Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Jiwasraya
Audit BPK: Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp 16,81 Triliun
2020-03-10 06:34:41
 

Jaksa Agung RI, Burhanuddin bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Agung Firman (Foto: Istimewa )
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Republik Indonesia (RI), ST Burhanuddin bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Agung Firman mengumumkan hasil audit BPK terkait dugaan kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya ( PT AJS), dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 16,81 Triliun.

Menurut Burhanuddin, dalam kasus dugaan Tipikor PT. AJS, kemungkinan tersangka dan kerugian keuangan negara akan terus berkembang dan bertambah lagi. "Siapapun yang akan terlibat disitu saya akan perkarakan," tegasnya kepada wartawan di Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (9/3).

"Kemudian untuk kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK. RI senilai Rp. 16,81 Triliun, sampai kapan pun jika tersangka masih ada hartanya bahkan sampai terpidana atau sudah putus (inkracht), kami (Kejaksaan red) akan terus melacak dan mengejar harta-hartanya atau aset - asetnya itu," tegasnya.

Sementara itu, Ketua BPK. RI Agung Firman mengatakan bahwa metode yang di gunakan untuk menghitung kerugian negara, dalam dugaan kasus jiwasraya adalah dengan cara pendekatan total loss.

"Seluruh saham-saham yang diduga dibeli secara melawan hukum dianggap berdampak dan dinilai kerugian negaranya adalah sebesar Rp. 16,81 Triliun. Terdiri dari kerugian negara akibat investasi saham sebesar Rp. 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksadana sebesar Rp. 12, 16 Triliun," ujarnya.

Seperti yang diketahui, hingga saat ini Kejaksaan Agung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan Tipikor PT. AJS, yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk BT, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera HD, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, HP, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, HR, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Sym, dan Direktur PT Maxima Integra JHT.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Jiwasraya
 
  Legislator Yakin Pansus Dapat Bongkar Kasus Jiwasraya
  Audit BPK: Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp 16,81 Triliun
  Komisi XI Temukan Konspirasi Saham Pada Kasus Jiwasraya
  Anggota DPR Duga Ada Manipulasi Laporan Keuangan Kasus Jiwasraya dan Harus Dituntaskan Secara Gamblang
  PKS dan Demokrat Resmi Ajukan Hak Angket Kasus Jiwasraya ke Pimpinan DPR RI
 
ads1

  Berita Utama
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Polda Metro Tangkap Pria Penipu yang Pakai Akun Facebook Palsu dengan Profil Wanita

Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia

Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Hadiri Resepsi Kompol Fahrul Sudiana di Tengah Pencegahan Covid-19, Relawan Jokowi Ini Minta Wakapolri Dicopot

Langgar Maklumat Kapolri Pencegahan Covid-19, Kapolsek Metro Kembangan Kompol Fahrul Sudiana Dicopot dan Dimutasi

HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Hidayat Nur Wahid: Agar Pemerintah Perhatikam Saran MUI, Prioritaskan Penanganan Covid-19

Implementasi Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Masih Membingungkan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2