Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Hoax
Aktivis: Black Campaign Tidak Berpengaruh, Justru Bikin Sebal
2018-04-28 16:07:41
 

 
PALEMBANG, Berita HUKUM - Hari-hari menjelang pemungutan suara, Pilkada Sumsel mulai dihiasi dengan maraknya kampanye hitam atau Black Campaign, fitnah, penggalangan kebencian dan perendahan harkat martabat kemanusiaan para kontestan.

Yang menarik, saat peraturan perundang-undangan begitu ketat melarang kampanye hitam, berita bohong, hoax, fitnah dan rekayasa isu, justru ada orang perorang yang mau tampil untuk menjadi torpedo menyerang pribadi calon. Hal itu tentu membuat suasana Pilkada yang seharusnya demokratis menjadi tercela.

Adalah pasangan Herman Deru - Mawardi Yahya korban kampanye hitam terbanyak. Selebaran fitnah terlihat dibagikan ke rumah-rumah penduduk dan secara sengaja dimaksudkan untuk menggalang kebencian serta merendahkan martabatnya.

Deru difitnah bertindak asusila. Isu lama yang direproduksi untuk menjatuhkan ini benar-benar merupakan kreasi biadab yang tak bisa dibiarkan. Hal sama juga menimpa Mawardi Yahya, bahkan dalam kasus Mawardi, ada perempuan yang dimunculkan ke publik seolah menuntut tanggungjawab atas tindak asusilanya.

Apakah dua peristiwa itu akan terjadi jika tak ada Pilkada? Apakah dua peristiwa itu akan terjadi, jika pasangan Herman Deru - Mawardi Yahya tidak dominan dan jadi pasangan underdog? Pertanyaan ini seharusnya menjadi konsen penyelenggara Pilkada. Bawaslu seharusnya turun tangan dan mengamati secara serius gerakan-gerakan kampanye hitam seperti itu, karena akan membuat Pilkada Sumsel tercela.

Aktivis pro demokrasi Husnul Khotimah menyesalkan kurang gregetnya penyelenggara Pilkada Sumsel. Husnul yang juga ketua Kelompok Diskusi Demokrasi Digital Sumsel menyampaikan, seharusnya KPU, Bawaslu dan kepolisian ikut memantau arus informasi dan perdebatan di sosial media. Lalu saat melihat ada situs atau link berita hoaks yang muncul dan menyerang pribadi calon, segera diproses. "Itu kerja mudah sekali, asal mau," ujarnya kepada wartawan saat diskusi bertajuk "Quo Vadis Pilkada Sumsel 2018" digelar pada hari Jumat malam (28/4) di Palembang.

Husnul menjelaskan, kasus penghinaan dan perendahan martabat paslon kerap terjadi di Sumsel. Di Pilkada 2013, Alex Noerdin diisukan selingkuh dan link-link berita hoaks tersebut juga masih ditemukan di dunia maya.

Husnul menyesalkan hal demikian masih berulang di Pilkada 2018. Padahal pemilih sekarang justru lebih cerdas dan kritis. "Jika kita amati tanggapan publik atas situs-situs yang menuliskan kampanye hitam tersebut, tanggapan publik justru sebaliknya. Mereka memandang hal tersebut sebagai isu murahan dan pengecut. Kalau mau menang adu program saja, jangan menyerang pribadi, begitu kira-kira kesimpulan tanggapan mereka. Intinya black campaign itu tidak ada pengaruhnya, pemilih justru sebal dengan hal demikian," pungkasnya.(rls/bh/as)




 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO

PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi

DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri

Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2