Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Kontingen Garuda Juara Satu Lomba Menembak Unifil di Lebanon
LEBANON, Berita HUKUM - Para petembak Prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda dalam misi

SBY Bedah Revolusi Mental Ala Jokowi dan Ajaran Komunisme
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Presiden Republik Indonesia ke 6 Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Su

Aksi 1.000 Lilin Didepan Istana Negara, Tolak Eksekusi Mati Mary Jane
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Eksekusi Mati bukan merupakan hal yang sesederhana akan terjadi ap

Uji UU Pilkada: Pemerintah dan DPR Sampaikan Alasan Pembentukan Norma
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-Undang

SBY Sampaikan Pidato Kunci pada Konferensi Parlemen Asia Afrika
JAKARTA, Berita HUKUM - Bertempat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4) pagi,

Marlupi Dance Academy Gelar Mahakarya Tarian Modern 'Dance Recital 2015'
JAKARTA, Berita HUKUM - Marlupi Dance Academy (MDA) menggelar Mahakarya Kesenian Modern Dance dengan

Orasi Ilmiah Panglima TNI Dihadapan 737 Wisudawan
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Ketua STIAMI Dr. Panji Hen

KPK Tahan 2 Tersangka dari BBJ pada Kasus Bappebti
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menja

   

  Berita Terkini >>
   
Kontingen Garuda Juara Satu Lomba Menembak Unifil di Lebanon
SBY Bedah Revolusi Mental Ala Jokowi dan Ajaran Komunisme
Aksi 1.000 Lilin Didepan Istana Negara, Tolak Eksekusi Mati Mary Jane
Uji UU Pilkada: Pemerintah dan DPR Sampaikan Alasan Pembentukan Norma
SBY Sampaikan Pidato Kunci pada Konferensi Parlemen Asia Afrika
Marlupi Dance Academy Gelar Mahakarya Tarian Modern 'Dance Recital 2015'

Untitled Document



  Berita Utama >
   
SBY Bedah Revolusi Mental Ala Jokowi dan Ajaran Komunisme
Aksi 1.000 Lilin Didepan Istana Negara, Tolak Eksekusi Mati Mary Jane
SBY Sampaikan Pidato Kunci pada Konferensi Parlemen Asia Afrika
KPK Tahan 2 Tersangka dari BBJ pada Kasus Bappebti
Peresmian Patung Gus Dur Kecil, Ahok: Gus Dur Itu Ibarat Semacam Cheng Ho
Kunjungan 3 Hari Kerja Ketua Umum PP Muhammadiyah di Jawa Timur

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Demo
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
Friday 07 Jun 2013 23:07:21
 
Ketua PP Hikmahbudhi, Adi Kurniawan.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) meminta tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang mereka lakukan, Kamis (16/5), di depan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kantor Kementerian Agama (Kemenag), jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Diterima Irjen Kemenag M Jasin, Hikmahbudhi meminta transparansi penggunaan anggaran di Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama.

"Ini adalah tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang kami lakukan pada tanggal 16 Mei yang lalu di kantor Ditjen Bimas Buddha Kemenag. Tuntutan kami adalah transparansi penggunaan anggaran di Ditjen Bimas Buddha, dimana sebelumnya kami sudah bersurat, tapi tidak ditanggapi secara serius," kata Ketua PP Hikmahbudhi Adi Kurniawan kepada BeritaHUKUM.com, Jumat (7/6).

Ditambahkannya bahwa sikap Ditjen Bimas Buddha ini tidak sejalan dengan reformasi birokrasi yang digembar gemborkan pemerintah.

"Sikap yang mengabaikan permintaan transparansi dari Hikmahbudhi semakin memperkuat dugaan korupsi di lembaga tersebut," ujar Adi.

Sementara itu Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menyarankan agar Hikmahbudhi melaporkan hal terrsebut ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Jika dokumen (transparansi) tidak dikasih, Hikmahbudhi ajukan saja laporan ke KPI, biar di mediasi. Jika tidak dikasih mereka (para pejabat) bisa dipidana, kena Undang-undang KPI," terang Uchok.

Dijelaskan Uchok, bahwa banyak para pejabat belum tahu kalau warga negara bisa meminta dokumen. Pejabat merasa semua dokumen adalah rahasia negara. "Pejabat merasa itu adalah rahasia negara," pungkas Uchok ketika dihubungi BeritaHUKUM.com.(bhc/mdb)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Demo

Dana Hibah Hilang, Polisi Tutup Mulut
HTI Langsa Berorasi Tolak Kenaikan BBM
Massa Al-Washliyah Tuntut Kejatisu Tangkap Tamin Sukardi
Kerap Dijadikan Tempat Maksiat, Ratusan Santri Blokir Pantai
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
Diduga Ada Monopoli, Pengusaha Swasta Demo Pelindo
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com