Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Haji
BPKH Diharapkan Investasikan Dana Haji untuk Pesawat dan Hotel Jemaah
2017-11-22 08:34:06
 

Komisi VIII DPR RI RDP dengan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diharapakan mampu menginvestasikan keuangan haji untuk kepentingan jamaah haji Indonesia. Investasi itu bisa berupa pembelian pesawat khusus haji dan hotel jamaah haji Indonesia di Mekkah atau Madinah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas BPKH dan BPKH sendiri di DPR, Selasa (21/11).

"Di pundak BPKH inilah uang kurang lebih Rp 103 triliun dikelola. Dianjurkan anggaran itu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga ada penguatan di bidang ibadah haji. Syukur kalau kita punya hotel sendiri di Mekkah atau Madinah. Bahkan punya pesawat sendiri," katanya.

Pengelolaan keuangan haji pada 2018 harus lebih maju, sehingga kualitas ibadah haji pun menjadi semakin baik. Saat ini aset keuangan haji belum sepenuhnya diserahkan ke BPKH dari Kementerian Agama. Diharapkan akhir 2017, sudah diserahkan seluruhnya. Saat ini BPKH masih menjalankan masa-masa transisi. Namun, BPKH sendiri sudah punya anggaran transisi sebesar Rp 25 miliar untuk menjalankan program-program sementara.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu di hadapan rapat menyatakan, bila aset keuangan haji sudah diserahkan 100 persen, maka badan yang dipimpinnya segera melakukan investasi. Namun, bila penyerahan aset tersebut mengalami keterlambatan maka akan ada kefakuman anggaran. "Kami mengusulkan adanya uang muka untuk melaksanakan program 2018 meskipun ada pengunduran pengalihan aset keuangan haji," usul Anggito.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi menilai, apa yang dilakukan BPKH sejauh ini sudah on track. Pemantauan dilakukan sejak 2017. Mengomentari kemungkinan adanya keterlambatan penyerahan aset, Yuslam mengatakan, BPKH perlu mengusulkan banyak hal untuk antisipasi. Pada 2018 nanti BPKH harus menginvestasikan dananya minimal 5 persen.(mh/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru

KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka

Prabowo: Tugas sebagai Pemimpin Tidak Sulit, Asalkan Gunakan Akal Sehatmu dan Cintai Rakyatmu

 

  Berita Terkini
 
Keponakan JK, Erwin Aksa Pilih Nonaktif dari Golkar Demi 02 Prabowo-Sandi

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Ethiopian Airlines: Ada 'Kemiripan Jelas' dengan Kecelakaan Lion Air

Prabowo Subianto Terima Gelar Bangsawan Kesultanan Pontianak

Ikatan Wartawan Media Online Lakukan Hearing Ke DPRD Kaur Menuntut Keadilan Budget Publikasi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2