Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Agus Hermanto: Pemberantasan Korupsi Kewenangan KPK
2018-03-17 16:50:08
 

Ilustrasi Huruf timbul lambang KPK ditas Gedung KPK.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyampaikan bahwa seluruh hak pemberantasan korupsi merupakan kewenangan penuh dari KPK. Apa yang disampaikan oleh KPK tentunya sudah berdasarkan dengan kode etik dan aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak mungkin KPK akan mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai.

"Semua yang disampaikan oleh KPK tentunya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan saya yakin KPK akan berpegang teguh kepada setiap aturan yang ditetapkan," imbuh politisi Demokrat ini menanggapi rencana Pimpinan KPK akan menetapkan status tersangka kepada calon kepala daerah kepada awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3).

Pimpinan DPR Kordinator Industri dan Pembangunan ini mengaku mendukung dan menyerahkan semuanya kepada KPK, karena memang yang menangani semua kegiatan tersebut adalah KPK.

"Kami tentunya akan menyerahkan seluruhnya kepada KPK karena memang yang menangani semua kegiatan itu tentu KPK sehingga KPK berhak mengeluarkan semua hal yang menyangkut semua itu," tuturnya.

Lanjut Agus, calon kepala daerah yang sudah ditetapkan status tersangka oleh KPK jangan dulu dilantik karena akan berseberangan dengan status hukumnya.

"Apabila sudah diproses dan sudah ditetapakan tersangka oleh KPK rasanya kurang pas bila seorang yang ditahan terus dilantik," kesan politisi dapil Jawa Tengah ini.

Diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, bahwa pihaknya akan mengumumkan peserta Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.(tn/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
  Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK
  Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar
  KPK Diharap Tidak Buat Pernyataan Berpotensi Gaduh
  Imbauan Penundaan Penetapan Tersangka, Ketua DPR: Itu Tergantung Pemerintah
 
ads

  Berita Utama
SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018

 

  Berita Terkini
 
Panglima TNI Berikan Penghargaan kepada Lima Babinsa Berprestasi

SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

DPP IMM: Indonesia Butuh Pemimpin Baru

Peringati HUT RI Ke 73, Ratusan Wanita akan Nyelam Massal di Manado

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2