Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Gerakan Anti Korupsi
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
2020-02-23 06:01:23
 

Tampak suasana saat acara Aksi 212 di sekitar patung Kuda Jakarta, Jumat (21/2).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari Jumat (21/2) ribuan masyarakat peserta aksi 212 yang kali ini mengangkat issue terkait mengenai 'Berantas Megakorupsi, Selamatkan NKRI' digelar di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha di depan Monas Jakarta menegaskan dengan banyak kasus mega korupsu saat ini, agar supaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi di negeri ini lebih jelas dan tegas.

Ketua Front Pembela Islam (FPI), KH. Sobri Lubis menyarankan sebaiknya Pemerintah menerapkan hukum Islam kepada para koruptor untuk memberikan efek jera.

"Yakni dengan memberlakukan hukuman potong tangan," kemukanya yang kemudian disambut selain pekikan bertakbir Allahuakbar para peserta aksi damai menanggapi orasinya disampaikan diatas mobil komando tersebut.

"Kita buat kesepakatan, korupsi di bawah Rp 1 miliar potong tangan. Kalau di atas 1 miliar potong leher saja..bagaimana setuju?," lontar Sobri, disambut riuh teriakan dukungan dan takbir para peserta aksi.

Demikian orasi Sobri Lubis di Aksi 212 mengangkat tema "Berantas Megakorupsi, Selamatkan NKRI" yang digelar di Patung Kuda Arjuna Wiwaha sedari siang hingga sore hari tadi. Jakarta, Jumat (21/2)

Mengingat hal itu, jikalau nanti disepakati bersama ke depan diusulkan saja ke wakil rakyat di gedung parlemen (DPR) diajukan untuk bikin UU pemberantasan korupsi, kata Sobri Lubis ke para peserta aksi.

"Sebaiknya nggak usah dipenjara itu malah bikin negara rugi. Mau tau kenapa alasannya... ? Soalnya, dipenjara penjahat besar (koruptor) dikasih makan gratis 1 hari 3 kali sampe puluhan tahun, gratis. Malah, enak-enak selfie-selfie. Sedangkan orang miskin yang jujur, berjuang nggak dikasih makan negara," timpal Sobri Lubis menegaskan seraya mengkritisi.

"Masih banyak rakyat miskin tinggal di kampung kampung, di pelosok hidup sederhana. Tidak mau mencuri, tidak mau merampok. Demi mempertahankan harga dirinya," ungkap Sobri.

Sementara, Ini penjahat besar (koruptor) malahan dikasih makan gratis sampai puluhan tahun, padahal mencuri uang rakyat. Maka itu, bagi mereka (red : koruptor) kedapatan korupsi di atas Rp 1 miliar, negara tidak perlu lagi berkompromi. Lebih baik berikan hukuman berupa potong leher alias hukuman mati, ujarnya.

Menurutnya, salah satu tujuan hukum Islam itu simple sebenarnya, adalah menciptakan efek jera dan pelajaran untuk orang lainnya. Apalagi kalau hukum yang berlaku sudah gak pantas diterapin, ngobatin Indonesia. Tentu ini berbeda dengan hukum sekarang, yang menurutnya justru memberi kenyamanan dan melindungi para pelaku.

"Jadi mau koruptor dipenjara atau dipotong tangannya ? Kalau sudah buntung suruh masuk kantor. Nanti temennya tobat. In shaa Allah duit rakyat aman," tegasnya.

Ketua FPI, Ahmad Sobri Lubis juga memastikan bahwa Aksi 212 yang tentu korban megakorupsi adalah rakyat Indonesia dengan berbagai agama. Maka itu, dihadiri peserta lintas agama. Lantaran korban skandal megakorupsi adalah lintas agama, imbuh Sobri Lubis.

Sementara, pantauan pewarta BeritaHUKUM.com di lokasi Aksi 212, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak sempat mengajak para korban PT Asuransi Jiwasraya bergabung, bahkan termasuk yang jadi korban skandal megakorupsi lain.

Adapun, aksi yang digawangi FPI, GNPF-Ulama, PA 212 dan ormas-ormas Islam lain ini merupakan bukti bahwa, para tokoh umat menaruh perhatian serius pada isu-isu yang langsung menyangkut kehidupan rakyat. Ditambah, apalagi tumpukan Hutang Indonesia belum genap seratus tahun sudah menggunung juga barangtentu akan menyengsarakan masa depan rakyat Indonesia.

Seperti halnya, dalam skandal megakorupsi PT Asabri, misalnya, korbannya adalah anggota Polri/TNI baik masih aktif maupun sudah purnawirawan. Sebagian besar adalah rakyat kecil.

"Korupsi menjadi kejahatan luar biasa yang harus kita tumpas dengan upaya yang juga luar biasa," ujar Yusuf Martak.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Gerakan Anti Korupsi
 
  Kejari Jakarta Pusat Optimis Bisa Raih WBK dan WBBM
  Kejari Gunungkidul Bersama Bupati Canangkan WBK dan WBBM
  Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
  Ini Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Aksi 212 2020 Hari Ini
  Kejari Kuansing Deklarasi Menuju WBBM
 
ads1

  Berita Utama
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Polda Metro Tangkap Pria Penipu yang Pakai Akun Facebook Palsu dengan Profil Wanita

Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia

Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Langgar Maklumat Kapolri Pencegahan Covid-19, Kapolsek Metro Kembangan Kompol Fahrul Sudiana Dicopot dan Dimutasi

HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Hidayat Nur Wahid: Agar Pemerintah Perhatikam Saran MUI, Prioritaskan Penanganan Covid-19

Implementasi Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Masih Membingungkan

Komisi II Setujui Penundaan Tahapan Pilkada Serentak 2020

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2