Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Ombudsman
Aduan PT Bumigas Energi Soal Dirjen EBTKE ESDM Ditindaklanjuti Ombudsman
2019-02-28 04:14:45
 

Ilustrasi. Gedung Ombudsman RI, di Jl. HR Rasuna Said, Jakarta.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Proses hukum yang tengah bergulir sampai pada tahapan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara PT Bumigas Energi dengan PT Geo Dipa Energi, diduga mendapat intervensi dari Kementerian ESDM melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBKTE).

Oleh karena itu, PT Bumigas Energi melaporkan hal tersebut kepada pihak Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Ketua ORI Amzulian Rifai menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Suruh mereka nanya sebagai pelapor perkembangannya seperti apa kan sudah ada prosedurnya. Tentunya kita akan pelajari seperti apa," ucap Amzulian kepada wartawan, Rabu (27/2).

Komisioner ORI Adrianus Eliasta Meliala menyebutkan bentuk aduan PT Bumigas Energi kepada pihaknya merupakan langkah yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. "Masih ada lebih dari dugaan," ujar Adrianus.

Adrianus menuturkan, dalam kedudukannya sebagai pemerintah, pihak dari Kementerian ESDM harusnya bersikap netral dan tidak cenderung seperti menguatkan salah satu pihak. "Ini ceritanya apa nih kok pemerintah melindungi seharusnya regulator dan stay cool ya pada semua pelaku bisnis," kata dia.

Senada dengan Ketua ORI, Komisioner ORI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan pihaknya pasti akan memproses tiap laporan maupun aduan yang ditujukan ke ORI. "Enggak (ragu). Tegas kita tindak lanjut. Kalau (pemerintah) tidak salah yah kita bilang enggak salah," ucapnya.

Selain itu, ORI juga akan menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan PT Geo Dipa Energi dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM terhadap PT Bumigas Energi. "Kalau yang sifatnya darurat begini lebih baik dipertemukan saja karena ada Pertamina asosiasi dan sebagainya," ujarnya.

Mekanisme diterimanya laporan atau tidak, kata dia, ialah dalam kurun waktu 14 hari kerja. Jika laporan tersebut diterima, selanjutnya baru dibentuk sebuah tim.

"Kadang juga kalau dia sudah diperiksa dan ada hasil beberapa laporan penindakan korektif kita pantau lagi selama 30 hari. Dalam pemeriksaan terjadi konfirmasi dan sebagainya," paparnya.

Komisioner ORI bidang pertambangan Laode Ida, menjelaskan tahapan-tahapan lanjutan yang akan diputuskan oleh pihaknya jika laporan tersebut telah memenuhi seluruh mekanisme yang ada. "Kalau memenuhi syarat administrasi dan formal itu langsung dibawa ke pleno," jelasnya.

Laode menyebutkan, jika dari hasil rapat pleno laporan tersebut memenuhi syarat, ORI segera akan memanggil Dirjen EBTKE Kementerian ESDM. "Pihak-pihak yang terkait akan diklarifikasi, terlapor akan dmintai keterangan baik tulis maupun lisan," tandasnya.

Sebelumnya, Bambang Siswanto selaku kuasa hukum PT Bumigas Energi sudah mengirimkan surat ke ORI pada, Senin (11/2) lalu perihal tanggapan atas jawaban Dirjen EBTKE ESDM dalam surat nomor 328/06/DJE/2019 tanggal 4 Februari 2019.

Diketahui, Dirjen EBTKE ESDM, bukanlah sebagai pihak yang turut berperkara sampai kasasi di MA sehubungan dengan perkara PT Geo Dipa Energi melawan PT Bumigas Energi terkait pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Bambang menambahkan, dalam surat itu, PT Bumigas Energi mempertanyakan maksud dan tujuan jawaban Dirjen EBTKE Kementerian ESDM kepada ORI yang justru terkesan mencampuri perkara hukum pihak lain dengan membela PT Geo Dipa Energi.

"Semakin memperlihatkan adanya maladministrasi dalam menjawab permohonan klarifikasi," tutup Bambang.(bh/mos)




 
   Berita Terkait > Ombudsman
 
  Diduga Maladministrasi, Walikota Tangsel Airin Dilaporkan ke Ombudsman
  Aduan PT Bumigas Energi Soal Dirjen EBTKE ESDM Ditindaklanjuti Ombudsman
  Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik
  Amzulian Rifai: Ombudsman Harus Berkaca Dulu
  Seleksi Calon Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, Alvin Lie, Dan Laode Ida Lolos Tes Obyektif
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode

Legislator Berharap Kenaikan Iuran BPJS Disubsidi Negara

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2