"Saya detailnya enggak jelas, waktu itu sempat ada masalah di Polda," imbuhnya. Mendengar pernyataan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK langsung menanyakan kepada saksi, kenapa dia bisa disuruh Hiendra untuk menghubungi beberapa orang tersebut.

"Jadi gini Pak, Hiendra bilang sama saya kalau kenal baik sama Pak BG, Budi Gunawan loh pak ya. Cuma disuruh menyampaikan saja. Tapi cuma minta tolong ya pak," jelasnya.

Selain itu, Hiendra juga meminta bantuan Hengky untuk mengubungi Rezky Herbiyono yang nota banenya adalah menantu Nurhadi, agar Hiendra tidak dipenjara.

"Saya dimintain Pak Hiendra untuk ngomong, supaya dibantu 'saya enggak dipenjara'," ujar Hengky seraya menduga, bahwa dirinya diminta untuk menghubungi Rezky tersebut, karena banyak mengenal orang di kepolisian.

"Mungkin Pak, Hiendra tahu kalau Pak Rezky ini kenalannya banyak di polisi. Makanya saya mungkin diminta tolong seperti itu," jelasnya.

Kendati demikian, kata Hengky adiknya itu tetap ditahan di penjara karena perkaranya sudah P21. "Cuma ya akhirnya enggak bisa keluar juga," tandasnya.

Suap dan Gratifikasi

Terkait hal itu, kasus Hiendra Soenjoto saat inu masih dalam proses penyidikan oleh KPK. Dia di duga sebagai pelaku suap dan gratifikasi terhadap Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.

Sedangkan perkara Nurhadi dan Rezky Herbiyono ini, mereka didakwa telah menerima suap dan gratifikasi Rp.37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang beperkara di lingkungan pengadilan. Baik dari tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).

Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp.45.726.955.00 dari Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.

Imbasnya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (bh/ams)



 
   Berita Terkait > Gratifikasi
 
  Saksi ON Tidak Kenal dengan Terdakwa Nurhadi dan Menantunya Rezky Herbiyono. PH: Tidak Terbukti
  Ada 2 Nama Jenderal Polisi Disebut di Pusaran Kasus Dugaan Suap Gratifikasi Nurhadi Beserta Menantunya Rezky
  Polda Terima Limpahan Penanganan Kasus OTT Rektor UNJ dari KPK
  Forluni UNJ: Usut Tuntas Kasus Gratifikasi THR Rektor
  Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan
 
ads1

  Berita Utama
Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan

Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

 

ads2

  Berita Terkini
 
Tujuh Area Rentan Korupsi di Pemerintahan Daerah

Rumah Sakit: Pemerintah Indonesia Nunggak Hampir Rp 1 Triliun

Pasutri Penipu Pengusaha 39,5 Miliar Mengaku Menantu Mantan Petinggi Polri Ditangkap

Ikhtiar Hadapi Pandemi Covid-19, Personel Si BPKB Ditlantas Polda Metro Rutin Berjemur dan Senam

Presiden Jokowi Melantik Listyo Sigit Prabowo Menjadi Kapolri

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2