Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Kasus Apartemen
Anggota Komisi III Terima Permohonan Perlindungan Hukum Kasus Apartemen
2018-01-31 00:05:44
 

Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu saat menerima berkas laporan dari Arif Hutami.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu menerima pengaduan masyarakat permohonan perlindungan hukum, terkait kasus perdata yang dipidanakan.

"Iya, saya terima. Saya pelajari terlebih dahulu ya," ujar Masinton kepada wartawan di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1).

Sementara itu Anggota Komisi III lainnya, T.B Soemandjaja mengatakan, dalam kasus ini perlu dilakukan mediasi antara kedua belah pihak.

"Seharusnya bisa di mediasi terlebih dahulu, dan melihat isi surat perjanjian seperti apa, sesuai kesepakatan bersama. Ini kan persoalan perdata, kalau sudah masuk diadukan ke pengadilan maka ikuti proses melalui pengadilan," ujar Soemandjaja.

Sehingga, menurut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), perkara tidak perlu melibatkan alat negara.

"Tapi ada baiknya sudah dilakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak, baik itu pemilik apartemen dan penyewa. Jadi bukan urusan negara, polisi diperintah sesuai surat dari pengadilan, itu yang sesuai undang-undang," tegasnya.

Sementara, Arif Hutami and Partners Kuasa Hukum Teddy Susilo (Penyewa) yang menyerahkan pengaduan ke Komisi III mengatakan, kasus perdata yang dipidanakan ini memang sejak awal janggal.

"Dalam proses dua bulan, laporan polisi, klien kami langsung tersangka. Kita harap ada gelar perkara terbuka dalam kasus ini dan kita masih upaya praperadilan terhadap status tersangka ini," ujar Arif usai menyerahkan laporan.

Lebih lanjut dijelaskannya, "sampai saat ini klien kami ketakutan, jadi sekarang berada di luar negeri. Langkah kedepan kami akan minta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sebelumnya kami juga sudah menyurati Presiden, Kapolri, Komnas HAM, Pengadilan dan lainnya," papar Arif.

Dari keterangan Arif, sebelumnya puluhan Polisi bersenjata lengkap melakukan penggerebekan di apartemen One Pacific Place (OPP), lantai 30 No.ET 3 O-A Blok EAST, SCBD Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 yang disewa kliennya, tanpa surat dari Pengadilan, hingga mengosongkan paksa isi apartemen.

"Seolah-olah klien kami ini adalah seorang teroris, sehingga puluhan polisi dikerahkan," bebernya.(bh/db)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Apartemen
 
  Mr Kan: Warga Apartemen Harus Menuntut Hak-Hak Terzholimi, Jangan Seperti ATM
  Anggota Komisi III Terima Permohonan Perlindungan Hukum Kasus Apartemen
  IPW Pertanyakan Pengerahan Polisi Terkait Kasus Sewa Menyewa Apartemen
  Bentuk PPRS Baru Selesaikan Kisruh ITC Mangga Dua
  Kisruh Apartemen, DPR Tetap Berpegang pada Undang-undang
 
ads

  Berita Utama
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

 

  Berita Terkini
 
Dewan Pers Mangkir Sidang Ke-7 PMH, Wilson: Dewan Pers Tidak Beradab

Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi

Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan

Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

Legislator Sesalkan Pendirian Kantor Bersama Polisi Indonesia - China di Kalbar

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2