Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Mahkamah Agung
BKN dan KPK Diminta Segera Ambil Sikap Usai MA Nyatakan TWK di KPK Konstitusional
2021-09-10 13:17:27
 

Ketua Setara Institute Hendardi (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan putusan uji materiil Peraturan KPK Nomor 1/2021, yang menegaskan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 19/2019, PP 41/2020, dan Putusan MK nomor: 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK nomor: 34/PUU-XIX/2021.

"Secara normatif dapat dipahami bahwa tindakan hukum KPK dan BKN menyelenggarakan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) sebagai salah satu ukuran pengalihan status kepegawaian adalah legal dan konstitusional," kata Ketua Setara Institute Hendardi melalui keterangan tertulisnya yang diterima pewarta BeritaHUKUM, Jumat (10/9).

Hendardi yang juga inisiator Human Security Initiative (HSI) menyebut dalam putusannya MA juga menyebut bahwa TWK absah menjadi salah satu alat ukur obyektif dalam sebuah test ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun pengembangan karir ASN.

Ihwal tindak lanjut putusan atas hasil TWK KPK, tutur Hendardi, selanjutnya menjadi domain pemerintah. Organ pemerintah yang memiliki kewenangan pengangkatan kepegawaian adalah BKN (Badan Kepegawaian Negara). "Oleh karena itu BKN dan KPK dapat menjadikan dua putusan dari Mahkamah Kontitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai rujukan tindakan administrasi negara lanjutan," ucap dia.

Dia berharap, dua produk putusan lembaga yudikatif tersebut diharapkan dapat mengakhiri kontroversi TWK yang selama ini melilit KPK. Energi publik yang melimpah selanjutnya dapat disalurkan untuk mengawal KPK bekerja mencegah dan memberantas korupsi.

Namun demikian, problem implementasi norma, yang oleh sejumlah pihak dianggap melanggar hukum, tetap dapat dipersoalkan melalui jalur yudisial. "Pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN, selanjutnya dapat saja menempuh jalur yudisial melalui PTUN setelah menerima SK pemberhentian yang bersifat individual, konkret dan final, yang merupakan obyek tata usaha negara," pungkasnya.(bh/mos)



 
   Berita Terkait > Mahkamah Agung
 
  Syarifuddin Sebut OTT Momentum Perbaiki Performa Lembaga Peradilan
  Respon Ketua MA Dipuji Pengamat, Cerminkan Semangat Reformasi Hukum
  Momen Khidmat Ketua MA Menjadi Imam Shalat di Rest Area Disorot, Netizen Bilang Ini
  Sepanjang Tahun 2021 MA Memutus 19.087 dari 19.254 Perkara
  Ini Refleksi Akhir Tahun 2021 di Mahkamah Agung
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Di P20, DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green

Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun

Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam

Putri Candrawathi, Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Akhirnya Ditahan

Syarifuddin Sebut OTT Momentum Perbaiki Performa Lembaga Peradilan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2