BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
KPK Rekomendasikan Tak Beri Remisi Bagi Koruptor
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pidato pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun lalu (9/12), Pr

Komisi III Pantau Penanganan Kasus Narkoba di Kalbar
PONTIANAK, Berita HUKUM - Komisi III DPR memberi perhatian serius terhadap penanganan kasus narkoba

MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Hj Tuti Alawiyah AS menilai, pern

Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
JAKARTA, Berita HUKUM - Senin petang ini, (22/9), tim penyidik Kejaksaan menyita sejumlah dokumen ko

Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
BANDUNG, Berita HUKUM Kemerdekaan pers adalah bagian dari hak warga negara untuk berekspresi, mene

RUU Pengelolaan SDA Penting Untuk Indonesia Kedepan
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Tiga RUU Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) antara lain RUU Konse

Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam minggu-minggu terakhir masa jabatan Presiden Republik Indonesia Susilo

Tiba di New York, Presiden SBY Segera Bertemu Presiden Obama
NEW YORK, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudho

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
KPK Rekomendasikan Tak Beri Remisi Bagi Koruptor
Komisi III Pantau Penanganan Kasus Narkoba di Kalbar
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
RUU Pengelolaan SDA Penting Untuk Indonesia Kedepan

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser
Yohanes Libut: Peran Koperasi dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
KLB Sepakat Prabowo Menjadi Ketum Gerindra Sementara

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
Guru
Aksi Demo Guru Honorer di Istana Minta Berstatus PNS
Monday 09 Sep 2013 13:24:29
 
Aksi Demo Guru Honorer di Depan Istana.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi demo ratusan guru honorer sejawa Barat di depan Istana Negara guna menuntut segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), setelah bertahun-tahun mengabdikan diri sebagai pegawai honorer di dunia pendidikan Nasional.

Menurut Muchlisin, salah seorang guru honorer asal Kabupaten Bekasi yang mengaku telah 13 tahun mengabdi sebagai pegawai honorer mengatakan, "pemerintah dalam hal ini, seharusnya, memprioritaskan semua tenaga guru honorer, yang selama ini telah mengabdikan kemampuan untuk dunia pendidikan nasional," ujar Muhclisin, Senin (9/9).

"Anggaran yang dimiliki negara, mampu untuk mengangkat kami, ratusan ribu guru honorer yang hingga saat ini masih tekatung-katung nasibnya, jangan mengangkat PNS dari titipan dan keluarga para pejabat," teriak Muchlis.

Dalam aksi kali ini, para guru membawa spanduk yang bertuliskan. "Angkat tenaga honorer dan tolak penghapusan tenaga honorer".

Sementara itu, dari pantauan pewarta BeritaHUKUM.com di depan pagar Istana Merdeka, terlihat, terparkir 2 unit water cannon juga rangkaian kawat berduri.

Di tambah ratusan aparat gabungan dari unsur Brimob dan Kepolisian wilayah DKI Jakarta bersiaga, mengantisipasi aksi demo hari ini yang mewarnai ibu kota.(bhc/put)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Guru

Mutasi Kepsek Diduga Bermasalah Dilaporkan ke PTUN
Kemdikbud Akan Tempuh Jalur Hukum Jika Pemda Tidak Salurkan Tunjangan Guru
Pemerintah Segera Bayar Kekurangan Tunjangan Guru 2010-2013 Rp 4 Triliun
Tunjangan Guru Triwulan I/2014 Dibayar Akhir Maret Ini
Penerimaan Siswa Baru dan Penerimaan Calon Guru Diduga Dijadikan Bisnis
Sarjana Pendidikan Harus Tetap Ikut PPG
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com