Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
BUMN
Anggota Banggar DPR: PNBP dari BUMN Belum Maksimal
2018-07-25 08:31:16
 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa ada masalah pada target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Walaupun terjadi peningkatan dalam penerimaan PNBP, ia menegaskan bahwa target lebih penting untuk dicapai.

Menurutnya, dengan diberikannya Penyertaan Modal Negara (PMN) yang begitu besar digelontorkan kepada perusahaan BUMN sejak tahun 2014 lalu, seharusnya Indonesia mendapatkan prestasi yang luar biasa di bidang ekonomi.

"Dengan adanya PMN yang begitu besar kita gelontorkan di 2014 hingga 2016 itu sangat luar biasa. Sehingga kita harapkan terjadi leverage yang sangat tinggi dan tentu hasil daripada PNBP ini tidak hanya target di 13 persen, tetapi bisa lebih dari itu," tuturnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, BUMN telah diberikan satu prioritas untuk membangun seluruh infrastruktur yang besarannya Rp100 miliar ke atas yang tertuang di dalam Peraturan Menteri. Namun dalam pengawasan proses tersebut, ternyata banyak pula anak perusahaan BUMN yang ikut bermain dalam proyek infrastruktur di bawah Rp100 miliar.

"Ternyata proyek yang di bawah Rp100 miliar pun semuanya diambil oleh anak-anaknya BUMN. Sehingga akhirnya dari 60 ribu kontraktor kita itu, 26 ribu sudah mati dalam 3 tahun belakangan. Harusnya, dengan adanya program tersebut, kita tidak tanggung-tanggung menargetkan PNBP-nya. Jangan hanya 13 persen, kalau bisa 100 persen. Karena dengan adanya ini, infrastruktur itu naik demikian tinggi," ujar Bambang.(eps/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > BUMN
 
  Aliansi Muda untuk Demokrasi (Almud) Desak Menteri BUMN Copot Dirut Garuda Indonesia
  Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
  KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap
  Marwan Cik Asan: Utang BUMN Rp5.271 Triliun
  Head of Agreement GMF dan IAS Fokus dalam Perawatan Pesawat dan Industrial Service
 
ads

  Berita Utama
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0

PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung

KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau

 

  Berita Terkini
 
Urungkan Niat Rekonsiliasi, Prabowo Selamat

Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 4 RUU

Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

FBI Memburu 'Ratu Penipu Hollywood' yang Mengirim dan Memperdaya Korban ke Jakarta

Kasus Evi Apita Maya: Sengketa Pertama ;Foto Cantik; dalam Pemilu Indonesia

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2