Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019
2019-06-24 17:27:15
 

Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto dan Juru bicara Badan Pemenang Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 telah dilaksanakan. Kini pasangam calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno tinggal menunggu hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, bahwa perjuangannya selama proses sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi bukan sekadar menggugat kecurangan dan mencari kebenaran dan keadilan. Upaya tersebut mengubah peradaban.

"Ini bukan soal menang atau kalah, tapi lebih kepada untuk mengubah peradaban. Personal DPT dan kecurangan ini kalau tidak diselesaikan akan menjadi masalah terus menerus hingga akhir zaman," tegas Bambang Widjojanto di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Senin (24/6).


Pria yang akrab disapa BW itu pun menyindir pernyataan Mahfud MD bahwa masalah kesalahan dalam proses pemilu seperti salah NIK, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap pemilu juga ada. Menurutnya itu bukan ucapan seorang ahli.

"Ada salah seorang ahli, salah seorang senior mantan pimpinan di MK mengatakan, oh kalau soal NIK, DPT itu setiap pemilu ada. Penyataan ini menurut saya bukan pernyataan seorang ahli, yang sangat tepat dan tidak pantas dikutip," ungkapnya.

"Kalau dia tahu ada masalah, dia harusnya mengajukan solusi, bukan kemudian menjustifikasi masalah ini. Itu sama juga dia mengatakan kejahatan sudah terjadi dari bertahun-tahun lalu dan itu tidak apa-apa," kata dia.

Kemudian, Juru bicara Badan Pemenang Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyambung ucapan BW. Bahwa yang menyampaikan itu adalah Mahfud MD. "Itu pernyataan Pak Mahfud MD," ujar Dahnil.

BW pun langsung menyambung kata-kata Dahnil. Ia berkelakar bahwa juga pernyataan ini dipermasalahkan maka Dahnil yang menyebut nama. "Dahnil yang menyatakan itu pernyataan Pak Mahfud, jadi kalau ada apa-apa, Pak Mahfud itu Dahnil yang mengatakan," katanya.(viva/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
  Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
  PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
  Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
  Rekonsiliasi Trah Jokowi-Titiek, Mungkinkah Jadi Solusi Cegah Perpecahan Bangsa?
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

 

  Berita Terkini
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta

Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka

Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II

Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2