Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Dialog Terbuka: 'Bubarkan Kantor Staf Kepresidenan, Bentuk Badan Relawan Nusantara'
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Konsilidasi Relawan Nusantara memandang perlu bahwa, jalannya pemeri

Panglima TNI: Kalau Rakyat Bersatu Padu Indonesia Pasti Berjaya
DELI SERDANG, Berita HUKUM - Jalan-jalan ke pantai ladu jangan lupa beli Srikaya, Kalau Rakyat Bersa

Terkait Pengeroyokan Satpam USU, Wartawan Boikot Kampus USU
MEDAN, Berita HUKUM - Aksi main hakim sendiri dengan kekerasan dilakukan beberapa orang Satpam Unive

Fahri Hamzah: Yasonna Laoly Pengacau Islah Partai Golkar
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dituding selal

Revitalisasi Pasar Tradisional Mendesak Dilakukan
JAKARTA, Berita HUKUM - Revitalisasi pasar tradisional di sejumlah daerah, memang, sudah medesak dil

RI dan Thailand Tandatangani Kerjasama Pertahanan untuk Hadapi Keamanan Global
JAKARTA, Berita HUKUM - Menhan Thailand Jenderal Prawit Wongsuwon dan Menhan RI Ryamizard Ryacudu,ta

Panglima TNI Beri Pengarahan 2.116 Prajurit TNI di Medan
MEDAN, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Ib

Saudi Bangun Hotel Terbesar di Dunia untuk Jamaah Haji
MEKKAH, Berita HUKUM - Arab Saudi tengah membangun hotel terbesar di dunia, Abraj Kudai, seluas 60.0

   

  Berita Terkini >>
   
Dialog Terbuka: 'Bubarkan Kantor Staf Kepresidenan, Bentuk Badan Relawan Nusantara'
Panglima TNI: Kalau Rakyat Bersatu Padu Indonesia Pasti Berjaya
Terkait Pengeroyokan Satpam USU, Wartawan Boikot Kampus USU
Fahri Hamzah: Yasonna Laoly Pengacau Islah Partai Golkar
Revitalisasi Pasar Tradisional Mendesak Dilakukan
RI dan Thailand Tandatangani Kerjasama Pertahanan untuk Hadapi Keamanan Global

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Dialog Terbuka: 'Bubarkan Kantor Staf Kepresidenan, Bentuk Badan Relawan Nusantara'
Terkait Pengeroyokan Satpam USU, Wartawan Boikot Kampus USU
Fahri Hamzah: Yasonna Laoly Pengacau Islah Partai Golkar
Politisi PDIP: Sudirman Said Ikut Menikmati Petral
Pansel KPK Semua Perempuan, Abdullah Hehamahua: Innalillahi wainna ilaihiraji’un. Kiamat Sudah Makin Dekat!
Pemko Langsa Halau Para Pengungsi Rohingya di Perbatasan Aceh Timur

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Demo
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
Friday 07 Jun 2013 23:07:21
 
Ketua PP Hikmahbudhi, Adi Kurniawan.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) meminta tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang mereka lakukan, Kamis (16/5), di depan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kantor Kementerian Agama (Kemenag), jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Diterima Irjen Kemenag M Jasin, Hikmahbudhi meminta transparansi penggunaan anggaran di Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama.

"Ini adalah tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang kami lakukan pada tanggal 16 Mei yang lalu di kantor Ditjen Bimas Buddha Kemenag. Tuntutan kami adalah transparansi penggunaan anggaran di Ditjen Bimas Buddha, dimana sebelumnya kami sudah bersurat, tapi tidak ditanggapi secara serius," kata Ketua PP Hikmahbudhi Adi Kurniawan kepada BeritaHUKUM.com, Jumat (7/6).

Ditambahkannya bahwa sikap Ditjen Bimas Buddha ini tidak sejalan dengan reformasi birokrasi yang digembar gemborkan pemerintah.

"Sikap yang mengabaikan permintaan transparansi dari Hikmahbudhi semakin memperkuat dugaan korupsi di lembaga tersebut," ujar Adi.

Sementara itu Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menyarankan agar Hikmahbudhi melaporkan hal terrsebut ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Jika dokumen (transparansi) tidak dikasih, Hikmahbudhi ajukan saja laporan ke KPI, biar di mediasi. Jika tidak dikasih mereka (para pejabat) bisa dipidana, kena Undang-undang KPI," terang Uchok.

Dijelaskan Uchok, bahwa banyak para pejabat belum tahu kalau warga negara bisa meminta dokumen. Pejabat merasa semua dokumen adalah rahasia negara. "Pejabat merasa itu adalah rahasia negara," pungkas Uchok ketika dihubungi BeritaHUKUM.com.(bhc/mdb)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Demo

BEM Nusantara Demo Pemanasan Menyambut Hari Kebangkitan 20 Mei Besok
Dana Hibah Hilang, Polisi Tutup Mulut
HTI Langsa Berorasi Tolak Kenaikan BBM
Massa Al-Washliyah Tuntut Kejatisu Tangkap Tamin Sukardi
Kerap Dijadikan Tempat Maksiat, Ratusan Santri Blokir Pantai
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com