Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Angket KPK
Agun Gunandjar Sudarsa Pimpin Panitia Angket KPK
2017-06-07 16:52:35
 

Ilustarsi. Gedung KPK di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa terpilih sebagai Ketua Panitia Angket KPK. Dia didampingi Wakil Ketua Risa Mariska dari Fraksi PDI Perjuangan, Taufiqul Hadi dari Fraksi Partai Nasdem dan Dossy Iskandar Prasetyo dari Fraksi Hanura.

Pemilihan dilakukan dalam Rapat tertutup Rabu (7/6) di Lantai III Gedung Nusantara III, dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Dalam acara ini hadir perwakilan 6 fraksi yakni Masinton Pasaribu dan Risa Mariska (F PDI Perjuangan), Bambang Susatyo, Agun Gunanjar S, Adies Kadir, M.Misbakhun dan John Kennedy Azis (FPG), Wenny Warouw (F.Gerindra), Taufik Kurniawan dan Hanafi Rais (FPAN) dan Arsul Sani serta Anas Thahir (FPP) dan Ahmad Sahroni (F.Nasdem) juga Dossy Iskandar Prasetyo (F Hanura).

Seusai pemilihan, Fadli Zon menyerahkan palu kepada Pimpinan Panitia Angket Agun Gunandjar didampingi tiga Pimpinan lainnya sebagai tanda resmi dibentuknya Panitia Angket dan segera mulai bekerja.

Panitia Angket selanjutnya menggelar rapat pertama untuk memberitahukan kepada publik karena aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam Panitia Angket ini menjadi pedoman. Agun menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang mempercayakan menjadi Pimpinan Panitia Angket ini.

Agun juga mengajak kepada rekan-rekan anggota Panita Angket untuk melaksanakan tugasnya sesuai tata tertib sebagaimana ketentuan pasal 169 s/d 177. Sesuai ketentuan, Panitia Angket diwajibkan menyusun agenda kerja, mekanisme kerja dan menyusun anggaran. Panitia juga dibatasi ketentuan yakni dalam waktu 60 hari Panitia sudah harus menyampaikan laporan kepada Rapat Paripurna.

Politisi dari Dapil Jabar ini meminta ijin kepada Panitia Angket agar Pimpinan diberi kesempatan berembuk dulu menyusun mekanisme dan agenda kerja termasuk penyusunan anggaran sebelum diputuskan dalam pleno Panitia Angket yang jadwalnya akan ditentukan kemudian.

Sebelum rapat ditutup, Masinton Pasaribu menyerahkan surat dari tersangka kasus e-KTP Miryam S. Hiryani yang isinya menyatakan tidak merasa ditekan atau diancam oleh Bambang Susatyo, Azis S, Masinton Pasaribu, Syarifudin Suding dan Desmond terkait pencabutan BAPnya pada persidangan tanggal 23 Maret dan 30 Maret 2017 di Pengadilan Tipikor Jakarta atas nama terdakwa Irman dan Sugiarto.(mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Angket KPK
 
  Pansus Angket DPR akan Panggil KPK Lagi
  Pimpinan KPK Instruksikan Jajarannya Absen Penuhi Panggilan Pansus
  Pansus Angket KPK Punya Banyak Temuan Signifikan dan Berharap Bisa Konsultasi dengan Presiden
  Jimly Anjurkan MK Segera Keluarkan Putusan
  Diancam Ketua KPK, Komisi III Akan Laporkan Agus Raharjo Ke Bareskrim
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Ahli Ekonomi Ichsanuddin Noorsy: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat

PD Sindir PDIP: Dulu BBM Naik Sampai Nangis-nangis!

Prajurit TNI dan Polri Jangan Menyakiti Hati Rakyat

Jokowi Restui WNA Jadi Direksi BUMN, Rizal Ramli: Ampun Deh!

Silaturahmi Ke Pesantren, Zulkifli Hasan: Sudah Waktunya Ulama dan Umara Bersatu

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2