Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Aksi Mahasiswa Pro dan Kontra Jokowi Saling Berhadapan di Depan Istana
2018-09-15 04:33:58
 

Tampak aksi demo di Jakarta pada, Jumat (14/9).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ternyata ada dua kelompok demonstran yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/9). Yaitu kelompok pro pemerintah dan kelompok kontra pemerintah.

Mereka yang pro mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa se-Jabodetabek. Sedangkan yang kontra mengatasnamakan sebagai Forum Mahasiswa dan Pemuda Kota se-Indonesia serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Dari pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, total ada sekitar 100-an lebih demonstran memadati hampir separuh ruas jalan Merdeka Barat, persis di depan Istana Merdeka.

Ada dua bus dan satu truk milik pihak Kepolisian Metro Jakarta Pusat berjaga-jaga di samping para demostran. Adapun aparat kepolisian yang hadir sejumlah 80 orang lebih.

Tuntutan aksi dari demonstran yang pro Jokowi adalah meminta agar masyarakat Indonesia tetap menjaga keamanan dan ketertiban menjelang tahun politik 2019.

"Kami mengapresiasi kinerja Jokowi-JK. Hentikan gerakan-gerakan yang memecah belah bangsa, dan kami siap mengawal pemerintahan Jokowi-JK sampai akhir masa jabatannya," ujar Imam Budi Mansur selaku koordinator massa aksi.

Adapun tuntutan dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Kota se-Indonesia adalah mendesak Jokowi mundur dari jabatan Presiden dan pencapresannya jika tidak bisa memperbaiki perekonomian bangsa, menstabilkan nilai tukar rupiah.

Selain itu, mereka juga meminta agar Jokowi segera menstabilkan harga bahan pokok dan menghentikan kebijakan impor.

"Jika Presiden Jokowi tidak bisa menstabilkan nilai tukar rupiah, menghentikan impor yang tidak pro rakyat, serta menstabilkan harga bahan pokok, maka sebaiknya mundur dari presiden dan calon presiden 2019," ujar koordinator Forum Pemuda dan Mahasiswa Kota se-Indonesia, Harso.

Adapun untuk tuntutan dari KAMMI hampir sama dengan tuntutan Forum Pemuda dan Mahasiswa Kota se-Indonesia.

"Kami Aliansi KAMMI Jabodetabek menuntut kepada Presiden Jokowi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, menurukan harga kebutuhan pokok, menghetikan impor yang tidak diperlukan, serta melakukan swasembada pangan," ujar salah satu orator.

Dalam aksinya, mereka juga melakukan teatrikal menirukan Presiden Joko Widodo yang menggunakan stuntman untuk pembukaan acara Asian Games 2018. Sambil membawa simbol uang dolar Amerika, stuntman berputar-putar mengelilingi motor sport yang sudah dipersiapkan.

"Turun, turun, turunkan Jokowi," ujar para massa aksi mengiringi teatrikal tersebut.

Usai teatrikal di separuh Jalan Medan Merdeka Barat, perwakilan dari mereka silih berganti berorasi.

"Kami menuntut agar Presiden Jokowi segera melakukan kebijakan untuk segera menstabilkan nilai tukar rupiah dan menurunkan harga bahan pokok," ujar Sandi, salah satu orator perwakilan dari KAMMI Tangerang.

Lebih lanjut, Sandi menyampaikan, Jokowi juga harus menghentikan kebijakan impor yang tidak diperlukan dan melakukan swasembada pangan.

"Jokowi harus segera menghentikan kebijakan impor yang tidak pro rakyat dan segera melakukan swasembada pangan," tambahnya.

Dalam aksi ini, sejumlah demonstran membawa sejumlah spanduk, seperti yang bertuliskan "Dolar Menguat Jokowi Melemah", dan 'Rupiah Anjlok Jokowi Lengser'. Sedangkan mereka yang pro membawa spanduk bertukiskan tuntutan mereka.

Sementara diketahui, Ribuan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek dan Banten juga menggelar demonstrasi untuk aksi Bela Rupiah di depan kompleks Kemenkeu di Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (14/9). Massa memprotes melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar As yang terjadi akhir-akhir ini.

Aksi sempat terjadi kericuhan namun kembali tertip, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang melakukan aksi penyampaian pendapatdan tersebut juga sempat mengakibat lalu lintas di sekitar dari wilayah Lapangan Banteng hingga depan Kantor Kemenkeu tampak macet. Sementara itu massa terus meneriakkan tuntutannya dan memaksa masuk ke kantor Kemenkeu.

Berikut 7 tuntutan massa aksi yang diteriakkan di depan kantor Kemenkeu;

1. Mendesak pemerintah agar tetap menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah melemahnya nilai tukar rupiah tanpa harus mengintimidasi produk-produk lokal.

2. Menekan pemerintah untuk mempermudah akses peminjaman usaha dengan menjaga suku bunga kredit yang rendah.

3. Mendorong pemerintah untuk memperluas ekspor dengan mencari pasar alternarif ekspor dan mengurangi impor.

4. Menghimbau masyarakat agar meningkatkan penggunaan produk lokal dan mengurangi konsumsi produk asing.

5. Mengajak masyarakat untuk tidak menukarkan rupiah ke dolar dan memperbanyak transaksi dengan rupiah agar nilai rupiah menguat dan menukarkan dolarnya agar devisa dolar terus terjaga di dalam negeri akan kondisi rupiah kembali membaik.

6. Menekankan pemerintah supaya mempermudah sistem bongkar muat di pelabuhan yang akan berdampak mudahnya sistem ekspor dalam negeri ke luar negeri.

7. Mendesak pemerintah untuk mengakomodir produk lokal agar lebih dikenal oleh masyarakat.

Sedangkan, selain aksi-aksi mahasiswa di Jakarta, tidak jauh dari lokasi demo para Mahasiswa tersebut, pantauan pewarta BeritaHUKUM.com di lokasi, Polri dan TNI menggelar simulasi dan latihan pengamanan jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 mendatang, acara berlangsung di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jum'at (14/9).

Sekitar ribuan personel gabungan TNI-Polri dilibatkan dalam simulasi pengamanan. Skenario pengamanan pun digelar, sebagian personel selaku petugas keamanan bertindak menertibkan masa, dan tidak sedikit pula bertindak sebagai peserta unjuk rasa.

Simulasi diawali dengan upaya persuasif dari petugas keamanan (Kepolisian), yakni dengan menertibkan para pengunjuk rasa dengan memberikan peringatan.

Salah satu skenario pengamanan persuasif dilakukan oleh kepolisian adalah ketika sidang gugatan berlangsung, diluar sidang terjadi keributan saat aksi masa para pendukung salah satu calon tidak menerima keputusan sidang sengketa hasil pemilu yang ditolak MK.(dbs/rus/rmol/pojoksatu/detik/bh/amp/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2