Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BIN
BIN Harus Cegah Dini Kejahatan Intelijen
2017-06-14 20:34:24
 

Ilustrasi. Badan Intelijen Negara (BIN).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR Nurdin Tampubolon mengatakan, Badan Intelijen Negara (BIN) harus memiliki sistem cegah dini atau early warning system dalam menangkal kejahatan intelijen, terorisme, ataupun kejahatan lainnya. Sehingga, kejahatan itu tidak sampai menelan korban.

"BIN harus memiliki informasi awal, sehingga kejahatan bisa mereka tangkal. Jangan sampai terjadi kejahatan atau terorisme, yang hingga menyebabkan korban. Itu menjadi tugas BIN untuk melihat apa yang terjadi sedini mungkin," kata Nurdin, di sela-sela RDP dengan Kepala BIN beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/).

Politisi F-Hanura itu pun mengingatkan, jangan sampai terjadi kecolongan lagi, sehingga aksi terorisme sampai menimbulkan korban. Untuk itu, BBIN harus memperkuat operasinya dan peralatan. Ia pun memastikan, anggaran untuk BIN akan mendapatkan dukungan dari DPR.

Nurdin pun meminta BIN untuk berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru saja dibentuk oleh Presiden. Apalagi, kejahatan siber sudah merajalela dimana-mana. Bahkan, berpotensi merusak sendi-sendi negara dalam pertahanan keamanan, bisnis telekomunikasi, hingga korporasi.

"Pemerintah kan sudah membentuk BSSN. Itu harus terkoordinasi dan terintegrasi yang baik antara institusi-institusi yang menangani siber tersebut, dengan koordinasi oleh Menkopolhukam," imbuh Nurdin.

Politisi asal dapil Sumatera Utara itu menekankan, setiap insitusi yang terlibat dalam menangkal serangan siber, dirancang menjadi satu kesatuan yang kuat. Sehingga menjadi suatu kinerja yang kuat dalam menangkal serangan siber.

"Ini yang menajdi tugas dari semua pihak-pihak atau institusi yang terlibat, termasuk DPR. Bagaimana kedepannya membangun BSSN yang berdaya saing," tutup Nurdin.(sf/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > BIN
 
  BIN Harus Cegah Dini Kejahatan Intelijen
  Rapat Paripurna DPR Sahkan Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
  Budi Gunawan Ikuti Uji Kelayakan Kepala BIN
  Pimpinan DPR Terima Surat Penggantian Kepala BIN
  Terkait KaBIN, Barakuda: Sutiyoso Sudah Tertempa di Militer dan Sipil
 
ads

  Berita Utama
Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona

PDIP Usung Jokowi, Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019

Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP

 

  Berita Terkini
 
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur

Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

Cerita Yusril Dipanggil Jokowi Bahas Khusus Kasus Habib Rizieq Shihab

Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona

Bhayangkara FC Melaunching Jersey Baru dan Nama 26 Pemain

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2