Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
2019-02-18 07:54:18
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, memuji kesantunan capresnya dalam debat kedua Pilpres 2019. Dahnil menyoroti Joko Widodo yang, menurutnya, tuduhan memakai data-data bernuansa fitnah terhadap Prabowo.

"Serangan pribadi dan cenderung bernuansa fitnah adalah ketika Pak Jokowi menuduh bahwa Pak Prabowo memiliki tanah karena itu Hak Guna Usaha (HGU) dan itu milik negara," tegas Dahnil dalam jumpa pers seusai debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2).

Dahnil menyatakan Prabowo mengelola tanah HGU bukan hak milik itu dengan baik. Jika negara meminta Prabowo mengembalikannya, Dahnil menyebut Prabowo telah menyatakan bersedia.

"Dan beliau sedang mengelolanya dengan baik. Beliau menyebutkan, kalaupun negara minta, beliau, kalaupun harus diambil negara, beliau dengan semangat ksatria mengembalikannya," sebut Dahnil.

Dahnil sangat menyayangkan data-data yang dipakai Jokowi karena, menurutnya, bernuansa fitnah. Dia menyebut itu berbahaya bagi negara.

"Yang kami sayangkan, banyak data-data Pak Jokowi nuansanya fitnah dan itu bahaya bagi negara kita," ucap Dahnil.

"Pak Prabowo tak ingin sampaikan di forum bahwa Pak Jokowi sedang berbohong," sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto dalam pernyataan pamungkas pada debat kedua Pilpres 2019 mengakui memang menguasai ratusan ribu hektare tanah di berbagai tempat, namun itu punya negara. Dia siap mengembalikan tanah itu untuk negara, namun ada tapinya.

"Saya minta izin, tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu (hektare) di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara," jelas Prabowo.

"Jadi setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali. Dan kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih," tegas Ketum Partai Gerindra itu.

Sementara, pantauan pewarta terkait tuduhan jokowi kepada masalah pribadi Prabowo ini ramai di media sosial twitter, diantaranya politisi dari PDIP Budiman Sudjatmiko @budimandjatmiko mentweet :

"Kepala Negara (which is @jokowi): "Ya udah, saya perintahkan utk dikuasai negara. Dibagikan ke petani2 konsesinya!" #KemudianHening," tulis Budiman pada Minggu (17/2) malam yang langsung dijawab oleh Fahri Hamzah, politisi dari PKS pada akun media sosialnya FAHRI HAMZAH @Fahrihamzah:

"Om Budiman, Ada peluang nih. Bagaimana kalau kita bikin gerakan mengembalikan HGU dan frekuensi TV ke negara yg telah dimulai oleh @prabowo . Berani gak jagoan ente meng-eksekusi? Jenderal2 di sekitar presiden dan konglomerat penguasa frekuensi mau gak? #YukBalikin," tulis Fahri mengmentari Budiman.

"Ayo kita bikin Gerkaan #YukBalikin ...apakah pak @jokowi berani Tindak lanjut ajakan mulia dari pak @prabowo ??," tweep Fahri.

Fahri pun menambahkan tweetnya:

"Headlines:
PAGI INI PRESIDEN @jokowi MEMANGGIL PARA MANTAN JENDERAL DAN KONGLOMERAT UNTUK MENGEMBALIKAN TANAH MEREKA KEPADA NEGARA SEPERTI AJAKAN @prabowo SEMALAM. #YukBalikin.(dbs/gbr/tor/detik/bh/mnd/sya))



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Jokowi di Ambang Kekalahan?
  Kampanye Akbar Capres 02 Prabowo di Karebosi Makassar Ada Bendera Golkar
  Jokowi Dihukum, Survey Diragukan
  Raffi Ahmad Ngevlog Bareng Cawapres KH Ma'ruf Amin di Serang Banten
  Sandiaga Uno Dapat Blangkon dan Uang di dalam Sorban
 
ads

  Berita Utama
Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd

KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

 

  Berita Terkini
 
Jokowi di Ambang Kekalahan?

Aher Serukan Hadapi Pemilu Damai dengan Sejuk dan Gembira

Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd

Hormati Pilihan Politik Pihak Lain, Ialah Cara Jawara Banten Dukung Pemilu Damai

Anies Baswedan Apresiasi Seluruh Pekerja Pembangunan MRT

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2