Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
2019-10-17 23:40:36
 

Dr. H. Bambang Widjojanto, S.H., M.S, Eks Komisioner KPK.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah disahkan DPR sudah resmi berlaku pada hari ini, Kamis (17/10).

Meski belum ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), UU hasil revisi itu secara otomatis akan berlaku terhitung 30 hari sejak disahkannya. Hal itu sesuai aturan di pasal 73 ayat 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Eks Komisioner KPK jilid III Bambang Widjojanto bereaksi keras ihwal berlakunya UU KPK yang baru itu.

Menurutnya, selain mengancam masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, UU KPK baru juga dapat membuat Lembaga antirasuah punah karena dihabisi dari berbagai sisi.

Meski begitu, kata BW sapaan akrab Bambang Widjojato, insan KPK diyakininya akan terus menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK dan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) agar UU tersebut dibatalkan.

"Insan KPK menolak punah. Insan KPK sangat menyadari, KPK menjadi satu-satunya lembaga negara di republik Indonesia yang berulangkali dijegal dan dijagal oleh penguasa pemerintahan sendiri agar tidak eksis lagi," kata BW dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10).

Selain itu, BW juga menyesalkan sikap pemerintah yang seolah acuh atas desakkan dari masyarakat dan puluhan ribu mahasiswa saat berdemonstrasi menyuarakan agar UU KPK tidak direvisi dan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu.

"Demo ratusan ribu mahasiswa di seantero nusantara. Lima nyawa sudah melayang, akibat kekerasan yang dilakukan petugas keamanan ketika mahasiswa meneriakan keberpihakan pada KPK tidak boleh hilang percuma," sesalnya.

Lebih lanjut, BW menyebut KPK "dihabisi" di era Presiden Jokowi dan sejarah akan mencatat itu. Padahal, kata dia, Presiden Jokowi semestinya membuktikan keberpihakannya terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memenuhi tuntutan masyarakat untuk menerbitkan Perppu.

"Kendati KPK resmi dihabisi di era Presiden Jokowi, dan hari ini, satu bulan setelah persetujuan paripurna DPR, revisi UU KPK yang disetujui rapat paripurna DPR sudah resmi berlaku. Tapi itu tak berarti, kerja menjadi usai dan harapan tak bisa lagi disemai," pungkasnya.(wv/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > KPK
 
  Judicial Review, Ahli: Dewan Pengawas Hancurkan Independensi KPK
  Ada Matahari Kembar di KPK?, Firli Bahuri: Tak Ada itu Wadah KPK Independen
  Komisi III Tegaskan Dewas KPK Harus Pahami Mekanisme Perundang-undangan
  Benny K Harman: Pak Firli, Kasus Masiku Momentum KPK Buktikan Tidak Di Bawah Penguasa
  Ketika KPK Sudah Jinak
 
ads1

  Berita Utama
Legislator Minta 'Omnibus Law' Jangan Rusak Lingkungan

Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law

Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law

 

ads2

  Berita Terkini
 
Legislator Minta 'Omnibus Law' Jangan Rusak Lingkungan

Ada Peluang Besar di antara 'Pelacur Pers', 'Pengemis Sakti', dan Dewan Pers

KNTI Dorong 3 Poin Penting Agar Arah Baru Kebijakan Kelautan dan Perikanan Lebih Adil

Virus Corona: Turis China Korban Pertama di Eropa, Menlu China Nyatakan 'Epidemi Ini Bisa Dikontrol'

Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2