Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BIN
BIN Harus Cegah Dini Kejahatan Intelijen
2017-06-14 20:34:24
 

Ilustrasi. Badan Intelijen Negara (BIN).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR Nurdin Tampubolon mengatakan, Badan Intelijen Negara (BIN) harus memiliki sistem cegah dini atau early warning system dalam menangkal kejahatan intelijen, terorisme, ataupun kejahatan lainnya. Sehingga, kejahatan itu tidak sampai menelan korban.

"BIN harus memiliki informasi awal, sehingga kejahatan bisa mereka tangkal. Jangan sampai terjadi kejahatan atau terorisme, yang hingga menyebabkan korban. Itu menjadi tugas BIN untuk melihat apa yang terjadi sedini mungkin," kata Nurdin, di sela-sela RDP dengan Kepala BIN beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/).

Politisi F-Hanura itu pun mengingatkan, jangan sampai terjadi kecolongan lagi, sehingga aksi terorisme sampai menimbulkan korban. Untuk itu, BBIN harus memperkuat operasinya dan peralatan. Ia pun memastikan, anggaran untuk BIN akan mendapatkan dukungan dari DPR.

Nurdin pun meminta BIN untuk berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru saja dibentuk oleh Presiden. Apalagi, kejahatan siber sudah merajalela dimana-mana. Bahkan, berpotensi merusak sendi-sendi negara dalam pertahanan keamanan, bisnis telekomunikasi, hingga korporasi.

"Pemerintah kan sudah membentuk BSSN. Itu harus terkoordinasi dan terintegrasi yang baik antara institusi-institusi yang menangani siber tersebut, dengan koordinasi oleh Menkopolhukam," imbuh Nurdin.

Politisi asal dapil Sumatera Utara itu menekankan, setiap insitusi yang terlibat dalam menangkal serangan siber, dirancang menjadi satu kesatuan yang kuat. Sehingga menjadi suatu kinerja yang kuat dalam menangkal serangan siber.

"Ini yang menajdi tugas dari semua pihak-pihak atau institusi yang terlibat, termasuk DPR. Bagaimana kedepannya membangun BSSN yang berdaya saing," tutup Nurdin.(sf/sc/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > BIN
 
  BIN: Kampus Harus Tingkatkan Komunikasi dengan Orang Tua untuk Cegah Radikalisme
  BIN Harus Cegah Dini Kejahatan Intelijen
  Rapat Paripurna DPR Sahkan Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
  Budi Gunawan Ikuti Uji Kelayakan Kepala BIN
  Pimpinan DPR Terima Surat Penggantian Kepala BIN
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2