Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
Ahmad Yani: UU Karantina Kesehatan Dibuat Era Jokowi Tapi Yang Dipilih Perppu Lama, Tujuannya Apa?
2020-04-01 10:17:09
 

Ahmad Yani.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti dengan darurat sipil yang diambil Presiden Joko Widodo dalam menangani wabah Covid-19 dipertanyakan.

Pasalnya, Jokowi tidak mengabaikan UU yang diterbitkan di eranya, yaitu UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan.

"UU Karantina Kesehatan itu dibikin masa pemerintahan Jokowi, beliau juga tidak melaksanakan UU itu. Mungkin kita ubah saja menjadi UU tentang Karantina kekuasaan," sindir mantan anggota DPR Ahmad Yani dalam akun Twitter pribadinya, Selasa (31/3).

Dia menerangkan bahwa selain UU 6/2018, ada juga UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tapi yang dipilih Jokowi adalah Perppu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya.

"Apakah ada pemberontakan di berbagai wilayah, atau ada masalah disintegrasi yang terjadi?" tanya dosen Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu.

Dia pun bertanya tujuan yang sebenarnya ingin dicapai Jokowi apa. Sebab penetapan darurat sipil akan membuat kekuasaan berpusat pada satu tangan. Padahal, belum cukup syarat untuk memberlakukan keadaan ini sebagai darurat sipil.

"Apa tujuan anda pak Presiden Jokowi, Melindungi rakyat atau melindungi kekuasaan, atau apa? Ini bahaya," tuturnya.(wv/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Peduli Covid-19, Baintelkam Mabes Polri Beri Bantuan Ratusan Paket Sembako ke Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah
  Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
  Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
  Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
  Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ruslan Buton Ajukan Gugatan Praperadilan, Polri: Hak Tersangka

Seandainya George Floyd Orang Indonesia

Polri Ungkap Sindikat Narkoba Internasional, 6 Pelaku Ditangkap dengan Sabu 402,380 Kg

Polri Siap Dukung Program Padat Karya Pemerintah

Tantangan Luhut Pandjaitan Pada Pengkritik Utang Pemerintah Disanggupi Dosen Senior UI

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2