Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    

Anggota KPUD Tinggalkan Puncak Jaya
Tuesday 02 Aug 2011 00:34:37
 

Istimewa
 
JAYAPURA-Situasi keamanan di Kota Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, hingga kini masih mencekam. Anggota KPUD Puncak Jaya memutuskan turun ke kota Jayapura. “Situasi masih tegang, kami perlu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua, apakah menunda proses Tahapan Pilkada atau melanjutkannya," ungkap anggota KPU Puncak, Herianus Pakage, Senin (1/8).

Herianus menambahkan, bentrok itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan KPU, karena dualisme rekomendasi pasangan calon adalah urusan internal partai. "Kami hanya mengimbau, dualisme rekomendasi itu diselesaikan secara internal oleh partai," imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Wachyono mengatakan, pihaknya segera memeriksa kedua kubu yang bentrok di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua yang menewaskan korban hingga 21 orang dari kedua belah pihak. "Ada rencana kedua kubu yakni pasangan Elvis Tabuni dan Simon Alom akan diperiksa. Namun, polisi masih berkonsentrasi untuk mengamankan situasi di kota Ilaga," ujarnya.

Ia mengakui, Polda Papua belum memeriksa kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak guna dimintai keterangan terkait bentrokan. Polda menambah 1 peleton brimob dan 3 perwira penyidik ke Kabupaten Puncak. "Personel brimob ditambah guna mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan," ujarnya.

Dari Jakarta, DPP Partai Gerindra akan melakukan langkah organisasi dengan mengirimkan tim ke Papua. Langkah ini untuk memastikan persoalan antara DPC dan DPP Partai Gerindra. Namun, Muzani menekankan persoalan masalah hukum harus tetap diselesaikan, karena bentrokan ini sendiri sudah memakan korban jiwa maupun fisik. "Kami serahkan ke penegak hukum untuk menyelesaikan," tandas dia.(mic/nas)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan

Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka

Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2