Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Proyek Kementerian PUPR
Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto Irit Bicara Usai Diperiksa KPK
Wednesday 27 Jan 2016 23:55:21
 

Tampak Anggota Komisi V DPR RI Budi Supriyanto saat menunggu di ruang tunggu gedung KPK,(Foto: BH/mb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Budi Supriyanto enggan berkomentar banyak soal materi pemeriksaan penyidik KPK terkait kasus dugaan proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

Politikus Partai Golkar itu hanya menyebutkan, bahwa ia sudah menceritakan apa yang diketahuinya kepada penyidik KPK. "Saya sudah sampaikan apa yg saya ketahui," ungkap Budi, saat di tanya wartawan di depan dedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/1).

Usai mengungkapkan hal tersebut, dirinya memilih bungkam dan menghiraukan setiap pertanyaan para wartawan.

Budi diperiksa untuk pemberkasan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti (DWP) yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Budi merupakan salah satu anggota DPR RI yang ruang kerjanya sempat digeledah tim KPK. Ia juga merupakan salah orang yang dicegah KPK untuk berpergian keluar negeri, terkait dengan penyidikan kasus tersebut. Kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016 ini terbongkar setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti.

Selain Damayanti Wisnu Putranti, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain.

Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini diduga sebagai penerima suap, sama seperti Damayanti. Sementara satu tersangka lain, yaitu Abdul Khoir, merupakan Direktur PT Windu Tunggal Utama, yang diduga sebagai pemberi suap.

Atas perbuatannya, Damayanti, Julia dan Dessy dijerat Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Abdul dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.(bh/mkb)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

AHY dan Sandi Bertemu, Demokrat Jajaki Peluang ke Koalisi Prabowo

Jatanras Ditreskrimum PMJ Tangkap 7 Tersangka Curas, 2 Pelaku Tewas

Ditlantas PMJ Melakukan Pemetaan Titik Rawan Kemacetan Salama Ramadhan

 

  Berita Terkini
 
Operasi Bakamla Tangkap Dua Kapal Vietnam Tanpa Dokumen

Pilkada Sumsel: Elektabilitas Herman Deru Tak Terkejar, Akrobat Politik Makin Menjadi

Rekomendasi 200 Mubalig Versi Kemenag Dinilai Bingungkan Umat

Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri

Melindungi Polisi: Perspektif Kebijakan Hukum Indonesia

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2