Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Demo
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
Friday 07 Jun 2013 23:07:21
 

Ketua PP Hikmahbudhi, Adi Kurniawan.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) meminta tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang mereka lakukan, Kamis (16/5), di depan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kantor Kementerian Agama (Kemenag), jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Diterima Irjen Kemenag M Jasin, Hikmahbudhi meminta transparansi penggunaan anggaran di Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama.

"Ini adalah tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang kami lakukan pada tanggal 16 Mei yang lalu di kantor Ditjen Bimas Buddha Kemenag. Tuntutan kami adalah transparansi penggunaan anggaran di Ditjen Bimas Buddha, dimana sebelumnya kami sudah bersurat, tapi tidak ditanggapi secara serius," kata Ketua PP Hikmahbudhi Adi Kurniawan kepada BeritaHUKUM.com, Jumat (7/6).

Ditambahkannya bahwa sikap Ditjen Bimas Buddha ini tidak sejalan dengan reformasi birokrasi yang digembar gemborkan pemerintah.

"Sikap yang mengabaikan permintaan transparansi dari Hikmahbudhi semakin memperkuat dugaan korupsi di lembaga tersebut," ujar Adi.

Sementara itu Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menyarankan agar Hikmahbudhi melaporkan hal terrsebut ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Jika dokumen (transparansi) tidak dikasih, Hikmahbudhi ajukan saja laporan ke KPI, biar di mediasi. Jika tidak dikasih mereka (para pejabat) bisa dipidana, kena Undang-undang KPI," terang Uchok.

Dijelaskan Uchok, bahwa banyak para pejabat belum tahu kalau warga negara bisa meminta dokumen. Pejabat merasa semua dokumen adalah rahasia negara. "Pejabat merasa itu adalah rahasia negara," pungkas Uchok ketika dihubungi BeritaHUKUM.com.(bhc/mdb)



 

 
   Berita Terkait > Demo
 
  Polda Metro Jaya Tangkap Provokator Aksi Demo Pengemudi
  Inilah Sebab Ribuan Supir Melakukan Aksi Demo Menolak Taxi Online Ilegal
  Para Sopir Unjuk Rasa di Balai Kota dan Istana Negara
  BEM Nusantara Demo Pemanasan Menyambut Hari Kebangkitan 20 Mei Besok
  Dana Hibah Hilang, Polisi Tutup Mulut
 
ads

  Berita Utama
'Ahok Main Pecat', Forum Komunikasi RT-RW Se-DKI Jakarta Menolak SK Gub 903/2016

Buruh KSPI Siap Demo 3 Hari di KPK, PN Jakpus lalu di Balai Kota DKI Jakarta

KSPI Mengapresiasi Panja Komisi IX, KSPI Tetap Menuntut Pencabutan PP Pengupahan No 78/2015

Arief Poyuono: 'Deflasi Menuju Depresi Ekonomi Jokowinomic'

 

  Berita Terkini
 
Pengamat: Ini Tiga Pintu KPK Tetapkan Ahok Tersangka

Bocah 4 Tahun Tewas, Jatuh dari Lantai 18 Apartment di Pluit

Dua Minggu Operasi Patuh Jaya, 107.870 Pelanggaran Lalu Lintas Ditindak

'Ahok Main Pecat', Forum Komunikasi RT-RW Se-DKI Jakarta Menolak SK Gub 903/2016

Polda Kaltim Tangkap Penimbun BBM Diduga Ilegal, Amankan 150 Ton

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 4
Cilandak - Jakarta Selatan 12430
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Info iklan | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2