Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
ILUNI UI
Alumni UI Menggugat, Setelah Perppu Ormas Disahkan: Adakah Kebebasan Rakyat?
2017-11-13 09:32:02
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Perppu 2 Tahun 2017 telah menjadi Undang Undang, dan itu artinya tidak ada lagi kebebasan rakyat untuk berserikat. Demikian disampaikan Herry Hernawan, aktivis UI tahun 1974 pada acara diskusi; Alumni UI Menggugat pada, Jumat (10/11) di Bakoel Koffie, Cikini Jakarta.

Herry yang juga pernah menjadi tahanan politik aksi demo menentang SU MPR tahun 1978 mengatakan, "Kebebasan rakyat untuk berserikat itu dijamin Konstitusi dalam Pasal UUD 1945 dan tidak boleh dirampas penguasa. Jaminan ini ditujukan kepada penguasa, untuk melaksanakan dan memelihara, termasuk dalam aspek organisasi kemasyarakatan."

Disisi lain, Pemerintah juga berkewajiban menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, yang harus ditaati masyarakat. Oleh karena itu, sesungguhnya, dalam menjaga keseimbangan itu telah dengan baik dimuat dalam UU No. 17 Tahun 2013, bahwa terhadap Ormas yang dianggap melanggar ketentuan, maka setelah melalui tahap peringatan, penguasa mengajukan gugatan ke pengadilan, untuk diputus oleh Hakim.

Kondisi yang menghormati konsitusi tersebut, telah dilanggar Penguasa dengan menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 kata Herry, yang aktif sejak mahasiswa pernah menjadi Ketua BPM FHUI tahun 1975 dan tahun 1977 menjabat wakil ketua SM FHUI.

"Penguasa menjadi otoriter baru manakala pemerintah semaunya sendiri menentukan mana organisasi yang harus mati dan harus hidup," tegas Herry Hernawan. Diakuinya bahwa penguasa memang berhak mengeluarkan Perppu, namun seharusnya dalam nuansa menghormati konstitusi, dengan penuh kearifan kepada rakyatnya. Tidak bisa semau sendiri, yang mencerminkan kesewenang-wenangan, dan melupakan bahwa Kekuasaan adalah amanat.

Alumni Lulusan Hukum Universitas Indonesia, sekaligus pendiri dan pengawas ILUNI UI 21 Juli 2017 menekankan bahwa, dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kini menjadi UU, penguasa dengan tafsirnya sendiri, mempunyai hak untuk membubarkan suatu Ormas yang sebelumnya sudah sah sebagai Badan Hukum atau sudah terdaftar.

Pengesahaan Perppu tersebut menjadi UU, tidak menghilangkan kesan bahwa Penguasa telah menggunakan instrumen politik untuk membungkam suara rakyat. Bahwa pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2017 menjadi Undang Undang, tidak menghilangkan pendapat di masyarakat, bahwa hal itu terjadi dengan penuh transaksi politis, bahkan mungkin penekanan halus kepada sebagian besar anggota Parlemen.

Herry menyimpulkan bahwa pengesahan (Perppu. Ed) menjadi Undang Undang, tak lain hanya pembenaran formal untuk membungkan hak berserikat rakyat yang dijamin Konstitusi, yang seharusnya juga dihormati Penguasa dan para wakil rakyat di Parlemen.

Pendapat Herry Hernawan tersebut diaminkan oleh para aktivis UI lainnya, seperti Ramli Kamidin, Salim Hutadjulu, Andi Bachtiar, Ayu B Nurdin, Ishaq, Fuad Abdullah dan Ketua dan Sekjen ILUNI UI Ima Soeriokoesoemo dan Hidayat Matnur.

Sebagaimana yang diberitakan kemarin pada 10 November 2017 aktivis alumni UI mendaftarkan gugatan hukum secara resmi kepada pengadilan PTUN atas dibubarkannya secara sepihak organisasi ILUNI UI 21 Juli oleh Menteri Kemenhukam Yassona.(wa/bh/nmd)



 

 
   Berita Terkait > Ormas
 
  GNPF Resmi Daftarkan Uji Materi UU Ormas ke MK
  Pemohon Telah Membentuk Ormas Perak Indonesia
  Refly Harun: Isi Perppu Yang Disetujui Menjadi UU Ormas Sangat Berbahaya
  Pemerintah Harus Perlakukan Ormas Sebagai Komponen Bangsa
  Gerindra: Ada Beberapa Aturan Janggal dalam UU Ormas
 
ads

  Berita Utama
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing

Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar

 

  Berita Terkini
 
Hasil Munaslub Tunjuk Daryatmo Sebagai Ketum Hanura

Developer Proyek Reklamasi Polisikan Konsumen

2.027 Warga Asmat Mendapat Pelayanan Kesehatan Satgas TNI

Kepala Bakamla RI Resmikan Kapal Terbesar Karya Anak Bangsa

Komisi IV Menilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2