Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pengangguran
Angka Pengangguran Harus Jadi Perhatian
2019-09-03 01:53:58
 

Ilustrasi. Tampak suasana ramainya saat acara bursa tenaga kerja.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, pemerintah harus lebih memperhatikan penurunan angka pengangguran di tahun 2020. Hal ini sangat penting, mengingat tahun mendatang kompetisi global semakin kompetitif. Dan ia mendengar ada kecenderungan perusahaan asing kini berpindah ke Myanmar. Jika ini benar terjadi, maka akan terjadi PHK yang cukup besar di Indonesia.

"Masalah pengangguran itu saya mendengar banyak perusahaan sekarang ini berpindah menuju ke Myanmar, jadi di Batam itu hampir 30 persen perusahaan di Batam akan pindah ke Myanmar. Juga ada beberapa yang berniat di tahun 2020 pindah ke negara Myanmar," ujar Bambang saat Rapat Dengar Pendapat Panja Pemerintah pembahasan asumsi makro RAPBN 2020 di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan bahwa situasi itu akan membuat jumlah pengangguran tahun mendatang berpotensi bertambah. Sehingga ini perlu jadi perhatian pemerintah. Ditambah dengan banyaknya jumlah perusahaan kontraktor yang mengalami collapse.

"Jadi ini saya pikir pengangguran akan semakin besar apalagi ditambah dengan kontraktor kita yang mati lebih dari 45.000 dari total 80.000 perusahaan. Jadi saya pikir kalau target pengangguran ini kayak-nya agak tidak masuk akal, karena pasti akan ada satu peningkatan pengangguran yang ada di tanah air kita," papar Bambang.

Legislator dapil Jawa Timur itu berharap adanya langkah cepat dan terukur bagi pemerintah untuk mengendalikan angka pengangguran, di tengah maraknya berpindahnya perusahaan asing yang selama ini menetap di Indonesia ke luar negeri.(hs/sf/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Pengangguran
 
  Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran
  Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
  Angka Pengangguran Harus Jadi Perhatian
  Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran
  Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
 
ads1

  Berita Utama
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Polda Gorontalo Siap Mendukung Kelancaran Pembangunan Daerah

Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat

Kapolda Hadiri Pencanangan HUT Provinsi Gorontalo Ke-19

Taylor Swift terancam tak bisa nyanyikan lagunya sendiri

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2