Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Penumpang Bus Lebaran Berkurang, Namun Penumpang KA, Kapal Laut, dan Pesawat Naik
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah memperkirakan jumlah pemudik lebaran tahun yang menggunakan angku

Tunjukkan Kelemahan Dewan Pengawas, Pemohon Uji UU BPJS Hadirkan Saksi
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengga

DPR Sayangkan Lambannya Pemerintah Terbitkan PP THL-TB
JAKARTA, Berita HUKUM - Kalangan Komisi IV menyayangkan lambannya Pemerintah menerbitkan PP tentang

Capim KPK Loloskan 3 Jenderal Aktif, 1 Jenderal dan 1 Kombes Purnawirawan
JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga Jenderal aktif, satu Jenderal Purnawirawan dan satu Komisaris Besar Pur

Ledakan di Masjid Suriah Tewaskan 25 Anggota Kelompok Militan
SURIAH, Berita HUKUM - Sekitar 25 orang anggota kelompok militan Front al-Nusra yang berafiliasi den

Danlanud Halim Buka Puasa Bersama Warga dan Anak Yatim
JAKARTA, Berita HUKUM - Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Muda (PNB) Umar Sugeng Hariyono,

Merasa Ikut Prihatin, Klub Motor HCI Adakan Sahur Bersama Anak PA Istiqomah Rawajati
JAKARTA, Berita HUKUM - Komunitas Honda CBR Indonesia (HCI) mengadakan Acara Sahur Bersama dengan an

Saat Bukber di PGK, Kapolri: Soliditas Organisasi adalah Kunci Utama Keberhasilan Tugas Polri
JAKARTA, Berita HUKUM - Acara Silahturahmi dan Buka Puasa bersama diadakan Ketua Umum Perhimpunan Ge

   

  Berita Terkini >>
   
Penumpang Bus Lebaran Berkurang, Namun Penumpang KA, Kapal Laut, dan Pesawat Naik
Tunjukkan Kelemahan Dewan Pengawas, Pemohon Uji UU BPJS Hadirkan Saksi
DPR Sayangkan Lambannya Pemerintah Terbitkan PP THL-TB
Capim KPK Loloskan 3 Jenderal Aktif, 1 Jenderal dan 1 Kombes Purnawirawan
Ledakan di Masjid Suriah Tewaskan 25 Anggota Kelompok Militan
Danlanud Halim Buka Puasa Bersama Warga dan Anak Yatim

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Saat Bukber di PGK, Kapolri: Soliditas Organisasi adalah Kunci Utama Keberhasilan Tugas Polri
Kesira Gerak Cepat Bantu Evakuasi Korban Kecelakaan Pesawat Hercules di Medan
Peraturan JHT Mengagetkan, Politisi Gerindra Kecam BPJS Ketenagakerjaan
Lagi-Lagi, Bus TransJakarta Terbakar di Halte UI Salemba
Kemensos Siapkan Pabrik Anggaran Rp20 Miliar untuk Penyandang Disabilitas dan Membagikan ABD
Gerindra Desak Pemerintah Jelaskan Masuknya Ribuan TKA Asal China ke Indonesia

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Demo
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
Friday 07 Jun 2013 23:07:21
 
Ketua PP Hikmahbudhi, Adi Kurniawan.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) meminta tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang mereka lakukan, Kamis (16/5), di depan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kantor Kementerian Agama (Kemenag), jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Diterima Irjen Kemenag M Jasin, Hikmahbudhi meminta transparansi penggunaan anggaran di Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama.

"Ini adalah tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang kami lakukan pada tanggal 16 Mei yang lalu di kantor Ditjen Bimas Buddha Kemenag. Tuntutan kami adalah transparansi penggunaan anggaran di Ditjen Bimas Buddha, dimana sebelumnya kami sudah bersurat, tapi tidak ditanggapi secara serius," kata Ketua PP Hikmahbudhi Adi Kurniawan kepada BeritaHUKUM.com, Jumat (7/6).

Ditambahkannya bahwa sikap Ditjen Bimas Buddha ini tidak sejalan dengan reformasi birokrasi yang digembar gemborkan pemerintah.

"Sikap yang mengabaikan permintaan transparansi dari Hikmahbudhi semakin memperkuat dugaan korupsi di lembaga tersebut," ujar Adi.

Sementara itu Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menyarankan agar Hikmahbudhi melaporkan hal terrsebut ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Jika dokumen (transparansi) tidak dikasih, Hikmahbudhi ajukan saja laporan ke KPI, biar di mediasi. Jika tidak dikasih mereka (para pejabat) bisa dipidana, kena Undang-undang KPI," terang Uchok.

Dijelaskan Uchok, bahwa banyak para pejabat belum tahu kalau warga negara bisa meminta dokumen. Pejabat merasa semua dokumen adalah rahasia negara. "Pejabat merasa itu adalah rahasia negara," pungkas Uchok ketika dihubungi BeritaHUKUM.com.(bhc/mdb)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Demo

BEM Nusantara Demo Pemanasan Menyambut Hari Kebangkitan 20 Mei Besok
Dana Hibah Hilang, Polisi Tutup Mulut
HTI Langsa Berorasi Tolak Kenaikan BBM
Massa Al-Washliyah Tuntut Kejatisu Tangkap Tamin Sukardi
Kerap Dijadikan Tempat Maksiat, Ratusan Santri Blokir Pantai
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com