Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
2019-10-17 23:40:36
 

Dr. H. Bambang Widjojanto, S.H., M.S, Eks Komisioner KPK.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah disahkan DPR sudah resmi berlaku pada hari ini, Kamis (17/10).

Meski belum ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), UU hasil revisi itu secara otomatis akan berlaku terhitung 30 hari sejak disahkannya. Hal itu sesuai aturan di pasal 73 ayat 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Eks Komisioner KPK jilid III Bambang Widjojanto bereaksi keras ihwal berlakunya UU KPK yang baru itu.

Menurutnya, selain mengancam masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, UU KPK baru juga dapat membuat Lembaga antirasuah punah karena dihabisi dari berbagai sisi.

Meski begitu, kata BW sapaan akrab Bambang Widjojato, insan KPK diyakininya akan terus menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK dan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) agar UU tersebut dibatalkan.

"Insan KPK menolak punah. Insan KPK sangat menyadari, KPK menjadi satu-satunya lembaga negara di republik Indonesia yang berulangkali dijegal dan dijagal oleh penguasa pemerintahan sendiri agar tidak eksis lagi," kata BW dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10).

Selain itu, BW juga menyesalkan sikap pemerintah yang seolah acuh atas desakkan dari masyarakat dan puluhan ribu mahasiswa saat berdemonstrasi menyuarakan agar UU KPK tidak direvisi dan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu.

"Demo ratusan ribu mahasiswa di seantero nusantara. Lima nyawa sudah melayang, akibat kekerasan yang dilakukan petugas keamanan ketika mahasiswa meneriakan keberpihakan pada KPK tidak boleh hilang percuma," sesalnya.

Lebih lanjut, BW menyebut KPK "dihabisi" di era Presiden Jokowi dan sejarah akan mencatat itu. Padahal, kata dia, Presiden Jokowi semestinya membuktikan keberpihakannya terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memenuhi tuntutan masyarakat untuk menerbitkan Perppu.

"Kendati KPK resmi dihabisi di era Presiden Jokowi, dan hari ini, satu bulan setelah persetujuan paripurna DPR, revisi UU KPK yang disetujui rapat paripurna DPR sudah resmi berlaku. Tapi itu tak berarti, kerja menjadi usai dan harapan tak bisa lagi disemai," pungkasnya.(wv/RMOL/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis

Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!

Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan

Jokowi Terlalu Perkasa

 

ads2

  Berita Terkini
 
Diimbau Hizbullah Tasikmalaya agar Masyarakat Sikapi UU KPK dengan Damai

Demi Perjuangkan Hak Atas Tanah, Pria Asal Sulawesi Ini Ingin Bertemu Jokowi

Pemerintah Diminta Lebih Militan Menghadapi Kelompok Radikal

Prahara Kepengurusan PPPSRS di Kemayoran

Anies dan Ahok, Kenapa Dibenturkan?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2