Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Demo
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
Friday 07 Jun 2013 23:07:21
 

Ketua PP Hikmahbudhi, Adi Kurniawan.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) meminta tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang mereka lakukan, Kamis (16/5), di depan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kantor Kementerian Agama (Kemenag), jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Diterima Irjen Kemenag M Jasin, Hikmahbudhi meminta transparansi penggunaan anggaran di Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama.

"Ini adalah tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang kami lakukan pada tanggal 16 Mei yang lalu di kantor Ditjen Bimas Buddha Kemenag. Tuntutan kami adalah transparansi penggunaan anggaran di Ditjen Bimas Buddha, dimana sebelumnya kami sudah bersurat, tapi tidak ditanggapi secara serius," kata Ketua PP Hikmahbudhi Adi Kurniawan kepada BeritaHUKUM.com, Jumat (7/6).

Ditambahkannya bahwa sikap Ditjen Bimas Buddha ini tidak sejalan dengan reformasi birokrasi yang digembar gemborkan pemerintah.

"Sikap yang mengabaikan permintaan transparansi dari Hikmahbudhi semakin memperkuat dugaan korupsi di lembaga tersebut," ujar Adi.

Sementara itu Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menyarankan agar Hikmahbudhi melaporkan hal terrsebut ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Jika dokumen (transparansi) tidak dikasih, Hikmahbudhi ajukan saja laporan ke KPI, biar di mediasi. Jika tidak dikasih mereka (para pejabat) bisa dipidana, kena Undang-undang KPI," terang Uchok.

Dijelaskan Uchok, bahwa banyak para pejabat belum tahu kalau warga negara bisa meminta dokumen. Pejabat merasa semua dokumen adalah rahasia negara. "Pejabat merasa itu adalah rahasia negara," pungkas Uchok ketika dihubungi BeritaHUKUM.com.(bhc/mdb)



 

 
   Berita Terkait > Demo
 
  Mahasiswa Sambut Positif BEM SI Serukan Siap Demo 12 Januari 2017
  Polda Metro Jaya Tangkap Provokator Aksi Demo Pengemudi
  Inilah Sebab Ribuan Supir Melakukan Aksi Demo Menolak Taxi Online Ilegal
  Para Sopir Unjuk Rasa di Balai Kota dan Istana Negara
  BEM Nusantara Demo Pemanasan Menyambut Hari Kebangkitan 20 Mei Besok
 
ads

  Berita Utama
Panwaslu Temukan Dugaan Pelanggaran oleh Veronica, Istri Ahok

Zulkifli Hasan Hapus Kesan Tidak Ada Pejabat yang Bela Rakyat

Ingat! Warga DKI Tak Masuk DPT Harus Bawa SIM, Paspor, KK & Surat Nikah

Sidang Perdana, Jurnalis Islam Bersatu Berikan Support untuk Ranu Muda

 

  Berita Terkini
 
5 Tewas, PM Inggris Kecam Serangan Teror London sebagai 'Sakit dan Bejat'

RUU Pertembakauan Harus Mampu Tekan Impor Tembakau

Komisi IV DPR Segera Panggil Kementan terkait Ijin Tambang di Kendeng

Opera Sabun: Balada Rusaknya Mobil Sang Presiden

Ada 4 Hal Perlu Diketahui Soal Larangan Bawa Laptop ke Kabin Pesawat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2