Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Prioritas untuk Petani Marjinal, Pemerintah Segera Bagikan Lahan Seluas 9 Juta Hektar
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla

Keke Busana Luncurkan Buku 'Dua Kodi Kartika'
JAKARTA, Berita HUKUM - Fenomena menguatnya kelas menengah muslim di Indonesia, merupakan potensi pa

Inilah Organisasi Baru Kementerian Sekretariat Negara Sesuai Perpres No. 24/2015
JAKARTA, Berita HUKUM - Sehubungan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode

Kendalikan Program Prioritas Nasional, Unit Staf Kepresidenan Diubah Jadi Kantor Staf Presiden
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Unit Staf Kepresidenan, Presiden Jo

Zulkifli Berkicau 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un...' setelah Terpilih Ketum Baru PAN
BALI, Berita HUKUM - Kongres PAN ke IV di Bali akhirnya terpilih Zulkifli Hasan menjadi Ketua Umum (

Amerika Terhindar dari Jalan Buntu Soal Keamanan Nasional
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Amerika terhindar dari penutupan sebagian sektor di Departemen Keama

Apel Akbar Laskar Merah Putih untuk Kesiapan Rakernas di Jakarta
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari minggu awal bulan Maret 2015 Laskar Merah Putih (LMP) yang merupak

Deklarasi Angkatan Muda Demokrat Dukung SBY Ketum Demokrat Kembali
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Angkatan Muda Partai Demokrat Boyke Novrizon dan Anggota Dewan Pe

   

  Berita Terkini >>
   
Prioritas untuk Petani Marjinal, Pemerintah Segera Bagikan Lahan Seluas 9 Juta Hektar
Keke Busana Luncurkan Buku 'Dua Kodi Kartika'
Inilah Organisasi Baru Kementerian Sekretariat Negara Sesuai Perpres No. 24/2015
Kendalikan Program Prioritas Nasional, Unit Staf Kepresidenan Diubah Jadi Kantor Staf Presiden
Zulkifli Berkicau 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un...' setelah Terpilih Ketum Baru PAN
Amerika Terhindar dari Jalan Buntu Soal Keamanan Nasional

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Zulkifli Berkicau 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un...' setelah Terpilih Ketum Baru PAN
Deklarasi Angkatan Muda Demokrat Dukung SBY Ketum Demokrat Kembali
Tudingan Amien, Klarifikasi Hatta: Saya Tak Pernah Bohong
Ahok Datangi KPK Bongkar Dana Siluman
Dua Guru Besar Ahli Hukum Pidana Sebut Rencana KPK Ajukan PK ke MA Tidak Tepat
Albiner Sitompul Resmi Pimpin GABEMA Tapteng Sibolga

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Demo
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
Friday 07 Jun 2013 23:07:21
 
Ketua PP Hikmahbudhi, Adi Kurniawan.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) meminta tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang mereka lakukan, Kamis (16/5), di depan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kantor Kementerian Agama (Kemenag), jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Diterima Irjen Kemenag M Jasin, Hikmahbudhi meminta transparansi penggunaan anggaran di Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama.

"Ini adalah tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang kami lakukan pada tanggal 16 Mei yang lalu di kantor Ditjen Bimas Buddha Kemenag. Tuntutan kami adalah transparansi penggunaan anggaran di Ditjen Bimas Buddha, dimana sebelumnya kami sudah bersurat, tapi tidak ditanggapi secara serius," kata Ketua PP Hikmahbudhi Adi Kurniawan kepada BeritaHUKUM.com, Jumat (7/6).

Ditambahkannya bahwa sikap Ditjen Bimas Buddha ini tidak sejalan dengan reformasi birokrasi yang digembar gemborkan pemerintah.

"Sikap yang mengabaikan permintaan transparansi dari Hikmahbudhi semakin memperkuat dugaan korupsi di lembaga tersebut," ujar Adi.

Sementara itu Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menyarankan agar Hikmahbudhi melaporkan hal terrsebut ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Jika dokumen (transparansi) tidak dikasih, Hikmahbudhi ajukan saja laporan ke KPI, biar di mediasi. Jika tidak dikasih mereka (para pejabat) bisa dipidana, kena Undang-undang KPI," terang Uchok.

Dijelaskan Uchok, bahwa banyak para pejabat belum tahu kalau warga negara bisa meminta dokumen. Pejabat merasa semua dokumen adalah rahasia negara. "Pejabat merasa itu adalah rahasia negara," pungkas Uchok ketika dihubungi BeritaHUKUM.com.(bhc/mdb)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Demo

Dana Hibah Hilang, Polisi Tutup Mulut
HTI Langsa Berorasi Tolak Kenaikan BBM
Massa Al-Washliyah Tuntut Kejatisu Tangkap Tamin Sukardi
Kerap Dijadikan Tempat Maksiat, Ratusan Santri Blokir Pantai
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
Diduga Ada Monopoli, Pengusaha Swasta Demo Pelindo
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com