Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
PBB
Ada 5 Negara Dipilih sebagai Anggota Baru Dewan Keamanan PBB
2017-06-04 17:10:40
 

Dewan Keamanan PBB.(Foto: Istimewa)
 
NEW YORK, Berita HUKUM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan 193 negara, Jumat (2/6/), memilih Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia sebagai anggota baru Dewan Keamanan PBB untuk periode dua tahun, mulai 1 Januari 2018.

Sementara itu, Belanda terpilih untuk menjadi anggota Dewan Keamanan selama satu tahun setelah tahun lalu mencapai kesepakatan dengan Italia untuk berbagi masa keanggotaan dua tahun, seperti dilansir Reuters.

Pemungutan suara terkait kedua negara itu tahun lalu mengalami kebuntuan sehingga mereka setuju untuk menetapkan Italia menjadi anggota tahun 2017 dan kemudian digantikan Belanda untuk menduduki kursi tersebut pada 2018.

Walaupun semua negara yang mencalonkan diri tidak ada yang menentang, masing-masing masih membutuhkan lebih dari dua pertiga suara keseluruhan untuk mendapatkan kursi keanggotaan di Dewan Keamanan.

Pantai Gading mendapatkan 189 suara, Guinea Ekuatorial 185, Kuwait 188, Peru 186, Polandia 190 dan Belanda 184 suara.

Dewan Keamanan PBB terdiri dari total 15 negara, yaitu 10 anggota tidak tetap (setiap tahun dipilih lima negara) dan lima anggota tetap. Kelima negara anggota tetap Dewan --yang memiliki hak veto (menolak) adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China dan Rusia.

Dewan Keamanan adalah satu-satunya badan PBB yang dapat membuat keputusan mengikat dan memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi serta memerintahkan pengerahan kekuatan.

Untuk memastikan keterwakilan kawasan di Dewan Keamanan, lima dari 10 kursi keanggotaan tidak tetap dibagikan untuk negara-negara Asia dan Afrika, satu untuk Eropa Timur, dua untuk Amerika Latin dan Karibia serta dua untuk Eropa Barat dan negara-negara lainnya.

Kelompok-kelompok kawasan biasanya menyepakati calon yang akan dimajukan dan jarang ada kompetisi untuk mendapatkan kursi.

Namun, kalangan pegiat hak asasi manusia mengatakan mekanisme itu merupakan "masalah serius".

"Negara-negara anggota harus bisa memilih apakah mereka mempercayai negara seperti Guinea Ekuatorial untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," ujar Direktur Human Rights Watch PBB, Louis Charbonneau.

"Guinea Ekuatorial adalah negara yang telah melecehkan para pembela hak-hak asasi manusia dan kelompok-kelompok sipil, kerap dengan melakukan penahanan secara sewenang-wenang," ungkapnya.

Pemerintah Guinea Ekuatorial telah membantah tuduhan-tuduhan menyangkut korupsi dan pelanggaran hak-hak asasi manusia.(hr/Antara/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > PBB
 
  Ada 5 Negara Dipilih sebagai Anggota Baru Dewan Keamanan PBB
  PBB: Dunia Kini Sedang Hadapi Krisis Kemanusiaan Terbesar Sejak 1945
  UNESCO Mensahkan Resolusi Al-Haram Asy-Syarif
  Untuk Kali Pertama Proses Pemilihan Sekjen PBB Kini Terbuka
  PBB Memerlukan Dana Kemanusiaan sebesar Rp276 Triliun
 
ads

  Berita Utama
Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Petugas Kesehatan Haji

Komnas HAM: Perlu Ada Lembaga Pengawas Keadilan Negara dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Diminta Waspada Terhadap Utang

Amien Rais: Kekayaan Indonesia Dikuasai Asing Secara Absolut

 

  Berita Terkini
 
Keterbukaan Informasi Tingkatkan Pengawasan Partisipatif Publik

Diduga Sebagai Bandar 1 Kg Sabu, Ridwan Ditembak Polisi

Panglima TNI: Industri Strategis Sangat Diperlukan Dalam Pertahanan Negara

#Tagar, Selamat Ulang Tahun yang ke-10

Jacky Chan dan Shah Rukh Khan Masuk Aktor Termahal Dunia Bersama Bintang Holywood

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2