Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
LGBT
Anggota DPR Reni Marlinawati Perjuangkan Soal LGBT Masuk dalam KUHP
2017-12-24 18:08:20
 

Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati.(Foto: Dep/afr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46/PUU-XIV/2016 soal permohonan penafsiran atas norma tentang zina, pemerkosaan dan perbuatan cabul sebagaimana tertuang dalam UU KUHP pasal 284, 285 dan 292 UU KUHP menurut Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati harus direspons secara proporsional. Menurutnya, putusan tersebut, bukan berarti MK melegalkan perbuatan LGBT, namun MK menyerahkan perumusan norma soal LGBT ke pembuat Undang-Undang (law maker) yakni DPR dan pemerintah.

"Atas putusan tersebut, Fraksi PPP DPR RI meminta anggota Fraksi PPP yang membahas perubahan UU KUHP untuk terus memperjuangkan dengan memasukkan norma ketentuan LGBT dalam UU KUHP sebagai perluasan makna dari tindak pidana perzinahan," ungkap Reni melalui keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (22/12).

Fraksi PPP juga, lanjutnya, akan melakukan komunikasi intensif dengan seluruh fraksi di DPR agar setuju dengan rumusan yang diusulkan Fraksi PPP. Terkait dengan LGBT ini, Fraksi PPP DPR RI juga telah mengusulkan RUU Anti LGBT sebagai RUU inisiatif yang diusulkan oleh Fraksi PPP.

"Kami juga akan melakukan komunikasi politik secara intensif khususnya dengan pemerintah. PPP sebagai bagian dari partai koalisi di pemerintahan mendorong pemerintah agar memasukkan LGBT menjadi bagian dari tindak pidana sebagai konsekuensi dari perluasan makna atas tindak pidana zina," tegas Reni.

Bagi Reni, upaya ini semata-mata dimaksudkan untuk tidak mengabaikan aspirasi dari masyarakat serta mewujudkan citra hukum Indonesia yang sarat dengan nilai agama sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Ketua Fraksi PPP ini menegaskan, perjuangannya ini mengingatkan perjuangan yang juga pernah dilakukan Fraksi PPP dalam merumuskan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan puluhan tahun silam yang merumuskan bahwa perkawinan bisa disebut sah jika dilakukan sesuai dengan agama yang dianut.

"Komitmen politik amar ma'ruh nahi munkar yang dilakukan PPP tidak pernah dan tidak akan surut dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena PPP senantiasa bersama rakyat dan ulama sebagai pilar utama partai ini," tutup Reni.(hs/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > LGBT
 
  Anggota DPR Reni Marlinawati Perjuangkan Soal LGBT Masuk dalam KUHP
  Jazuli Juwaini Kecewa, Uji Materi Pasal Kesusilaan Ditolak MK
  Waket MPR: LGBT Bertentangan dengan Pancasila
  Ketua Fraksi PKS: Perlu Waspada, Indonesia Darurat LGBT
  Polda Metro Jaya Tangkap 2 Pelaku Penyebar Video Porno LGBT
 
ads

  Berita Utama
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing

 

  Berita Terkini
 
Berikut Tanggapan Ketum 'Aisyiyah Mengenai Dinamika Politik Pilkada 2018

Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

PBB Riau Resmi Mendukung Pasangan Firdaus-Rusli Menjadi Gubernur

Hasil Munaslub Tunjuk Daryatmo Sebagai Ketum Hanura

Developer Proyek Reklamasi Polisikan Konsumen

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2