Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
2019-02-18 07:54:18
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, memuji kesantunan capresnya dalam debat kedua Pilpres 2019. Dahnil menyoroti Joko Widodo yang, menurutnya, tuduhan memakai data-data bernuansa fitnah terhadap Prabowo.

"Serangan pribadi dan cenderung bernuansa fitnah adalah ketika Pak Jokowi menuduh bahwa Pak Prabowo memiliki tanah karena itu Hak Guna Usaha (HGU) dan itu milik negara," tegas Dahnil dalam jumpa pers seusai debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2).

Dahnil menyatakan Prabowo mengelola tanah HGU bukan hak milik itu dengan baik. Jika negara meminta Prabowo mengembalikannya, Dahnil menyebut Prabowo telah menyatakan bersedia.

"Dan beliau sedang mengelolanya dengan baik. Beliau menyebutkan, kalaupun negara minta, beliau, kalaupun harus diambil negara, beliau dengan semangat ksatria mengembalikannya," sebut Dahnil.

Dahnil sangat menyayangkan data-data yang dipakai Jokowi karena, menurutnya, bernuansa fitnah. Dia menyebut itu berbahaya bagi negara.

"Yang kami sayangkan, banyak data-data Pak Jokowi nuansanya fitnah dan itu bahaya bagi negara kita," ucap Dahnil.

"Pak Prabowo tak ingin sampaikan di forum bahwa Pak Jokowi sedang berbohong," sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto dalam pernyataan pamungkas pada debat kedua Pilpres 2019 mengakui memang menguasai ratusan ribu hektare tanah di berbagai tempat, namun itu punya negara. Dia siap mengembalikan tanah itu untuk negara, namun ada tapinya.

"Saya minta izin, tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu (hektare) di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara," jelas Prabowo.

"Jadi setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali. Dan kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih," tegas Ketum Partai Gerindra itu.

Sementara, pantauan pewarta terkait tuduhan jokowi kepada masalah pribadi Prabowo ini ramai di media sosial twitter, diantaranya politisi dari PDIP Budiman Sudjatmiko @budimandjatmiko mentweet :

"Kepala Negara (which is @jokowi): "Ya udah, saya perintahkan utk dikuasai negara. Dibagikan ke petani2 konsesinya!" #KemudianHening," tulis Budiman pada Minggu (17/2) malam yang langsung dijawab oleh Fahri Hamzah, politisi dari PKS pada akun media sosialnya FAHRI HAMZAH @Fahrihamzah:

"Om Budiman, Ada peluang nih. Bagaimana kalau kita bikin gerakan mengembalikan HGU dan frekuensi TV ke negara yg telah dimulai oleh @prabowo . Berani gak jagoan ente meng-eksekusi? Jenderal2 di sekitar presiden dan konglomerat penguasa frekuensi mau gak? #YukBalikin," tulis Fahri mengmentari Budiman.

"Ayo kita bikin Gerkaan #YukBalikin ...apakah pak @jokowi berani Tindak lanjut ajakan mulia dari pak @prabowo ??," tweep Fahri.

Fahri pun menambahkan tweetnya:

"Headlines:
PAGI INI PRESIDEN @jokowi MEMANGGIL PARA MANTAN JENDERAL DAN KONGLOMERAT UNTUK MENGEMBALIKAN TANAH MEREKA KEPADA NEGARA SEPERTI AJAKAN @prabowo SEMALAM. #YukBalikin.(dbs/gbr/tor/detik/bh/mnd/sya))



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Emak Emak Militan
  Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei, Ini Pesan Muhammadiyah DKI Jakarta
  5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang
  Relawan 01 Jokowi-Ma'ruf Ajak Mubahalah HRS dan Amien Rais Soal Tudingan Pemilu Curang
  500 Petugas KPPS Meninggal, Ini Tragedi Kemanusiaan Paling Kelam
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang

Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M

BPN Menang 2 Gugatan di Bawaslu: Bukti Konstitusional, Bukan Makar

 

  Berita Terkini
 
Wartawan Korban Penganiyaan Mengklarifikasi terkait Jumpa Pers Pemda Kaur

Emak Emak Militan

Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei, Ini Pesan Muhammadiyah DKI Jakarta

Hanura Bambu Apus Sesalkan Penyataan OSO Tuding Wiranto Penyebab Terpuruknya Partai

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2