Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Hutan
Alih Fungsi Hutan Harus Free, Clean and Clear
2017-06-13 05:09:04
 

Kunjungan kerja spesifik Panja RTRW Komisi IV ke Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung.(Foto: naefuroji/hr)
 
BANGKA BELITUNG, Berita HUKUM - Anggota Panja Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Komisi IV DPR Azhar Romli menegaskan pentingnya mengedepankan azas free, clean and clear dalam penetapan perubahan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan APL (Area Penggunaan Lain).

Hal tersebut dikemukakan disela-sela kunjungan kerja spesifik Panja RTRW Komisi IV ke Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung, Kamis (8/6).

Politisi Gokar ini menjelaskan, menurut data yang dihimpun oleh pihak kehutanan setempat, terdapat kawasan hutan lindung seluas 4400Ha yang masih belum alih fungsi, padahal hasil dari tinjauan lapangan Tim Panja RTRW Komisi IV DPR didampingi Pemda, Perwakilan KLHK sebagian besar hutan lindung tersebut berada di permukiman.

"Status hutan lindung ditetapkan tahun 1986, sementara masyarakat sudah bermukim lebih dari 40 tahun, bahkan sudah ada infrastruktur sekolah, puskesmas, kantor kepala desa dan sebagainya," ungkap Azhar Romli.

Beberapa lokasi yang ditinjau langsung Tim Panja RTRWP Komisi IV DPR antara lain desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan, SD Negeri 14 Badau Jalan Sungai Samak Kecamatan Badau, Area Pelabuhan Tanjung Batu, Kawasan Pantai Gusong Bugis yang menjadi lokasi Kemah Budaya Nasional September 2016 silam.

"Sudah saatnya DPR untuk memutuskan persetujuan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menetapkan ini menjadi kawasan hutan APL (Area Penggunaan Lain) sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang sudah mendiami area tersebut puluhan tahun secara turun-temurun," imbuhnya.

Mekanisme Panja ini akan melakukan pemantapan dan pengkajian lebih lanjut dari hasil kunjungan kerja, akan memanggil Raker lagi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain Babel, ada 7 provinsi yang memang menjadi provinsi yang belum clear dan clean terhadap RTRWP, jelas Legislator Dapil Bangka Belitung ini.

"Kompetensi RTRWP yang DPCLS (Dampak Penting Cakupan Luas dan Strategis) ini ada pada Kemen LHK dan DPR. Kita menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar karena DPR sedang bekerja dengan Kemen LHK untuk melakukan verifikasi semuanya ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat tahun sidang ini pulau Bangka Belitung dengan total sekitar 4400Ha kawasan hutan lindung yang bisa ditata," pungkas Azhar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Belitung, Nazalyus mengungkapkan dari 4452Ha usulan RTRWP Bangka Belitung sebanyak 80% memang sudah menjadi permukiman penduduk. Sebagian yang lain karena ada ijin-ijin tambang yang diterbitkan tahun 1980-an yang masih berlaku sehingga tidak bisa langsung diubah statusnya.

"Penentuan tata batas yang salah ketika dulu melakukan pemetaan wilayah menjadi salah satu sebab tumpang-tindihnya status wilayah pemukiman dengan kawasan hutan lindung di Provinsi bangka Belitung," ungkap Nazalyus.

Pihaknya juga meyakinkan kepada masyarakat bahwa dengan memiliki struk (bukti) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu sudah menjadi bukti kuat kepemilikan lahan. "Namun demikian, akibat ketidakjelasan status wilayah di Babel, beberapa Kantor Bupati sampai tidak berani merehabilitasi gedungnya yang sudah rusak," tutup Nazalyus.(ojie,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Hutan
 
  Inpres Moratorium dan Permen LHK; Melegalkan Deforestasi, Melanggengkan Bencana Ekologis
  Para Pemimpin Agama dan Adat Dunia Terjun 'Melindungi Lingkungan'
  Komisi IV DPR RI Hanya Setujui 2 dari 9 Usulan Pelepasan Kawasan Hutan
  Alih Fungsi Hutan Harus Free, Clean and Clear
  Panglima TNI: Hutan Miliki Fungsi Strategis Menunjang Kecakapan TNI
 
ads

  Berita Utama
Panglima TNI Gagas Doa Bersama 17 17 17 Serentak dari Sabang-Meuroke

Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita

Pemimpin Korut Kim Jong-un Putuskan Memantau Dulu 'Para Yankee Dungu' Amerika

Jadi Korban First Travel? Hubungi Posko 'Hotline' Ini jika Butuh Informasi!

 

  Berita Terkini
 
Rahmawati Soekarnoputri Pertanyakan Kemerdekaan Indonesia

Polisi Tetapkan Kiki Adik Bos First Travel Jadi Tersangka

72 Tahun Indonesia Kerja Bersama Wujudkan Kemakmuran Rakyat

Jusuf Kalla: UUD Boleh Berubah, Tetapi Tidak Merubah Visi Para Pendiri Bangsa

Ketua MPR: Yang Merasa Paling Pancasila Harus Belajar Lagi Sejarah Pancasila

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2